Kepala LLDikti Ingatkan Pelaporan Data PDDikti

Dalam rangka memenuhi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Permenristekdikti Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi, yang secara tegas menyebutkan kewajiban perguruan tinggi untuk melaporkan data dan informasi penyelenggaraan pendidikan tinggi secara benar dan tepat pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti).

Demikian disampaikan Kepala LLDikti Wilayah X, Prof. Dr. Herri, MBA, mengucapan terima kasih dan penghargaan kepada perguruan tinggi yang telah mengirimkan pelaporan pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) 100% tahun semester 2018-2 dan 2019-1 tepat waktu.

“Kami masih menemui perguruan tinggi yang belum menyampaikan pelaporan pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) tahun semester 2018-2 dan 2019-1 secara lengkap (daftar terlampir), untuk itu diminta segera melengkapi dan melaporkan dengan cara sinkronisasi melalui aplikasi feeder paling lambat akhir bulan April 2020,” jelas Herri.

Kemudina kata Herri, perguruan tinggi yang rekap pelaporan belum mencapai 100% agar memasukan data Aktifitas Kuliah Mahasiswa (AKM) dengan status mahasiswa Aktif, Cuti, Non Aktif, Double Degree pada aplikasi feeder PDDikti, sehingga jumlah mahasiswa, persentase laporan dan penghitungan rasio dosen dan mahasiswa sesuai dengan kondisi saat ini.

“Perlu kami tegaskan bahwa seluruh laporan pada setiap semester diharapkan mencapai 100% secara lengkap dan sesuai dengan Permenristekdikti Nomor 61 tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) Pasal 10 Butir (1), Pasal 12 Butir (1) dan (3),” sebut Herri.

Herri menegaskan, perguruan tinggi yang tidak menyampaikan pelaporan penyelenggaraan pendidikan tinggi ke PDDikti secara berkala, maupun memasukan data penyelenggaraan pendidikan tinggi yang tidak valid ke PDDikti, maka sesuai dengan ketentuan Permenristekdikti Nomor 51 tahun 2018 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta dapat dikenai sanksi administrasi ringan sampai dengan sedang. (*)