Eks Presiden Duterte Siap Hadapi Pengadilan ICC terkait Perang terhadap Narkoba di Filipina


Pernyataan mengejutkan ini disampaikan Duterte saat memberikan keterangan dalam rapat DPR Filipina terkait perang melawan narkoba yang dilakukan pada masa kepemimpinannya.
Dalam rapat yang berlangsung lebih dari 11 jam pada Rabu (13/11), Duterte yang tampak kesal mengatakan, "Saya sendiri yang akan pergi ke ICC. Saya akan meminta agar saya diinvestigasi di sana."
Duterte juga menambahkan, "Berikan saya uang untuk membeli tiket pesawat ke Den Haag."
Pernyataan yang dilansir dari South China Morning Post, ini merupakan perubahan signifikan Duterte setelah sebelumnya dikenal dengan sikap menolak campur tangan internasional terkait kebijakan dalam negeri, terutama yang berhubungan dengan perang terhadap narkoba yang ia jalankan.
Pada usia 79 tahun, Duterte tengah menghadapi berbagai penyelidikan terkait dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang terjadi selama perang narkoba, yang menurut para aktivis HAM mengakibatkan ribuan kematian tanpa proses pengadilan.
Duterte juga tengah diselidiki oleh ICC atas dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan terkait pembunuhan-pembunuhan dalam perang melawan narkoba tersebut.
Duterte mengeluhkan lambatnya proses di ICC. "ICC terlalu lambat, cepatlah! Saya sudah tua dan bisa mati kapan saja."
Menurutnya, kebijakan yang diterapkannya waktu itu demi negara dan anak muda di Filipina.
"Apa yang saya lakukan, saya lakukan untuk negara saya dan anak muda. Tidak ada alasan, tidak ada permintaan maaf. Jika saya masuk Neraka, ya sudah," imbuhnya.
Pernyataan ini berbeda jauh dari sikap Duterte sebelumnya yang menolak keras investigasi internasional.
Pada tahun 2017, setelah pengacara Filipina, Jude Sabio, mengajukan laporan pertama ke ICC, Duterte sempat mengancam akan menarik Filipina dari ICC.
Pada 2019, Duterte resmi menarik Filipina dari ICC untuk menghentikan penyelidikan terkait pembunuhan yang terjadi selama perang narkoba.
Sekretaris Eksekutif Presiden Ferdinand Marcos Jr, Lucas Bersamin, mengatakan pemerintah tidak akan menghalangi atau menentang keinginan dari Duterte.
"Jika mantan presiden ingin menyerahkan diri kepada yurisdiksi ICC, pemerintah tidak akan menghalangi atau menentang keinginan tersebut."
Bersamin yang juga mantan Wakil Ketua Mahkamah Agung Filipina menambahkan bahwa apabila ICC mengeluarkan pemberitahuan merah melalui Interpol, pihak berwenang Filipina akan memberikan kerja sama penuh sesuai protokol yang berlaku.
Laporan ICC pada 2021 mengungkapkan adanya bukti yang cukup kuat bahwa pasukan keamanan Filipina dan kelompok vigilante yang disponsori negara telah membunuh antara 12.000 hingga 30.000 tersangka narkoba pada tahun 2016 hingga 2019.
Laporan tersebut menyebutkan bahwa pembunuhan-pembunuhan tersebut diduga merupakan bagian dari kebijakan perang narkoba Duterte.
Anggota DPR, Percival Cendana dari partai Akbayan, langsung menyambut pernyataan Duterte,.
"Ayo, Mr. Duterte, kita pergi ke ICC. Kami siap membantu membawa Anda ke sana dan meminta pertanggungjawaban Anda atas ribuan nyawa tak bersalah yang hilang dalam perang narkoba yang berdarah," katanya.
Cendana menyebutkan bahwa pernyataan Duterte untuk menyambut investigasi ICC terasa tidak tulus, setelah bertahun-tahun menghindar dari akuntabilitas.
Selain itu, dalam sesi tersebut, Duterte mengumumkan bahwa ia akan memulai dana untuk melindungi polisi yang menghadapi masalah hukum akibat perintahnya selama perang narkoba.
Ia berjanji menyumbangkan 1 juta peso (sekitar US$17.000) untuk membantu mereka.
Namun, anggota DPR Joseph Stephen Paduano mempertanyakan mengapa bantuan baru muncul sekarang.
Padahal, kata Joseph, sudah ada lebih dari 1.200 polisi yang tewas dan ratusan lainnya yang menghadapi pemecatan akibat perang narkoba.
Sementara itu, putri Duterte, Wakil Presiden Sara Duterte-Carpio, menyatakan bahwa ia tidak mengharapkan keadilan dari anggota DPR, yang menurutnya lebih merupakan "persekusi politik" terhadap ayahnya.(*)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


