Era Media Baru, Yuliandre: Jangan Khawatir jika KPI Mengawasi

Migrasi televisi analog ke digital adalah keniscayaan. Apalagi teknologi sudah kian berkembang dan pemirsa mendambakan tayangan dengan kualitas lebih bagus.

“Digitalisasi memang sesuai tuntutan zaman dan keinginan masyarakat, saatnya kita bicara teknologi dan masyarakat berhak merasakannya,” kata Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat, Yuliandre Darwis saat menjadi pembicara diskusi berbasis daring dalam rangka Hari Sumpah Pemuda yang diselenggarakan Klikcoaching.com dengan tema “Pemuda Maju, Memajukan Indonesia” di Jakarta, Rabu (28/10/2020).

Lebih lanjut, Presiden OIC Broadcasting Regulatory Authorities Forum (IBRAF) 2017-2018 ini mengungkapkan era konvergensi media menyebabkan lalu lintas informasi menjadi sangat cepat sehingga simpang siur dan sulit dikendalikan.

Integrasi antara media konvensional dan internet tidak saja mengalami pergeseran secara teknologi, tapi juga melahirkan konsep baru dalam komunikasi massa.

“Setiap orang bebas menyampaikan informasi dengan cepat dan mudah. Karena setiap orang bisa menjadi produsen informasi,” ungkap pria yang akrab disapa Andre ini.

Terkait rencana meninjau ulang Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, menurutnya itu merupakan terobosan yang tepat dan masyarakat sebetulnya tidak perlu resah jika pengawasan KPI masuk ke ranah media baru.

Pengawasan di media baru itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Karakteristik dan pelaku penyiaran di media baru yang berbeda dari media konvensional memancing pendekatan yang berbeda dalam pengawasan media baru.

Baca Juga:  Pendikar Jumat UBH: Bangun Personal Branding dengan Karya dan Iman

“Seandainya KPI masuk ke pengawasan media baru, maka kita akan kumpulkan para konten kreator, dan kita lindungi dengan regulasi yang mengikutinya,” tegas tokoh muda asal Padang ini.

Dalam kesempatan itu, Chief Executive Officer (CEO) Media Group News, Mohammad Mirdal Akib mengatakan KPI sebagai regulator independen yang mengatur penyiaran di Indonesia harus mampu menjadi pengawal penyiaran yang progresif, demokratis, dan komprehensif sehingga tetap berpihak kepada publik.

“Jadi, apa kabar jika tidak ada KPI di Indonesia? Ranah siaran bukan saja diisi dengan hiburan, melainkan ada urusan tentang ideologi juga,” kata Mirdal.

Menurut Mirdal, KPI sendiri sudah bekerja dengan kinerja yang jauh melebihi kapasitasnya sebagai garda pengawas isi siaran. Aturan KPI harus lebih dinamis sebagaimana kecepatan arus teknologi komunikasi dan informasi.

Ada sejumlah tantangan yang harus dihadapi KPI terkait dinamika informasi di era konvergensi. “Era konvergensi media yang mengubah arus informasi secara radikal mengharuskan KPI membuat aturan penyiaran baru yang lebih jelas, progresif, dinamis, dan demokratis,” kata Mirdal.(idr)