Jepang Gelar Pemilu Dini 8 Februari 2026, PM Takaichi Bubarkan Parlemen

Pengumuman ini disampaikan melalui surat resmi yang dibacakan oleh ketua parlemen, diiringi teriakan “banzai” dari anggota parlemen.

Takaichi, yang menjadi perdana menteri wanita pertama Jepang, baru menjabat tiga bulan setelah terpilih pada Oktober 2025.

Namun, ia meraih tingkat persetujuan publik sekitar 70 persen, dan diharapkan dapat membantu partai penguasa memenangkan dukungan lebih besar di tengah kehilangan popularitas beberapa tahun terakhir.

Tantangan dan Fokus Kampanye

Koalisi pemerintahan antara Partai Demokrat Liberal (LDP) dan Partai Inovasi Jepang (JIP) hanya memiliki mayoritas tipis di DPR, sehingga pemilu ini menjadi krusial untuk stabilitas politik.

Profesor ilmu politik Universitas Tsukuba, Hidehiro Yamamoto mengatakan bahwa belum jelas apakah dukungan publik yang tinggi terhadap kabinet Takaichi akan benar-benar mendukung LDP.

"Perhatian utama masyarakat adalah langkah pemerintah menekan inflasi," tegasnya, dilansir dari AFP..

Menurut NHK, isu kunci dalam kampanye meliputi penanganan harga konsumen yang meningkat serta keamanan nasional di tengah ketegangan dengan Tiongkok.

Hubungan Tokyo-Beijing memanas setelah Takaichi menyatakan kemungkinan keterlibatan Jepang jika Tiongkok mengambil tindakan militer terhadap Taiwan.

Sebagai tanggapan, Tiongkok meningkatkan sanksi ekonomi dan diplomatik terhadap Jepang.

Inflasi dan Harga Pokok Jadi Sorotan

Data pemerintah terbaru menunjukkan inflasi desember 2025 melambat menjadi 2,4 persen dibandingkan 3 persen pada November, terutama karena subsidi listrik dan gas.

Namun, harga bahan pokok, seperti beras, tetap menjadi simbol melonjaknya biaya hidup, dengan kenaikan lebih dari 34 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Untuk mengatasi hal ini, LDP dan pihak oposisi membahas kemungkinan menghapus pajak konsumsi untuk makanan.

Pemimpin sebelumnya, Shigeru Ishiba, terpaksa lengser karena ketidakpuasan publik terhadap inflasi, yang menjadi faktor kemenangan Takaichi pada Oktober 2025.

Sementara itu, oposisi yang terdiri dari Partai Demokrat Konstitusional (CDP) dan Komeito, membentuk Aliansi Reformis Sentris, berharap dapat menarik suara pemilih swing, meski analis menilai peluang oposisi untuk menang masih tipis.(*)