Jepang Siapkan Status Darurat Covid-19

Jepang bersiap untuk skenario terburuk. Meminta warga tetap di rumah, menutup bisnis yang menarik kerumunan orang, juga sekolah. Serta, menggunakan lahan dan bangunan untuk tujuan medis.

Itulah konsekuensi status darurat yang rencananya diumumkan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe hari ini. Tidak di semua wilayah, hanya di prefektur (semacam provinsi) yang terjadi lonjakan tajam. Di antaranya, Tokyo, Chiba, Kanagawa, Saitama, Osaka, Hyogo, dan Fukuoka.

Angka penularan Covid-19 di Jepang memang terus bertambah. Kemarin (6/4) total ada 3.654 kasus penularan dan 85 orang di antaranya meninggal. Mayoritas terjadi di kota-kota besar.

“Kami memperkirakan (status darurat, red) selama periode satu bulan,” ujar Abe seperti dikutip Agence France-Presse.

Dia meminta rakyat agar selama masa tersebut bekerja sama untuk mengurangi kontak perorangan sehingga penularan bisa dikurangi. Abe juga mengungkapkan bahwa pemerintah akan mengucurkan bantuan senilai USD 1 triliun (Rp 16,4 kuadriliun) untuk mengatasi dampak Covid-19.

Status darurat itu berbeda dengan lockdown. Meski darurat diberlakukan, pemerintah tetap tidak berkuasa untuk mewajibkan penduduk tinggal di dalam rumah.

Jika ada yang ngotot berkeliaran, mereka tidak akan didenda ataupun dipidana. Angkutan umum juga masih berjalan seperti biasanya meski volumenya akan dikurangi.

Berdasar sistem hukum di Jepang, kuasa pemerintah untuk membatasi pergerakan penduduk memang kurang. Profesor emeritus bidang politik internasional di Universitas Tokyo Yoshinobu Yamamoto mengungkapkan bahwa Jepang masih dihantui masa lalunya. Yakni, saat Perang Dunia II berlangsung dan terjadi penindasan terhadap warganya kala itu.

Beberapa pakar menilai bahwa langkah Jepang itu sudah terlambat. Sebab, ledakan penularan di Tokyo telah terjadi. Ada lebih dari seribu kasus di sana. Sangat sulit mengontrol ketika sudah terjadi banyak penularan.

Kemarin anak-anak di sebagian wilayah Jepang juga sudah kembali ke sekolah setelah diliburkan hampir satu bulan. Itu menunjukkan koordinasi yang kurang baik antara pemerintah pusat dan daerah.

Gubernur Tokyo Yuriko Koike akhir pekan lalu sudah mendesak warganya tidak keluar dari rumah untuk urusan yang kurang penting. Dia juga menyarankan agar pekerjaan dilakukan dari rumah saja.

Itu dilakukan setelah muncul keluhan dari rumah sakit dan para dokter. Tenaga medis mulai kewalahan dengan banyaknya pasien.
“Dari sudut pandang medis, Tokyo tengah menghadapi situasi kritis,” terang Kepala Asosiasi Medis Tokyo Haruo Ozaki.

Sementara itu, di Inggris Perdana Menteri (PM) Boris Johnson dibawa ke rumah sakit untuk menjalani serangkaian tes kesehatan pada Minggu malam (5/4). Dia bermalam di rumah sakit.

BBC melaporkan bahwa gejala yang dialami Johnson tidak menunjukkan penurunan. Termasuk suhu tubuhnya yang tinggi. Johnson dinyatakan positif Covid-19 pada 27 Maret lalu dan mengarantina diri di rumahnya. Pemeriksaan di rumah sakit tersebut diklaim sebagai langkah jaga-jaga atas anjuran dokter.

’’PM masih bertanggung jawab mengurusi pemerintahan meski menghabiskan malam di rumah sakit,’’ ujar Menteri Perumahan Inggris Robert Jenrick. Dia berharap hasil tes segera keluar dan PM 55 tahun itu bisa kembali bekerja seperti semula.

Menteri Kesehatan Nadine Dorries mengungkapkan bahwa mayoritas pasien Covid-19 merasa kelelahan dan suhu tubuhnya tinggi. Biasanya masa karantina dipakai untuk istirahat dan menyembuhkan diri. Sebulan yang lalu Dorries juga dinyatakan positif.

’’Boris Johnson merisikokan kesehatannya dan bekerja setiap hari untuk memimpin pertempuran melawan virus yang ganas ini,’’ terangnya.

Boris Johnson memang tak bisa berpangku tangan. Pasalnya, wabah Covid-19 di negara yang dia pimpin terus menggila. Hingga kemarin ada 47.806 orang yang tertular dan 4.934 orang meninggal dunia.

Rumah sakit di Inggris sudah mulai kelimpungan menampung pasien. Berdasar data WHO (Organisasi Kesehatan Dunia), saat ini ada 1.174.855 kasus dan 64.471 meninggal dunia akibat Covid-19 yang tersebar di 209 negara dan teritorial khusus. (*)