Kabupaten Ini Beri Bonus hingga Rp 100 Juta untuk Nagari Berprestasi

45

Penilaian kompetensi dan transparansi dana desa sangat penting untuk memotivasi nagari-nagari di Sumbar. Apalagi dana tersebut bersumber dari uang rakyat yang harus dibuka ke publik pemanfaatannya untuk apa saja dan bagaimana realisasinya.

Hal itu diungkapkan Bupati Limpuluh Kota Irfendi Arbi dalam pertemuan dengan Tim Penilaian Kompetensi dan Transparansi Dana Desa (TPKTDD) Sumbar 2020.

“Penilaian tim ini bisa melecut nagari-nagari di Sumbar untuk transparan mengelola dana bersumber dari uang rakyat,” ujar Irfendi Arbi saat ekspose di hadapan TPKTDD Sumbar 2020, di Rumah Dinas Bupati Limapuluh Kota, Kamis (26/11/2020).

Saat ini, lanjut Irfendi, pihaknya dari pemkab memberikan reward atau penghargaan kepada nagari-nagari sebagai upaya memotivasi.

Berdasarkan keputusan bupati, setiap nagari berprestasi nasional, diberikan reward dari APBD sebesar Rp 100 juta, prestasi tingkat provinsi Rp 50 juta dan prestasi tingkat kabupaten Rp 40 juta. “Reward ini menimbulkan kompetisi antar-nagari untuk menjadi terbaik sesuai ketentuan yang berlaku,”ujar Irfendi Arbi yang sejak menjabat bupati berhasil meraih lima kali predikat wajar tanpa pengeculian (WTP) dari penilaian BPK RI.

Menurut Irfendi Arbi, peningkatan kemajuan di nagari sejak dana desa digulirkan pemerintah hasilnya cukup signifikan. Ada banyak nagari yang sebelumnya tak ambil pusing terhadap dunia luar alias terisolasi digitalisasi, kini menjadi nagari berkembang dan sejahtera.

“Jangan takut transparan karena ini menjadi kunci penyelenggaaran pemerintahan yang baik dan bersih. Jangan takut transparan karena tidak merugikan kita, justru menjadi protek diri dari jeratan hukum,” ujar Bupati yang juga politisi PDIP ini.

Dalam mendorong kreativitas, saat ini di Limapuluh Kota masing-masing nagari diberikan kesempatan untuk berinovasi selagi dalam koridor aturan. “Ada 49 inovasi yang siap menjadi media untuk transparansi,” ujarnya.

Menurutnya, ada regulasi, inovasi dan komitmen untuk transparansi dana desa. “Jika tidak transparan, maka jangan heran kalau ada wali nagari tersangkut kasus korupsi,” ujarnya.

Sementara untuk pendidikan dan ekonomi anak nagari, Irfendi memastikan Limapuluh Kota siap melakukan pembelajaran tatap muka.

“Sebenarnya kita mau terapkan pendidikan tatap muka Desember, tapi ada perintah Mendikbud bahwa belajar tatap muka dimulai Januari 2021,” ujarnya.

Meski belajar tatap muka tetap harus patuh protkol kesehatan baik saat masuk maupun pulang sekolah.

“Saya biarkan belajar daring terus menerus, tapi fakta dilapangan banyak anak sekolah dasar belum bisa baca tulis. Padahal sebelum pandemi sudah bisa baca tulis harusnya, dan belum lagi soal anak-anak jenuh belajar di rumah,” kata Irfendi.

Dibukanya kembali sekolah, kata Irfendi, nantinya juga berdampak ke pergerakan ekonomi masyarakat dan pasar.

Sementara itu, Azwar mewakili Ketua TPKTDD Sumbar 2020, Syafrizal mengatakan penilaian ini bukan perlombaan tapi bagian dari penguatan kepada kepala daerah dan nagari untuk trasnparan dalam pemanfaatan dana desa.

“Sekaligus untuk pembinaan sehingga transparansi itu nyata adanya, bukan sekadar laporan di atas kertas saja, tapi faktanya masih jauh,” ujar pamong senior Rusdi Lubis. (rel/frv)

Previous articleJadikan Pergeseran Perdagangan Global Momentum Bangun Ekonomi Bangsa
Next articleAnugerah SIG Innovation 2020, Tim Semen Padang Raih 5 Penghargaan