Muhyiddin Yassin telah ditunjuk sebagai Perdana Menteri (PM) sementara Malaysia setelah pengunduran dirinya diterima oleh raja, Senin (16/8/2021).
Dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh istana nasional, dikatakan bahwa raja telah menerima surat pengunduran diri dari Muhyiddin dan seluruh Kabinet yang berlaku mulai Senin.
“Setelah pengunduran dirinya, Yang Mulia telah setuju bahwa Yang Terhormat Tan Sri Mahiaddin bin Md Yasin akan menjabat sebagai perdana menteri sementara sampai perdana menteri baru ditunjuk.”
Pernyataan istana menambahkan bahwa untuk keselamatan rakyat, menyerukan pemilihan umum selama pandemi bukanlah pilihan terbaik.
“Yang Mulia diberitahu oleh ketua Komisi Pemilihan bahwa pada 10 Agustus 2021, 484 (atau 79 persen) dari 613 kursi negara bagian adalah zona merah Covid-19.”
“Pada saat yang sama, Yang Mulia menyadari bahwa fasilitas kesehatan di negara ini berada dalam situasi yang mengkhawatirkan,” kata pengawas keuangan istana Ahmad Fadil Syamsuddin dalam pernyataannya seperti dilansir Channel News Asia.
Dalam pidato yang disiarkan televisi pada pukul 15.00 waktu setempat, Muhyiddin mengatakan dia mengajukan pengunduran dirinya karena dia telah kehilangan dukungan mayoritas di DPR.
Dia mengatakan usulan sebelumnya agar legitimasinya diuji di parlemen menjadi tidak relevan, setelah 15 anggota Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO) menarik dukungan mereka untuknya dan bahwa proposalnya untuk kerja sama bipartisan ditolak oleh partai-partai oposisi.
“Oleh karena itu, legitimasi saya sebagai perdana menteri tidak perlu lagi dibuktikan di parlemen,” katanya.
“Hari ini saya mengundurkan diri sebagai perdana menteri dan (atas nama) semua menteri Kabinet, seperti yang disyaratkan oleh konstitusi federal,” tambahnya.
Muhyiddin mengatakan telah mencoba berbagai upaya untuk menyelamatkan pemerintah Perikatan Nasional (PN) setidaknya sampai tugas penanganan pandemi selesai.
“Namun upaya ini tidak berhasil karena ada pihak-pihak yang serakah yang (lebih tertarik) merebut kekuasaan daripada mengutamakan kehidupan dan penghidupan masyarakat,” ujarnya tanpa merinci.
Dia mengatakan dia bisa mengambil jalan keluar yang mudah dengan mengorbankan prinsip-prinsipnya dan tetap sebagai perdana menteri, tapi itu bukan pilihannya.
“Saya tidak akan pernah berkonspirasi dengan kelompok kleptokratis, mengganggu independensi peradilan dan membelakangi konstitusi federal hanya untuk tetap berkuasa,” imbuhnya.
Sebelumnya, Menteri Sains, Teknologi, dan Inovasi Khairy Jamaluddin menulis di Instagram: “Kabinet telah mengajukan pengunduran diri kami kepada Agong. Terima kasih atas kesempatan untuk, sekali lagi, melayani bangsa. Semoga Tuhan memberkati Malaysia.”
Pada Senin pagi, Muhyiddin memimpin rapat Kabinet, sebelum melanjutkan audiensi kerajaan dengan Raja Al-Sultan Abdullah Ri’ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah.
Pengunduran diri perdana menteri terjadi di tengah kisruh kekuatan politik yang sedang berlangsung di Malaysia.
Awal bulan ini, sejumlah anggota parlemen UMNO, yang dipimpin oleh presiden partai Ahmad Zahid Hamidi, menarik dukungan mereka untuk Muhyiddin.
Perdana menteri awalnya bersikeras bahwa dia masih memimpin mayoritas parlemen, dan berjanji membuktikan legitimasinya melalui mosi percaya yang dijadwalkan akan diajukan di parlemen pada 7 September.
Jumat lalu, Muhyiddin muncul dalam pidato yang disiarkan televisi untuk mencari dukungan bipartisan untuk bertahan dari mosi percaya diri.
Namun, usulannya ditolak oleh Pakatan Harapan (PH), yang mengatakan bahwa ini pada dasarnya adalah pengakuan terbuka bahwa ia telah kehilangan dukungan dari mayoritas Majelis Rendah. Blok oposisi memintanya untuk mundur.
UMNO juga mengatakan tidak akan mempertimbangkan tawaran dari “seseorang yang tidak lagi memiliki legitimasi”, menambahkan bahwa tawarannya dapat dicirikan sebagai “penyuapan terbuka”.
Muhyiddin adalah presiden dari Partai Pribumi Bersatu Malaysia (Bersatu) yang memimpin koalisi PN.
Dia dilantik sebagai perdana menteri kedelapan negara itu pada 1 Maret 2020 setelah perebutan kekuasaan, yang membuatnya menarik Bersatu keluar dari koalisi PH yang berkuasa saat itu dan menyebabkan keruntuhannya.(cna)
