Pendataan Bantuan Kuota Internet Kacau

37
ilustrasi. (jawapos.com)

Hari pertama penyaluran bantuan subsidi kuota internet untuk siswa, guru, mahasiswa dan dosen langsung berpolemik. Proses pendataan dan verifikasi nomor ponsel dinilai kacau.
Hal tersebut diungkap anggota Ombudsman Alvin Lie kemarin (22/9) usai menerima bantuan kuota internet dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

Awalnya, ia sempat kaget ketika mendapat pesan singkat dari Telkomsel pukul 01.19. Isinya, pemberitahuan jika nomor ponselnya telah mendapat bantuan tersebut.
Alvin sempat berpikir, bantuan ini untuk apa. Karena saat ini, dirinya tidak sedang aktif menjadi dosen. Kemudian, anak-anaknya pun sudah selesai sekolah. ”Saya memang sedang S-3. Apakah ini bantuan karena masih terdaftar, saya tidak tahu,” tuturnya ketika dikonfirmasi.

Ia sendiri mengaku tak tahu berapa gigabyte kuota yang didapat. Pasalnya, nomor tersebut sudah lama dinon-aktifkan seluruh fitur GPRS/ 3G/ 4G-nya. Nomor hanya difungsikan untuk voice call dan SMS saja.

”WhatsApp ini menggunakan akses internet provider lain. Tapi, registrasi nomor TSel untuk memudahkan identifikasi kontak saya,” paparnya. Artinya, tidak ada verifikasi untuk memastikan apakah nomor tersebut aktif digunakan untuk penggunaan internet atau tidak dari instansi terkait. ”Kalaupun dapat, harusnya dicek dulu. Memerlukan gak masih aktif gak,” keluh mantan anggota DPR RI tersebut.

Selain proses pendataan dan verifikasi, Liverpudlian ini juga mengkritisi soal penerima bantuan. Menurutnya, bantuan ini harusnya menyasar pada jenjang PAUD, pendidikan dasar, menengah dan mahasiswa S-1 saja. Mengingat, mahasiswa S-2 dan S-3 hampir semuanya telah bekerja. Sehingga dinilai mampu membeli kuota internet untuk proses pembelajaram jarak jauh (PJJ).

”Rasanya mahasiswa S-3 gak perlu diberi batuan kuota internet, bantu untuk muda saja yang belum kerja,” tegasnya. Selain itu, lanjut dia, subdisi harusnya menyasar warga yang tidak mampu secara ekonomi.

Baca Juga:  15 Desember, Situs Yahoo Group Ditutup

Kendati begitu, ia mengaku belum lapor Kemendikbud. Uneg-unegnya ini hanya diteruskan ke pihak Telkomsel supaya ada perbaikan. Dengan begitu, harapannya, anggaran benar-benar digunakan untuk yang membutuhkan dan berhak.

Dikonfirmasi terkait hal ini, Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Kemendikbud, Evy Mulyani menyampaikan bahwa data nomor ponsel didaftarkan oleh pihak universitas. Begitu pula untuk verifikasi dan validasi dilakukan berdasarkan perguruan tinggi dan sekolah basisnya masing-masing.

”Terkait masing-masing individu menjadi tanggung jawab lembaga tersebut, sebagaimana diatur dalam Persesjen Juknis,” ungkapnya. Dalam juknis tersebut disebutkan bahwa Pemimpin Satuan Pendidikan menerbitkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM), yang menyatakan bahwa mereka bertanggung jawab atas kebenaran data nomor ponsel yang terinput ke sistem data pokok pendidikan dan sistem pangkalan data pendidikan tinggi.

Selain itu, Evy juga angkat bicara mengenai pengelompokan jenis kuota. Menurutnya, dengan adanya pembagian kuota menjadi kuota umum dan kuota belajar, serta kejelasan daftar laman dan aplikasi pembelajaran yang dapat diakses maka tidak perlu ada kekhawatiran kuota data disalahgunakan. Sebagai informasi, daftar laman dan aplikasi pembelajaran yang dapat diakses menggunakan kuota belajar juga memuat 19 aplikasi, 5 video conference, 22 website, dan 401 website kampus yang diyakini dapat memeuhi berbagai kebutuhan PJJ. ”Aplikasi dan video conference yang utama digunakan dalam PJJ juga ada dalam daftar tersebut,” tegasnya.

Ia juga berpesan, bagi guru, siswa, dosen dan mahasiswa yang belum mendaftrakan nomor ponselnya diharapkan segera mendaftarkan. Aplikasi Dapodik dan aplikasi PD Dikti sebagai sumber data penerima bantuan kuota data internet tetap dibuka. (mia/jpg)