Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Perlindungan itu diberikan karena negara di Asia Tenggara itu tengah didera kekerasan setelah kudeta militer Myanmar.
Dengan adanya kebijakan tersebut, maka warga Myanmar yang sudah tinggal di Amerika Serikat dan memiliki catatan kriminal yang bersih dapat mengajukan permohonan status perlindungan sementara (TPS).
Pemerintah AS mengizinkan mereka untuk tinggal dan bekerja selama 18 bulan ke depan.
Seorang juru bicara DHS mengatakan kepada Forbes bahwa bantuan ini dapat berlaku untuk sekitar 1.600 orang.
Sekretaris Keamanan Dalam Negeri AS Alejandro Mayorkas mengatakan pemerintah federal menawarkan bantuan perlindungan ini karena terjadinya kudeta dan bentrokan kekerasan dengan pengunjuk rasa di Myanmar.
Pada awal Februari lalu militer Myanmar menangkap pemimpin sipil negara itu dan mengambil kendali pemerintah, mengembalikan negara itu ke pemerintahan militer setelah kurang dari satu dekade demokrasi yang dipimpin sipil.
Sejak itu, pengunjuk rasa membanjiri jalan-jalan, menyebabkan penangkapan massal dan tindakan keras mematikan yang oleh Amnesty International digambarkan sebagai "pembunuhan besar-besaran."
"Karena kudeta militer dan kekerasan brutal pasukan keamanan terhadap warga sipil, rakyat Burma menderita krisis kemanusiaan yang kompleks dan memburuk di banyak bagian negara itu," kata Mayorkas dalam siaran pers Jumat (12/3/2021) seperti dilansir Forbes. (*)
Advertisement
Advertisement
Padang EkspresIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

