Mayoritas Sekolah Belum Siap Buka

11
Ketika sekolah dibuka kembali diharapkan mematuhi protokol kesehatan salah satunya memakai masker. (Foto: IST)

Kesempatan untuk membuka kembali sekolah di zona hijau tidak akan sepenuhnya dimanfaatkan. Satuan pendidikan justru mengaku tidak siap melaksanakan pembelajaran tatap muka langsung. Fakta itu terungkap dari survei yang dilakukan Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) tentang kesiapan sekolah menghadapi kenormalan baru.

Wakil Sekjen FSGI Satriwan Halim mengatakan, survei dilakukan untuk melihat respons dan kesiapan satuan pendidikan atas isu pembukaan sekolah.

Dilaksanakan selama tiga hari, 6–8 Juni 2020, survei diikuti 1.656 responden dari 34 provinsi dan 245 kota/kabupaten. Responden terdiri atas para guru, kepala sekolah, dan manajemen sekolah (yayasan) dari berbagai jenjang pendidikan. Mulai PAUD/TK, SD/MI, SMP/MTs, hingga SMA/SMK/MA.

Mayoritas responden berada di zona hijau, yaitu sebanyak 710 orang atau 42,9 persen. Kemudian, 33,7 persen atau 558 orang berada di zona merah. Sisanya berada di zona kuning dan oranye. “Tentu ini masih berkorelasi dengan kebijakan pemerintah soal pembukaan sekolah di zona hijau,” ujar Satriwan dalam temu media secara daring kemarin (16/6).

Hasilnya pun cukup mencengangkan. Mayoritas responden ternyata berkeberatan sekolah dibuka kembali. “Sebanyak 55,1 persen mengatakan sekolah belum memenuhi kebutuhan pokok dalam menghadapi kenormalan baru,” ungkapnya. Artinya, sekolah belum siap untuk dibuka kembali dalam waktu dekat.

Ada banyak alasan yang mendasari hal itu. Dia membedah fakta-fakta tersebut melalui pertanyaan-pertanyaan lanjutan yang disampaikan dalam survei. Salah satunya soal kendala paling berat dalam pembukaan kembali sekolah. Sebagian besar menjawab terkait pemenuhan sarana dan prasarana. Mereka tidak yakin bisa memenuhi segala kebutuhan tersebut dalam waktu satu bulan ke depan. Terlebih di tengah keterbatasan pada masa pandemi ini. Apalagi, anggaran untuk pemenuhan kebutuhan tersebut minim.

Disusul soal teknis protokol kesehatan yang diterapkan hingga sosialisasi kepada orang tua siswa. Masalah keberatan dari orangtua siswa tak bisa dianggap sepele. Memang, pemerintah sudah menginstruksikan ketika ada orang tua yang tak setuju anaknya belajar di sekolah, mereka tidak boleh dipaksa. Sekolah harus tetap menyediakan pembelajaran daring untuk mereka. Dengan kata lain, guru bakal bekerja keras untuk mengajar murid-muridnya.

Hitunglah dalam sehari ada dua sif. Karena kehadiran siswa maksimal 50 persen di kelas, harus ditambah satu kali jam pelajaran untuk mengajar siswa yang daring. “Padahal, masih ada sekolah yang jumlah gurunya terbatas. Pernyataan Mas Nadiem (Mendikbud Nadiem Makarim, Red) belum menyelesaikan tataran praktis di lapangan ketika ada orang tua yang nggak setuju anak ke sekolah,” katanya.

Menurut Satriwan, ada hal penting lain yang harus dipertimbangkan. Yakni, lokasi sekolah, rumah guru, dan rumah murid. Bagaimana bila guru dan murid berasal dari zona merah, tapi sekolahnya berada di zona hijau. “Karena itu harus berkoordinasi dengan dinas perhubungan untuk memastikan ada angkutan khusus bagi mereka,” tutur guru mata pelajaran kewarganegaraan tersebut.

Melihat hal itu, pihaknya pun mempertanyakan kebijakan pembukaan sekolah tersebut. Meski terbatas hanya pada 6 persen dari total peserta didik, hal itu diyakini bakal menimbulkan sejumlah masalah baru dalam penerapannya. “Kami justru mempertanyakan kenapa tidak diperkuat saja pendidikan jarak jauh (PJJ) untuk semuanya,” paparnya.

Satriwan juga menyinggung mengenai kurikulum adaptif atau kurikulum darurat pada masa pandemi. Dia mengungkapkan, dalam survei tersebut banyak guru yang memberikan masukan agar tersedia kurikulum yang lebih adaptif dan longgar.

Dia mengakui, pedoman PJJ sudah ada. Namun, Surat Edaran (SE) Nomor 15 Tahun 2020 saja tidak cukup. Tak salah bila hingga kini acuan guru dalam mengajar tetap permendikbud yang lama terkait kurikulum. Sebab, belum ada aturan baru yang memuat kurikulum standar isi, standar penilaian, standar proses, standar kompetensi lulusan, hingga standar sarana-prasarana. “Jangan hanya ekonomi yang direlaksasi. Materi kurikulum juga harus direlaksasi,” tegasnya.

Dalam kesempatan terpisah, Staf Ahli Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Bidang Regulasi Chatarina Girsang menegaskan kembali bahwa nanti sekolah di zona hijau tidak serta-merta bisa langsung dibuka. Pemda akan memastikan terlebih dahulu apakah satuan pendidikan tersebut sudah siap. Sekolah bakal mengisi daftar kesiapan yang kemudian dicek oleh pemda. Selain itu, yang paling penting adalah izin dari orang tua. “Kalaupun semua terpenuhi, harus dilakukan evaluasi berkala. Kalau kondisi tidak aman, sekolah harus ditutup kembali,” tegasnya.

Plt Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kemendikbud Hamid Muhammad membenarkan adanya permintaan kurikulum darurat. Baik dari organisasi guru maupun Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

Permintaan tersebut tidak diabaikan. Pihaknya sudah menyampaikannya kepada Balitbang Kemendikbud untuk dikaji. Namun, kata dia, prinsipnya kebebasan atau kelonggaran pengajaran itu sudah diberikan ketika Mendikbud meluncurkan program Merdeka Belajar. Program tersebut memberikan keleluasaan agar satuan pendidikan dapat melakukan inovasi yang bisa digunakan dalam berbagai keadaan.

Hal itu sudah diterapkan sejumlah guru di beberapa daerah. Mereka bersama-sama mengumpulkan materi yang pas untuk daerah masing-masing. Sayangnya, hanya 15–20 persen yang bergerak.

“Karena itu, kemungkinan pusat kurikulum menyiapkan itu. Opsi penyederhanaan kurikulum dan lainnya,” jelasnya. Kendati begitu, nanti ketentuan tersebut tidak akan meniadakan inisiatif kepala sekolah atau guru yang sudah bergerak dan berinovasi. (mia/c7/oni/jpg)