Anwar Bersiap Kudeta Kursi PM

31
Pemimpin oposisi Anwar Ibrahim mengklaim dirinya mendapat dukungan dari mayoritas anggota parlemen untuk membentuk pemerintahan baru. (IST)

Situasi politik Malaysia memanas di tengah pandemi. Pemimpin oposisi Anwar Ibrahim sepertinya sudah kehilangan kesabaran dan tak mau menunggu lebih lama untuk merebut kursi perdana menteri.

Kemarin, Anwar muncul ke publik dan menyatakan pemerintahan PM Muhyiddin Yassin telah jatuh. Ia mengklaim sudah mendapat dukungan dari mayoritas anggota parlemen untuk membentuk pemerintahan baru.

Selama 6 bulan Muhyiddin memerintah, terhitung dari 1 Maret lalu, suhu politik di Malaysia sebenarnya cenderung adem ayem saja. Tak ada ketegangan apalagi sampai gontok-gontokan di tingkat elite. Selama Muhyiddin memerintah, Anwar jarang muncul di depan publik, apalagi menyerang kebijakan Muhyiddin.

Di awal-awal, memang sempat ada manuver dari Mahathir Mohamad dan Anwar Ibrahim yang mempertanyakan legitimasi Muhyiddin. Tapi, dengan cepat situasi politik kembali reda. Mungkin karena konsentrasi semua pihak terfokus pada penanggulangan pandemi.

Tapi, di balik ketenangan itu, Anwar rupanya menyusun strategi. Kemarin, dia menggelar konferensi pers di Kuala Lumpur. Wartawan yang hadir membludak. Dari foto yang beredar, terlihat awak media yang hadir begitu banyak. Sampai sulit untuk menjaga jarak saat mendengarkan pernyataan Anwar.

Kepada wartawan, Anwar menyatakan sudah mendapat mayoritas dukungan dari anggota parlemen untuk membentuk pemerintahan baru. Ia memang tak menyebut siapa saja anggota parlemen dan dari partai mana saja yang mendukungnya. Dia cuma menyebut, tidak hanya bicara dengan tiga, empat, atau lima anggota parlemen. Tapi lebih dari itu.
Apakah sudah mendapat dukungan dua per tiga anggota parlemen? “Iya, mendekati itu,” kata Anwar seperti dikutip Malaysia Kini. “Secara meyakinkan, kami memiliki mayoritas yang kuat dan stabil untuk menjalankan negara dan menyelamatkan negara ini,” klaimnya.

Dengan dukungan dari mayoritas parlemen tersebut, Anwar menyatakan pemerintahan PM Muhyiddin telah jatuh. Sebagai proses peralihan kekuasaan, Anwar mengaku seharusnya bertemu Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Ri’ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah pada Selasa (22/9).

Tetapi, pertemuan ditunda karena Raja sedang dirawat di National Heart Institute. Sesi konferensi pers itu ditutup dengan setumpuk janji jika Anwar menjadi perdana menteri nanti.

Kekuasaan Muhyiddin memang dibangun dari pondasi yang rapuh. Saat ditetapkan Raja pada Maret lalu, Muhyiddin hanya mendapat dukungan 113 dari total 222 kursi parlemen.
Dukungan ini sangat tipis. Hanya selisih satu kursi dari batas ketentuan pembentukan pemerintahan di Malaysia yaitu 112 kursi. Sementara, Anwar Ibrahim saat itu mendapatkan dukungan 91 kursi.

Baca Juga:  Bank Dunia bakal Kucurkan Rp 177,6 T

Menangapi ini, Perdana Menteri Malaysia, Muhyiddin Yassin menegaskan, dia masih pemimpin sah Malaysia dan pemerintahan koalisi Perikatan Nasional (PN) yang dipimpinanya masih berkuasa.

Setidaknya, ujar Muhyiddin, hal ini hingga ketua kelompok oposisi Anwar Ibrahim bisa membuktikan secara konstitusional klaimnya atas dukungan mayoritas dari anggota parlemen federal.

Tan Sri Muhyiddin mengeluarkan pernyataan ini menanggapi klaim sebelumnya pada Rabu (23/9) oleh Datuk Seri Anwar, bahwa dia telah mendapatkan dukungan mayoritas dari anggota parlemen dan bahwa pemerintah PN telah jatuh.

”Pernyataan Datuk Seri Anwar Ibrahim yang mengklaim dia mendapat dukungan mayoritas dari Anggota Parlemen untuk membentuk pemerintahan, harus dibuktikan melalui proses dan metode yang ditentukan oleh Konstitusi Federal. Tanpa proses ini, pernyataan Datuk Seri Anwar hanyalah klaim. Sampai terbukti sebaliknya, pemerintah Perikatan Nasional masih utuh, dan saya Perdana Menteri yang sah,” tegasnya.

Muhyiddin pun meminta warga Malaysia untuk tenang. Masalah ini, lanjutnya, akan ditangani dengan hati-hati menggunakan hukum dan Konstitusi Federal. Sementara Sekretaris Jenderal Perikatan Nasional (PN), Annuar Musa, dalam pernyataan resminya menyatakan, fraksi-fraksi yang terdiri dari 12 partai politik akan melanjutkan dukungan kuat mereka terhadap Muhyiddin. Aliansi partai-partai yang membentuk pemerintahan PN sendiri menolak klaim Presiden Parti Keadilan Rakyat (PKR) Anwar Ibrahim, yang mengklaim dia mendapat dukungan mayoritas untuk membentuk pemerintahan.

”Pernyataannya tidak lebih dari pengulangan publisitas murahan yang telah dilakukan berkali-kali sebelumnya. Tindakan barunya, telah mengungkap keserakahan dan sikap haus kekuasaan, yang sama sekali mengabaikan stabilitas politik, ekonomi negara dan nasib rakyat, yang telah sangat terdampak oleh Covid-19,” lanjut pernyataan itu.

Diketahui PN mulai berkuasa setelah jatuhnya pemerintahan Pakatan Harapan akhir Februari, yang dipimpin oleh PM Mahathir Mohamad, setelah hanya sempat 22 bulan berkuasa. (bcg/pyb/jpg)