Ada titik terang penyelenggaraan haji untuk jamaah Indonesia tahun ini. Pemerintah Arab Saudi menyampaikan bahwa mereka akan menerima kedatangan jamaah haji dari luar negeri, termasuk Indonesia.
Informasi itu diterima langsung oleh Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas dari Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Tawfiq F Al-Rabiah di Jeddah, Minggu (20/3). ”Saya mendapat penjelasan bahwa akan ada pemberangkatan jamaah haji tahun ini dari luar Saudi,” tutur Yaqut.
Dalam pertemuan itu, Yaqut didampingi sejumlah pejabat. Antara lain, Dubes RI untuk Arab Saudi Abdul Aziz, Konjen RI di Jeddah Eko Hartono, serta Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Arab Saudi) Kemenag Hilman Latief. Pertemuan tersebut juga membahas kuota haji untuk Indonesia.
Yaqut berharap, Indonesia mendapat kuota ideal. Meski demikian, dia menyadari bahwa kuota haji untuk Indonesia sangat mungkin akan jauh berkurang jika dibandingkan dengan sebelum pandemi Covid-19. Pada 2019 kuota untuk Indonesia sebanyak 231 ribu orang. Angka itu merupakan yang terbesar di dunia.
Yaqut menuturkan, kuota haji yang ideal sangat ditunggu calon jamaah haji (CJH) Indonesia. Pasalnya, dengan tidak adanya pengiriman jamaah haji dua musim terakhir (2020 dan 2021), banyak CJH yang menunggu dan rindu berkunjung ke Tanah Suci.
”Saya sampaikan bahwa mungkin kuota haji tahun ini belum normal karena pandemi. Namun, saya harap Indonesia mendapat alokasi ideal,” jelasnya.
Kepada rombongan pemerintah Indonesia, Tawfiq mengatakan bahwa pihaknya terus melakukan persiapan untuk penyelenggaraan haji 2022. Tawfiq juga mengungkapkan, saat ini jemaah umrah dari penjuru dunia semakin banyak. Termasuk dari Indonesia.
Dia bersyukur pelaksanaan umrah di tengah pelonggaran protokol kesehatan di Saudi tidak berdampak signifikan terhadap kasus Covid-19 di sana. Menurut dia, pelaksanaan umrah berjalan lancar.
Untuk urusan kuota haji, Tawfiq menjelaskan, hal itu bukan keputusan kementeriannya saja. Penentuan kuota haji harus melewati proses yang melibatkan sejumlah instansi lain di Kerajaan Arab Saudi. Dia mengakui bahwa kuota haji tidak akan sama dengan kondisi sebelum pandemi Covid-19.
”Namun, Arab Saudi tahun ini siap menerima jamaah haji dari luar negeri. Persiapan terus kami lakukan,” tuturnya.
Bukan hanya pemerintah Indonesia yang menggelar pertemuan dengan Kementerian Haji dan Umrah Saudi. Negara lain juga menggelar pertemuan. Di antaranya, Turki, Qatar, Malaysia, Ethiopia, Bangladesh, Mesir, Iraq, Tunisia, dan Uni Emirat Arab.
Pengamat haji dari UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, Dadi Darmadi menyambut baik kabar kesiapan Saudi menerima kedatangan jemaah haji dari luar negara mereka. ”Ini kabar baik bagi para calon jamaah dari Indonesia. Semoga Kemenag bisa segera mendapatkan kepastian kuota hajinya,” katanya.
Dadi menjelaskan, besaran kuota haji 2022 berkaitan dengan kesiapan Arab Saudi selaku tuan rumah. Kemudian, juga kesiapan pemerintah Indonesia sebagai negara pengirim CJH. Menurut dia, pemerintah tetap harus realistis dengan kemampuan mengirim jamaah seberapa besar. Apalagi, waktu yang tersedia hingga jadwal pemberangkatan haji semakin mepet.
”Pemerintah Indonesia harus segera mengumumkan kepastian akan ada pengiriman jamaah haji. Sehingga, calon jamaah bisa bersiap-siap,” tuturnya.
Meskipun belum ada kepastian kuota, tidak ada salahnya untuk disampaikan ke jamaah. Dengan begitu, jamaah punya waktu untuk mempersiapkan diri. Selisih ongkos haji juga harus disampaikan secara transparan.
Dadi mengatakan, sebelumnya Kemenag mengusulkan biaya haji dengan pertimbangan penerapan protokol kesehatan di Saudi. Tetapi, dalam perkembangannya, protokol kesehatan di Saudi telah dihapus sehingga ada sejumlah komponen biaya haji yang dicoret.
”Masukan berikutnya, seluruh pemangku kebijakan di Indonesia harus segera duduk bareng merespons keputusan Saudi itu,” tuturnya. Bukan hanya Kemenag, melainkan juga kementerian terkait lainnya. Dengan demikian, pelaksanaan haji pada masa pandemi bisa berjalan lancar.
Sementara itu, di parlemen kemarin digelar pertemuan antara Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan Komisi VIII DPR. Dalam pertemuan itu, BPKH meminta DPR turut mendorong agar tidak ada kenaikan biaya haji tahun ini.
Seperti diketahui, rata-rata biaya haji 2020 sebesar Rp 35,23 juta. Saat itu jamaah yang masuk porsi pemberangkatan 2020 sudah melunasi biaya hajinya. Tahun ini Kemenag mengusulkan biaya haji Rp 42 jutaan/jamaah.
Kepala BPKH Anggito Abimanyu menuturkan, penggunaan nilai manfaat dana haji untuk subsidi ongkos haji tahun ini diperkirakan mencapai Rp 19 triliun. ”Dipakai untuk jamaah haji berangkat tahun ini, (asumsi) 100 persen kuota,” katanya.
Anggito menambahkan, kepastian kuota haji 2022 menunggu keputusan resmi dari Saudi. Menurut Anggito, BPKH merekomendasikan kepada Kemenag supaya subsidi biaya haji ditetapkan 50 persen dari biaya riilnya. Tahun ini data dari Kemenag menyebutkan biaya riil penyelenggaraan haji sekitar Rp 80 juta.
Anggito lantas menjelaskan, pada 2013 subsidi biaya haji Rp 13,9 juta. Sedangkan biaya yang harus dibayar jamaah Rp 33,9 juta. Kemudian, pada 2016 biaya haji yang dibayar jemaah Rp 34,6 juta, sedangkan subsidinya Rp 25,4 juta. Pada 2019 biaya yang dibayar jamaah dengan subsidi hampir sama, yaitu di kisaran Rp 35 juta.
Rekomendasi berikutnya, pemerintah Indonesia bisa melobi Saudi supaya menghapus pajak-pajak terkait penyelenggaraan haji. Pertimbangannya, harga minyak dunia saat ini melonjak menjadi USD 100 per barel. Rekomendasi lainnya adalah adanya asuransi yang bisa meng-cover kasus Covid-19 untuk jemaah Indonesia. (wan/c7/oni/jpg)
