Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Etnis di Myanmar Bersatu Lawan Kudeta Junta Militer

N
Penulis: Novitri Selvia❯
Etnis di Myanmar berunjuk rasa menentang kudeta militer. (Reuters)
Etnis di Myanmar berunjuk rasa menentang kudeta militer. (Reuters)
Ribuan pengunjuk rasa kembali turun ke jalan di kota-kota besar Myanmar dalam demonstrasi anti-kudeta pada Minggu (14/2). Para mahasiswa, dikutip dari Reuters, melakukan aksi long march melewati pusat kota Yangon, kota terbesar, dengan mengenakan pakaian putih dan membawa spanduk, menuntut pembebasan pemimpin sipil Aung San Suu Kyi, yang telah ditahan sejak militer Myanmar menggulingkan pemerintahan terpilih pada 1 Februari.

Konvoi ribuan pengendara sepeda motor dan mobil juga melewati Ibu Kota Naypyitaw, dengan mengusung gambar Suu Kyi. Penahanan Suu Kyi, dengan tuduhan mengimpor walkie-talkie, akan berakhir pada Senin (15/2). Namun, pengacara Suu Kyi, Khin Maung Zaw, tidak dapat dihubungi untuk dimintai komentarnya.

Sementara itu, kelompok etnis di Myanmar yang selama ini berbeda pandangan juga bersatu melawan kudeta militer di Myanmar. Saw Mutu Saypho, pemimpin dari kelompok etnis bersenjata, Persatuan Karen Nasional (KNU) meminta, kelompok lainnya menyingkirkan perbedaan dan menjadikan junta militer musuh bersama. ”Kita harus bekerja sama untuk bisa mengakhiri kediktatoran ini,” ujar Saypho, dikutip dari Channel News Asia, kemarin.

Kepada internal kelompoknya sendiri, Saypho mengimbau, untuk tidak menerima tawaran apapun dari junta militer. Hal itu menyikapi kabar pemimpin militer Myanmar, Jenderal Min Aung Hlaing, membagi-bagikan posisi di pemerintahan kepada pimpinan-pimpinan kelompok etnis demi mengamankan pengaruhnya.

Selain KNU, kelompok etnis yang juga menentang kudeta Myanmar adalah Pasukan Budha Karen Demokratik (DKBA). Pecahan dari KNU itu turut serta dalam unjuk rasa di Myanmar beberapa hari terakhir. Sambil membawa senapan, mereka ikut berhadapan dengan aparat yang mencoba memukul mundur pendemo.

Kelompok etnis yang bergabung melawan Junta Militer antara lain Pasukan Pembebasan Nasional Ta’ang (TNLA), Dewan Restorasi Shan (RCSS), Tentara Arakan (AA), dan Pasukan Kemerdekaan Kachin (KIA).

“Semoga kediktatoran militer di Myanmar jatuh,” ujar pemimpin TNLA di laman Facebook-nya, sambil memberikan salam tiga jari, salam dari film Hunger Games yang menjadi simbol pemberontakan terhadap junta militer.

Selama ini, kelompok-kelompok etnis di Myanmar terpecah. Ada yang di utara, selatan, maupun wilayah lainnya tersingkirkan oleh dominasi Buddhis Bamar yang menjadi mayoritas di Myanmar. Sebagai minoritas, kelompok-kelompok etnis merasa termarjinalkan dan ditekan.

Meski banyak dari mereka menganggap kepemimpinan Aung San Suu Kyi, sebelum dikudeta, gagal. Beberapa kelompok etnis juga ragu merapat ke kubu Min Aung Hlaing. Hal itu berkaitan dengan pembantaian kelompok minoritas Rohingya di Rakhine pada 2017. Hal itu dianggap menjadi preseden buruk soal kepemimpinan militer.

Sementara itu, Kelompok Pemantau Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik melaporkan, lebih dari 384 orang ditahan sejak dimulainya aksi kudeta. Mereka ditangkap dalam gelombang penangkapan yang sebagian besar dilakukan setiap malam.

Para pengunjuk rasa juga menyerukan kepada pihak berwenang untuk menghentikan penculikan warga. Pada Sabtu (13/2) malam, para penduduk bersatu menggelar patroli di jalan-jalan di Yangon dan kota Mandalay, menghadapi aksi penangkapan serta mengantisipasi aksi kejahatan. Pasalnya, junta militer memerintahkan pembebasan ribuan tahanan.

Di lingkungan yang berbeda, kelompok yang sebagian besar pria muda menggedor panci dan wajan untuk membunyikan alarm saat mereka mengejar orang yang mencurigakan.
Bertepatan pada Sabtu malam juga, tentara memberlakukan kembali Undang-undang yang mewajibkan orang untuk melaporkan pengunjung yang bermalam di rumah mereka, menangguhkan Undang-undang yang membatasi pasukan keamanan untuk menahan tersangka atau menggeledah properti pribadi tanpa persetujuan pengadilan, dan memerintahkan penangkapan pendukung protes massal.

Kudeta Myanmar memicu protes jalanan terbesar selama lebih dari satu dekade dan telah dikecam oleh negara-negara Barat. Amerika Serikat pun mengumumkan beberapa sanksi terhadap para jenderal yang berkuasa. Negara-negara lain pun mempertimbangkan tindakan-tindakan tersebut. (rsm/day/jpg)

Advertisement
Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Padang EkspresIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer