Minta Pemprov Adil soal PPDB, BMPS Sumbar Pilih Gelar Aksi

BMPS Sumbar berorasi di depan kantor Gubernur Sumbar, kemarin (29/7). Mereka menuntut dihapuskan PPDB tahap II dan III. (Sy Ridwan-Padang Ekspres)

Permintaan Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Sumbar terkait Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA/SMK, tampaknya belum mendapat solusi hingga saat ini. Meskipun, sebelumnya mereka telah menyampaikan aspirasi ke DPRD Sumbar. Sehingga, mereka memilih langsung diutarakan sikap keberatan lewat aksi di Kantor Gubernur Sumbar, Rabu (29/7).

Pantauan Padang Ekspres, aksi BMPS Sumbar tersebut diikuti ratusan orang guru SMA/SMK swasta di Sumbar. Mereka berorasi disertai long march dari kantor Disdik Sumbar hingga kantor Gubernur Sumbar pada pukul 09.30, kemarin.

Ketua BMPS Sumbar Irwandi Yusuf mengatakan, ratusan guru dari SMA/SMK swasta di Sumbar melakukan aksi damai untuk menyampaikan aspirasi dan kekecewaan terhadap proses PPDB SMA/SMK di Sumbar pada tahun pelajaran 2020/2021 ini. “Tahapan PPDB kali ini sangat banyak. Tahapan 1 sampai 2, kemudian dari Disdik Sumbar menyurati lagi sekolah untuk menerima kembali peserta didik baru,” ujar Irwandi.

Dampaknya, imbuh Irwandi, SMA/SMK swasta tidak memiliki siswa. Sebab, sekitar 1.624 peserta didik seharusnya bersekolah di SMA/SMK swasta, beralih ke SMA/SMK negeri.
“Seharusnya ribuan siswa itu hak SMA/SMK swasta di Sumbar. Ini namanya mengambil apa yang semestinya menjadi milik kami SMA/SMK swasta,” klaimnya.

Pengurangan secara signifikan tersebut, katanya terjadi di seluruh SMA/SMK swasta di Sumbar. Bahkan, SMA/SMK swasta yang tahun sebelumnya sempat membuka dua rombel, tahun ini hanya mendapatkan 20 siswa.

Kondisi itu, tambahnya, mempengaruhi operasional SMA/SMK swasta di Sumbar. Tidak hanya itu, perekonomian para guru-gurunya juga terancam, lantaran kondisi SMA/SMK swasta yang kian sulit. “Jadi, secara tidak langsung proses PPDB SMA/SMK tahun pelajaran 2020/2021 di Sumbar, bisa dibilang mematikan kehidupan SMA/SMK swasta di Sumbar,” protesnya.

Selain itu, tuntutan tersebut disampaikan pihaknya, karena Disdik Sumbar dinilai sudah melakukan pelanggaran aturan PPDB SMA/SMK tahun 2020. Yakni dengan menambah kuota atau jumlah siswa pada satu rombongan belajar (rombel).

Padahal, lanjutnya, dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 44 Tahun 2016 dan Peraturan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Rombel, dijelaskan bahwa satu Rombel hanya bisa diisi maksimal 36 orang siswa.

“Kenyataannya, sekarang dalam satu rombel itu diterima sebanyak 40 orang siswa. Itu kami ketahui dari Surat Gubernur Sumbar yang dilayangkan ke Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,” jelasnya.

Sayangnya, kata Irwandi, upaya yang dilakukan pihaknya melalui aksi damai, tidak juga meberbuah solusi. Pasalnya, keinginan mereka bertemu dengan Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno tidak tercapai. “Kami hanya diterima Kepala Disdik Sumbar, sehingga tidak tercapai kesepakatan. Kami masih sangat kecewa,” pungkasnya.

Terpisah, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Sumbar, Adib Alfikri mengaku, pendaftaran sistem non-zonasi yang dibuka tersebut juga sebagai upaya untuk mengakomodir kekecewaan masyarakat terhadap anaknya yang belum bisa tertampung di sekolah negeri sehingga dilakukan upaya optimalisasi bangku sekolah.

Selain itu, ini juga untuk mengakomodasi para siswa yang berada di zona yang jauh dari sekolah. “Sistem non-zonasi ini dibuka karena ada siswa yang berada di zona jauh dari sekolah, tidak tertampung di PPDB sistem zonasi. Dan kita juga berpegang pada prinsip keadilan,” kata mantan Kadispora Sumbar tersebut.

Pendaftaran sistem non-zonasi ini, juga berdasarkan nilai, dengan kuota berdasar optimalisasi bangku sekolah. “Kalau kita lihat, ada yang satu lokal itu cuma 36 (siswa, red), makanya kita optimalkan jadi 40 (orang, red). Dan itu sudah izin dari Kemendikbud dan tidak menyalahi aturan,” aku Adib Alfikri.

Terkait persoalan sekolah swasta kekurangan siswa, menurut Adib, itu hanya karena adanya persaingan sehingga dibutuhkan kualitas. “Kalau kita lihat, masih ada sekitar 20.000 calon siswa yang belum tertampung di sekolah negeri. Mungkin ini bisa diambil swasta. Namun nyatanya, hanya sekolah swasta favorit saja yang penuh,” pungkasnya. (a/zul)