Disdik, FJKIP dan JPS Masifkan Keterbukaan Informasi Publik SMA/SMK

Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Sumbar Adib Alfikri menyatakan kesiapannya berkolaborasi secara profesional dengan Forum Jurnalis Keterbukaan Informasi Publik (FJKIP) dan Jaringan Pemred Sumbar (JPS) dalam mendorong keterbukaan informasi publik di sekolah. Apalagi diketahui dunia pendidikan juga menggunakan anggaran pemerintah dalam operasionalnya.

Di samping itu, Adib juga terbuka terhadap kritik dan masukan dari insan pers dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik.

“Apalagi jika kritikan dan masukan itu bersifat solutif atau memberikan referensi bagi kami di sektor pendidikan dalam pengambilan kebijakan,” ujar Adib Alfikri saat diskusi dengan Ketua FJKIP Gusriyono dan Sekretaris JPS Zondra Volta serta dihadiri Wakil Ketua Komisi Informasi (KI) Sumbar Adrian Tuswandi dan Komisioner KI Sumbar Tanti Endang Lestari, di Padang, Kamis (4/2/2021).

Adib didampingi Dikbud Sumbar Suindra mengatakan pendidikan merupakan isu “seksi” yang belakangan instens dibicarakan hingga jadi wacana di tingkat nasional.

Dinas yang dipimpinnya sangat memahami kerja jurnalis sehingga selama ini jadi mitra strategis dari Dinas Pendidikan.

“Silakan kritik kami dengan cara profesional seorang jurnalis. Sesuai dengan UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Kami sangat terbuka. Apalagi jika itu memberikan solusi dari persoalan yang berkembang di dunia pendidikan,” jelas Adib Alfikri.

Baca Juga:  Xiaomi Redmi 9T, Jawaranya Baterai Gede

Ketua FJKIP Sumbar Gusriyono mengapresiasi pertemuan santai dengan Dinas Pendidikan Sumbar. Pihaknya dari FJKIP mengajak Dinas Pendidikan berkolaborasi memasifkan keterbukaan informasi publik di sekolah, khususnya SMA dan SMK.

“FJKIP koornya adalah bagaimana mendorong agar UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bisa diimplementasikan di seluruh badan publik, terutama di lingkungan Dinas Pendidikan,” kata Gusriyono.

Ketua Workshop FJKIP Sumbar Saribulih menambahkan bahwa dinas pendidikan dan sekolah yang menggunakan anggaran pemerintah dalam operasionalnya juga mesti mesti mewujudkan keterbukaan informasi di SMA/SMK.

“Ini bentuk kolaborasi yang mencerdaskan dalam upaya memasifkan dan implementasi keterbukaan informasi publik,” ujar Saribulih.

Adib menyatakan pola program yang digagas FJKIP bersama JPS cukup baik sehingga insan pendidikan juga memahami hakikat dari UU Keterbukaan Informasi Publij. “Jika ini bagian dari upaya yang baik bagi tim kerja saya di SMA dan SMK, tentu saya akan mendukungnya,” kata Adib.(rel)