Tindak Ujaran Kebencian saat Covid-19, DPR Minta Utamakan Preventif

Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani. (Foto: Humas DPR RI)

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) diingatkan agar tidak melanggar prinsip due process of law dalam melakukan penegakan hukum terkait ujaran kebencian terhadap presiden dan pejabat, serta pelanggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) terkait penanganan wabah virus korona (Covid-19).

Hal itu disampaikan Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani menyikapi keluarnya Telegram Kapolri Jenderal Pol Idham Azis tentang Penegakan Hukum Tindak Pidana Siber selama Wabah Covid-19.

Arsul juga mengingatkan tentang Surat Edaran Polri mengenai Panduan Penindakan Kasus Hoaks agar dilakukan dengan pendekatan preventif sebelum menindak secara tegas.

“Saya mengingatkan agar kerja-kerja penegakan hukum yang menjadi kewenangan Polri tidak melanggar prinsip due process of law, yakni jelas dasar aturannya dan prosedurnya dilakukan dengan benar,” ungkap Arsul dalam keterangan persnya, Senin (6/4).

Politisi Fraksi PPP ini mengingatkan agar proses penegakan hukum yang dilakukan Polri jangan sampai menimbulkan ketegangan sosial baru di tengah keresahan masyarakat yang sedang menghadapi makin merebaknya pandemi Covid-19.

Dia mengingatkan, penindakan hukum terhadap mereka yang melakukan ujaran kebencian melalui media sosial atau yang menyebarkan hoaks, diatur dalam Surat Edaran Kapolri Nomor 6 Tahun 2015.

Isinya meminta agar jajaran Polri melakukan langkah-langkah preventif terlebih dahulu dalam menghadapi kasus-kasus ujaran kebencian dan penyebaran hoaks, sebelum melakukan proses hukum.

Menurut dia, apa yang ada dalam Surat Edaran Kapolri tersebut mesti diterapkan secara baik oleh Polri untuk menghindarkan kesan bahwa institusi tersebut sewenang-wenang dalam penegakan hukum.

Selain itu, Politikus PPP ini juga menyoroti soal penangkapan 18 orang di kawasan Jakarta yang diduga melanggar PSBB. Arsul menegaskan, PSBB yang diatur Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 dalam rangka percepatan penanganan virus korona tidak mengatur penetapan PSBB pada wilayah di Indonesia.

PSBB, lanjut Arsul, hanya diatur berdasarkan Permenkes Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB. Penetapan PSBB dilakukan dengan Keputusan Menteri Kesehatan.

“Sampai saat ini Menkes belum menetapkan DKI Jakarta sebagai wilayah PSBB. Karenanya, yang bisa dilakukan jajaran Polri adalah meminta orang yang berkerumun untuk bubar. Jika, mereka melawan atau mengabaikan baru bisa digunakan pasal KUHP tentang tidak mentaati perintah pejabat yang sah,” jelasnya.

Polri juga diminta cermat melihat Permenkes Nomor 9 tahun 2020 yang hanya mengatur mekanisme bagaimana suatu wilayah bisa ditetapkan PSBB dan belum menyatakan suatu wilayah sebagai wilayah PSBB.

“Agar proses penegakan hukum yang dilakukan tidak malah menimbulkan ketegangan sosial baru di tengah-tengah warga masyarakat yang resah menghadapi wabah Covid-19,” tukasnya.

Telegram Kapolri

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Pol Idham Azis menerbitkan Surat Telegram Kapolri mengenai pedoman pelaksanaan tugas fungsi reskrim terkait dengan kejahatan yang terjadi di ruang siber dan penegakan hukum tindak pidana siber selama masa wabah Covid-19.

Penerbitan Surat Telegram Kapolri ini dikonfirmasi oleh Kabareskrim Polri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo yang menandatangani surat ini mewakili Kapolri.

“(Surat telegram) berisi tentang pedoman pelaksanaan tugas pada masa wabah corona yang menjabarkan perkembangan situasi di ruang siber dan penegakan hukum tindak pidana siber,” kata Komjen Pol Sigit, saat dihubungi, Minggu (5/4).

Dalam Surat Telegram nomor ST/1100/IV/HUK.7.1./2020 tertanggal 4 April 2020 ini, disebutkan beberapa jenis pelanggaran atau kejahatan serta masalah yang mungkin terjadi selama masa darurat, yaitu tentang ketahanan akses data internet, penyebaran hoaks terkait dengan Covid-19, dan penyebaran hoaks terkait dengan kebijakan pemerintah, penghinaan kepada presiden dan pejabat pemerintah, penipuan penjualan produk kesehatan, dan kejahatan orang yang tidak mematuhi protokol karantina kesehatan.

Untuk mengatasi kejahatan di dunia maya, jajaran Polri diminta mengampanyekan perang terhadap kejahatan siber dan melaksanakan patroli siber guna mencegah penyebaran hoaks dan ujaran kebencian serta memberantas berbagai tindak penipuan penjualan dari (online).

Polri diminta melaksanakan penegakan hukum secara tegas dan mengumumkannya kepada publik mengenai kasus yang berhasil diungkap agar menimbulkan efek jera dan mencegah terjadinya kejahatan serupa di kemudian hari.

Surat Telegram Kapolri ini ditujukan kepada Kabareskrim Polri dan para kapolda se-Indonesia.(esg/jpg)