Ingin Tahu Siapa Saja Penerima Bansos? Warga Kota Ini Tinggal Klik

Wali Kota Padangpanjang Fadly Amran sedang mengecek data warga penerima bansos. (Foto: IST)

Pemerintah Kota Padangpanjang sudah menyalurkan dana bantuan jaring pengaman sosial (JPS) bagi warga terdampak pandemi virus korona (Covid-19).

Untuk transparansi dan pengawasan oleh semua pihak, Wali Kota Padangpanjang Fadly Amran membuat terobosan dengan membuka data penerima secara online.

“Masyarakat penerima bansos maupun yang tidak menerima, bisa sama-sama mengawasi dengan mengakses website http://bansos.padangpanjang.go.id,” kata Fadly.

Wali kota muda peraih penghargaan sebagai Tokoh Keterbukaan Informasi Publik Sumbar 2019 itu, memajang seluruh nama penerima lengkap dengan alamat serta jenis bantuan apa yang didapat.

Yakni, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk penerima bantuan program penanggulangan kemiskinan, data penerima bantuan dari Kemensos, penerima bantuan Pemprov Sumbar dan bantuan Pemko Padangpanjang.

“Silahkan klik di website kita, apakah kepala keluarganya terdaftar menerima bantuan dampak Covid-19. Bagi yang belum terdaftar tapi warga Padangpanjang dan terdampak, tinggal bawa KTP dan KK ke Dinas Sosial Padangpanjang,” kata Fadly.

Fadly mengatakan, dengan dipajangnya data penerima itu, semua pihak bisa melakukan pengawasan.

“Ini wujud keterbukaan dan meniadakan dusta di antara masyarakat dan pemerintah.
Kami juga mengajak partispasi publik untuk memantau penyalurannya,” ujar wali kota yang juga Ketua KNPI Sumbar itu.

Terapkan di Seluruh Daerah

Ketua Komisi Informasi (KI) Sumbar Nofal Wiska menyambut baik terobosan Wali Kota Padangpanjang Fadly Amran. “Terbuka itu jujur, transparan itu bukti tak ada kongkalingkong,” katanya.

Menurutnya, apa yang dilakukan Padangpanjang itu sangat sesuai dengan pengelolaan informasi publik saat PSBB.

“Penerima bantuan bersumber dari APBD dan APBN adalah informasi publik serta merta karena dibutuhkan banyak orang,” imbuhnya.

Menurut Nofal, apa yang dilakukan Padangpanjang itu tidak mahal dan tidak rumit bila semua daerah punya komitmen yang sama terhadap keterbukaan informasi publik.

“Ini sebenarnya bisa dilakukan seluruh daerah di Indonesia. Sangat mudah diakses masyarakat di mana pun berada. Kita semua bisa melakukan pengawasan. Misalnya, jika menemukan ada orang yang mampu atau tak layak menerima tapi masuk daftar, kita bisa melaporkan ke pemko sehingga datanya bisa diperbaiki,” jelas Nofal didampingi Wakil Ketua KI Adrian Tuswandi.

Cara lainnya, data tersebut juga bisa dipajang di kantor kelurahan atau kecamatan sehingga masyarakat bisa melihatnya. “Namun, di masa pandemi Covid-19 yang mengharuskan kita di rumah, ya cara termudah lewat website seperti Padangpanjang ini. Bisa akses dari rumah lewat HP,” katanya.(esg)