Eni Farida: SMP Swasta Kota Padang di Ambang Kolaps

Sebanyak 54 kepala sekolah swasta di Kota Padang mengadu ke DPRD Kota Padang Rabu (29/7/2020).

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online sistem zonasi, memasuki episode baru. Banyak SMP Swasta di Kota Padang, terancam kolaps (tutup) karena tidak memiliki siswa baru.

Rabu (29/7/2020), sebanyak 54 kepala sekolah swasta yang tergabung dalam Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP Swasta Kota Padang mengadu ke DPRD Kota Padang.

Mereka diterima oleh Arnedi Armen (Wakil Ketua DPRD), Azwar Siry (Ketua Komisi IV), serta Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang Habibul Fuadi SPd MSi, dan Sekdako Padang Amasrul.

Ketua MKKS Eni Farida menyatakan SMP swasta tidak memiliki murid disebabkan penambahan rombongan belajar dan pengadaan sekolah filial. Dampak ikutannya, guru-guru di SMP swasta harus diberhentikan.

“Sebenarnya kondisi ini telah terjadi tahun ajaran 2004 lalu. Saat itu Pemko Padang membangun SMPN 40 Padang yang berada di samping SMP Maria Padang. Hasilnya, SMP Maria tutup,” ungkap Eni Farida.

Eni Farida meminta DPRD Padang mencermati pelanggaran terhadap Permendikbud No 40/2019 tentang PPDB terutama pada Pasal 27. Berdasarkan hasil seleksi PPDB, sekolah memiliki jumlah peserta didik melebihi daya tampung. Sekolah wajib melaporkan kelebihan peserta didik tersebut kepada dinas pendidikan.

Selain itu, dinas pendidikan wajib menyalurkan kelebihan peserta didik pada sekolah lain dalam wilayah zonasi yang sama.

“Pemerintah jangan hanya mendengar desakan dari masyarakat dengan menambah rombongan belajar, sekolah filial, dan juga SMP Negeri baru,” pintanya.

Eni Farida menyebut ada pula sekolah negeri yang menjadikan ruang labor menjadi rombel hanya demi menampung aspirasi masyarakat.

Ia menjelaskan bahwa dari 158.383 lulusan SD, hanya 1.030 orang yang mendaftar ke 54 SMP swasta. Jumlah itu sangat minim, setidaknya 3.000 peserta didik baru.

“Sebagai contoh, SMP PGRI 2 baru dua siswa yang mendaftar. SMP Yos Sudarso 13 orang, SMP Baiturrahmah 3 orang, SMP PGRI 4 hanya 8 orang,” ungkap Eni Farida.

Wakil Ketua DPRD Padang Arnedi Armen menjelaskan bahwa DPRD mempunyai kewajiban menampung keluhan masyarakat, dan menyampaikan ke Pemko Padang.

“Untuk menyelesaikan ini, Dinas Pendidikan Kota Padang harus membicarakan secara bileteral dengan perwakilan dari SMP swasta untuk dicarikan solusi terbaiknya,” jelasnya.

Sedangkan Amasrul menyebut ada 4.856 siswa tamatan SD yang belum mendaftar ke SMP. Jumlah tersebut menjadi celah untuk SMP swasta.

“Walikota Padang juga telah meminta para lurah untuk mendata siswa yang belum bersekolah. Juga akan ada bantuan beasiswa dan kebijakan agar siswa dapat bersekolah,” urai Sekdako Padang. (hsn)