4 Negara Kecam Pemberlakuan UU Keamanan Nasional Tiongkok di Hongkong

49
Ilustrasi: Demonstrasi di Hongkong. (IsaacLawrence / AFP - Getty Images)

Pemberlakuan Undang-undang (UU) Keamanan Nasional untuk Hongkong menuai kecaman dari negara luar. Seperti diketahui Tiongkok telah menyetujui proposal untuk pemberlakuan UU Keamanan Nasional untuk Hongkong meski kontroversial.

Dalam pernyataan bersama, Australia, Kanada, Inggris, dan Amerika Serikat (AS) pun memberikan reaksi terhadap keputusan tersebut. “Keputusan Tiongkok untuk memberlakukan Undang-undang keamanan nasional yang baru di Hongkong terletak dalam konflik langsung dengan kewajiban internasionalnya,” ujar pernyataan bersama keempat negara tersebut dikutip dari StraitTimes, Senin (1/6).

Mereka meminta Beijing untuk bekerja dengan pemerintah Hongkong dan orang-orang guna menemukan akomodasi dan jalan keluar yang dapat diterima bersama. Inggris secara terpisah mengatakan akan memperpanjang hak visa bagi sebanyak 300.000 pemegang paspor nasional Inggris (luar negeri) Hongkong jika Tiongkok tidak mengubah taktik.

Pada hari Rabu, Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo mengatakan, pemerintahnya tidak akan lagi menganggap Hongkong terpisah dari Tiongkok daratan dan akan mencabut status perdagangan khusus. Sementara kantor kementerian luar negeri Tiongkok di Hongkong menyebut pernyataan AS itu sangat angkuh, tidak masuk akal, dan tidak tahu malu. Sehingga meminta Amerika untuk segera berhenti mencampuri urusan negara mereka.

Chris Patten, Gubernur Inggris terakhir Hongkong, berharap Inggris akan bekerja dengan sekutunya untuk menghadapi Beijing. “Saya pikir kita perlu bangun dengan fakta bahwa ini adalah rezim Tiongkok baru dan ini adalah jenis komunisme agresif yang berbeda dan perlu dipertahankan,” katanya.

Sebelumnya, saat diusulkan, RUU tersebut memicu aksi protes dengan turun ke jalan yang dilakukan oleh pro demokrasi di Hongkong. Dengan diimplementasikannya UU tersebut di Hongkong, para kritikus menyebut hal itu sebagai pukulan mematikan bagi otonomi dan kebebasan Hongkong.

UU ini dikatakan akan melarang segala tindakan atau kegiatan yang membahayakan keamanan nasional Tiongkok termasuk separatisme, subversi dan terorisme. Itu merupakan tuduhan yang sering digunakan di daratan Tiongkok untuk membungkam para pembangkang dan lawan politik. UU ini juga akan memungkinkan agen keamanan nasional yang berupa pasukan keamanan Tiongkok untuk beroperasi di Hongkong.

“Beijing telah mengikisnya dalam beberapa tahun terakhir,” kata Wilson Leung, 37, seorang pengacara di kota itu. ”Tapi sekarang ini tampaknya menjadi pukulan pembunuh. Ini akan menjadi hari yang sangat gelap di depan bagi warga kota,” ucapnya. (jpg)