Wamenlu Kritik Standar Ganda Global, Petani Sawit Dibebani Uji Tuntas

Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) RI Arif Havas Oegroseno menilai tekanan global terhadap industri sawit turut mengancam keberlangsungan usaha petani kecil di negara berkembang.

"Serangan terhadap sawit adalah serangan terhadap petani kecil negara-negara berkembang," tegas Arif saat menyampaikan special address dalam Indonesia Palm Oil Conference (IPOC) 2026 di Nusa Dua, Bali, Kamis (12/11/2026).

Menurut estimasi UNCTAD yang dikutip Arif, sekitar 7 juta petani kecil di dunia mengelola perkebunan sawit dan memasok sekitar 40 persen produksi minyak sawit global. Di Indonesia, petani kecil menguasai lebih dari 40 persen total areal perkebunan sawit, dengan hampir 3 juta pekebun menggantungkan hidup pada komoditas tersebut.

Petani Sawit Menghadapi Persyaratan Pasar yang Semakin Ketat

Arif menjelaskan, pelaku usaha sawit kini menghadapi tuntutan pembuktian yang semakin kompleks. Mereka harus menyiapkan data ketertelusuran, geolokasi lahan, dan dokumen legalitas untuk memastikan kebun tidak terkait aktivitas deforestasi.

Persyaratan tersebut dapat berpengaruh langsung terhadap akses pasar. Produk yang tidak mampu memenuhi ketentuan berisiko ditolak, sementara pelaku usaha juga berpotensi kesulitan memperoleh pembiayaan.

Tekanan tersebut, menurut Arif, datang melalui sejumlah instrumen, yakni tarif, regulasi, kebijakan keuangan, dan pembentukan narasi negatif terhadap industri sawit.

Ia juga menyoroti kebijakan pembiayaan sejumlah bank besar Eropa yang dinilainya menerapkan persyaratan ketat terhadap sektor sawit. Pada saat bersamaan, menurut laporan koalisi organisasi masyarakat sipil yang dikutipnya, sejumlah lembaga keuangan tersebut tetap menyalurkan pembiayaan dalam jumlah besar kepada produsen senjata.

"Seorang petani sawit harus membuktikan bahwa ia tidak merusak satu pohon pun. Sementara itu, produsen rudal cukup membuktikan bahwa ia sanggup membayar utangnya," ungkap Arif.

Wamenlu Soroti Ketimpangan Standar Lingkungan dan Pembiayaan

Arif membandingkan kewajiban pelaporan sektor sawit dengan emisi dari aktivitas militer dunia. Ia menyebut emisi militer diperkirakan menyumbang sekitar 5,5 persen dari total emisi global, tetapi belum menghadapi kewajiban pelaporan yang dinilainya setara.

"Petani kecil harus melakukan geolokasi lahan dua hektarenya, sementara rudal jelajah tidak mengajukan pernyataan uji tuntas apa pun," ujarnya.

Selain kebijakan pembiayaan, Arif juga menyoroti hubungan antara pendanaan publik Eropa, aktivitas organisasi nonpemerintah (LSM), dan proses pembentukan regulasi. Ia menyebut sejumlah organisasi yang aktif mengampanyekan penolakan terhadap sawit menerima pendanaan publik Eropa sekaligus melakukan lobi kepada regulator.

"Semuanya legal dan tercatat publik. Tapi lingkarannya jelas: regulator mendanai pengkampanye, pengkampanye melobi regulator. Dan yang membayar adalah petani di Jambi, di Malaysia, di Nigeria," katanya.

Pernyataan tersebut merupakan kritik Arif terhadap pola pendanaan dan proses advokasi kebijakan yang menurutnya dapat merugikan petani kecil.

Indonesia Minta Uji Tuntas Berlaku untuk Semua Sektor

Arif menegaskan, penerapan uji tuntas seharusnya mencakup seluruh pihak yang terlibat dalam aktivitas ekonomi. Bank perlu bertanggung jawab atas portofolio pembiayaannya, organisasi kampanye harus transparan mengenai sumber pendanaan, sedangkan regulator bertanggung jawab atas kebijakan dan pengecualian yang diberlakukan.

Menurut dia, standar yang hanya dibebankan kepada petani dan pelaku industri sawit berpotensi menciptakan perlakuan tidak setara.

"Jika tidak berlaku untuk semua, itu bukan uji tuntas. Itu diskriminasi," ujarnya.

Melalui pernyataan tersebut, Indonesia meminta agar agenda keberlanjutan industri sawit tidak hanya menitikberatkan pada kewajiban petani dan produsen. Perlindungan terhadap petani kecil, transparansi pembiayaan, dan konsistensi regulasi juga perlu menjadi bagian dari penerapan standar global.(*)