Pengetahuan Pengelolaan BOS Perlu Ditingkatkan

36
PENCEGAHAN: Peserta sosialisasi BOS reguler jenjang SMP di aula kantor Dinas Pendidikan Pessel.(IST)

Sebanyak 237 tenaga kependidikan jenjang SMP yang berasal dari kepala sekolah, bendahara, dan operator sekolah di Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) mendapatkan pembekalan tentang petunjuk teknis (juknis) Bantuan Operasional Sekolah (BOS) reguler tahun 2022.

Kegiatan yang digelar selama tiga hari yang dimulai Senin (21/2) hingga Rabu (23/2) tersebut, digelar di aula Kantor Dinas Pendidikan setempat di Painan.

Kepala Dinas Pendidikan Pessel, Salim Muhaimin, mengatakan kemarin (24/2), pemahaman dan pengetahuan tenaga kependidikan mulai dari kepala sekolah, bendahara BOS, dan tenaga operator terkait pengelolaan dana BOS perlu ditingkatkan.

”Sebab bila salah dalam melakukan pengelolaan, bisa berdampak hukum terhadap pihak yang terkait di sekolah bersangkutan. Agar itu tidak terjadi, maka perlu dilakukan sosialisasi terkait petunjuk teknis pengelolaan dana BOS ini. Untuk tahap awal ini kita memberikan pembekalan atau sosialisasi kepada 237 tenaga kependidikan. Mereka dibagi pada tiga angkatan selama tiga hari yang dimulai sejak Senin hingga Rabu,” katanya.

Kepala Bidang (Kabid) Pembinaan SMP, Sudirman, juga menjelaskan kemarin (24/2), kegiatan itu merupakan tindak lanjut dari Permendikbud Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis BOS Reguler Tahun 2022.

Dia mengatakan bahwa dana BOS Reguler adalah dana BOS yang dialokasikan untuk membantu kebutuhan belanja operasional seluruh peserta didik pada satuan pendidikan, dan dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Agar penggunaan dana BOS ini sesuai sasaran, tidak melenceng dari mekanisme, prosedur dan regulasi yang ada, maka perlu disosialisasikan kepada seluruh kepala sekolah dan bendahara BOS sebagai penanggung jawab utama dalam pemanfaatan dan pengelolaan dana BOS tersebut,” jelasnya.

Dia juga menambahkan, penggunaan dana BOS dilakukan berdasarkan 5 prinsip. Di antaranya, fleksibel yaitu pengelolaan dana dilakukan sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan. Kedua, efektif yaitu pengelolaan dana diupayakan dapat memberikan hasil, pengaruh, dan daya guna untuk mencapai tujuan pendidikan di satuan pendidikan.

Selanjutnya, efisien yaitu pengelolaan dana diupayakan untuk meningkatkan kualitas belajar peserta didik dengan biaya seminimal mungkin dengan hasil yang optimal.

Kemudian yang keempat akuntabel, yaitu pengelolaan dana dapat dipertanggungjawabkan secara keseluruhan berdasarkan pertimbangan yang logis sesuai peraturan perundang- undangan.

Kemudian yang terakhir adalah transparan, yaitu pengelolaan dana dikelola secara terbuka dan mengakomodir aspirasi pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan.

”Dengan adanya sosialisasi Juknis BOS reguler jenjang SMP tahun 2022 ini, maka diharapkan sekolah dapat mengelola dana BOS reguler secara fleksibel, efektif, efisien, akuntabel dan transparan. Sebab kita tidak menginginkan ada pengelola dana BOS yang berurusan dengan hukum akibat salah dalam penggunaan di daerah ini,” tutupnya. (yon)