Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Empat Kampung Keluhkan Tambang Ilegal

N
Penulis: Novitri Selvia❯
OPTIMIS: Kepala Dinas Perundustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Limapuluh Kota, Ayu Mitria saat melepas delapan peserta pelatihan Penyaliran Tambang Bawah Tanah, Selasa (16/1).(DISKOMINFO UNTUK PADEK)
OPTIMIS: Kepala Dinas Perundustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Limapuluh Kota, Ayu Mitria saat melepas delapan peserta pelatihan Penyaliran Tambang Bawah Tanah, Selasa (16/1).(DISKOMINFO UNTUK PADEK)
Masyarakat Nagari Simpang Tonang terdiri dari empat kampung yakni kampung Simpang Kuayan, Pandulangan, Sinabuan dan Koto Tangah meminta kepada instansi pemerintah agar menghentikan penambangan ilegal tak berizin di daerah Nagari Simpang Tonang.

“Dalam surat keterangan keberatan masyarakat tertulis, kami atas nama masyarakat yang memanfaatkan sumber mata air atau sawah dan lahan pertanian di sepanjang daerah aliran sungai Sinabuan merasa keberatan dengan adanya penambangan illegal tidak berizin yang dibantu dengan alat ekskavator tempatnya di hulu sungai Sinabuan. Karena penambangan tersebut sangat fatal, akibatnya kepada sumber mata air, sawah dan lahan pertanian lainnya merugikan masyarakat,” kata Wali Nagari Persiapan Simpang Tonang Utara, Verovica.

Ia mengatakan, masyarakat yang terdiri dari empat daerah, jorong dan wali nagari telah membuat surat keberatan ke nagari. Pihak nagari pun sudah melayangkan surat imbauan ke pihak kepolisian dan instansi pemerintah agar aktivitas tambang illegal atau tak berizin tersebut segera dihentikan dan ditindaklanjuti oleh pihak berwenang.

“Kami atas nama nagari dan masyarakat sudah menyurati atau melaporkan ke pihak berwenang bahwa adanya penambangan ilegal atau tidak berizin di kenagarian Simpang Tonang yang diatasnamakan atau dengan modus Tambang Rakyat,” sebutnya

Diakuinya, sehubungan dengan ini pihaknya dan atas nama masyarakat yang memanfaatkan sumber mata air, sawah dan lahan pertanian tidak pernah diberi tahu atas rencana penambangan tersebut.

Oleh sebab itu, sebagai pihak Nagari atas nama masyarakat Simpang Kuayan, Sinabuan, Pandulangan dan Koto Tangah bermohon kepada instansi pemerintah agar penambangan tersebut dihentikan dan segala aktifitas tambang tak berizin di daerah kenagarian Simpang Tonang dihentikan.“Sebab, sudah berdampak nyata kepada kami sebagai pemanfaat air saat ini dan sudah terjadi pencemaran lingkungan,” pungkasnya.

Disisi lain, selain di daerah Simpang Kuayan, Pandulangan, Sinabuan, dan Koto Tangah, berdasarkan keterangan masyarakat, terdapat juga aktifitas tambang illegal tak berizin di kenagarian Simpang Tonang tepatnya di daerah Simpang Dingin – Simpang Banyak, Perbatasan Kabupaten Pasaman dengan Kabupaten Mandailing Natal.

Sementara, Kapolres Pasaman AKBP Dedi Nur Adnriansyah menyebutkan, sesuai distribusi surat masyarakat tentang pengaduan keterangan keberatan aktifitas tambang ilegal di Nagari Simpang Tonang, sama sekali belum ada laporan masuk ke Polres Pasaman.
"Tidak ada surat ke Polres Pasaman. Yang mungkin menerima surat tersebut adalah Polsek Dua Koto," katanya

Terkait itu, pihaknya juga sudah membuat laporan ke Polda Sumbar terkait semua aktifitas tambang illegal di kecamatan Dua Koto. Termasuk di daerah Simpang Kuayan atau lokasi lain yang diadukan masyarakat dan Wali Nagari. "Kami juga sedang mempersiapkan diri untuk melakukan penertiban," ungkapnya, Senin, (9/11).

Namun demikian kata Kapolres, pihaknya masih perlu waktu sehubungan pergantian Kapolsek Dua Koto. Sehingga ada keterpaduan gerak antara Polsek, Polres dan Polda. "Jadi hal ini sudah dimonitor dan didalami oleh Polda Sumbar. Meski demikian, informasi dari masyarakat Nagari Simpang Tonang akan menjadi tambahan referensi kami dalam melangkah," pungkasnya. (l)

Advertisement
Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Padang EkspresIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Tambang Ilegal Diduga Pemicu Kelangkaan Solar Subsidi, Gubernur Minta Daerah Bentuk Satgas

Tambang Ilegal Diduga Pemicu Kelangkaan Solar Subsidi, Gubernur Minta Daerah Bentuk Satgas

Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, meminta seluruh pemerintah kabupaten dan kota membentuk Satuan Tugas

Tambang Ilegal di Galugua jadi Atensi

Tambang Ilegal di Galugua jadi Atensi

Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Limapuluh Kota mengambil tindakan tegas terhadap aktivitas pertambangan tanpa izin

Puluhan Warga Dampingi Tokoh Adat Sikabau Jalani Klarifikasi di Polres Dharmasraya

Puluhan Warga Dampingi Tokoh Adat Sikabau Jalani Klarifikasi di Polres Dharmasraya

Puluhan warga Nagari Sikabau mendampingi Herianto Dt Mandaro dan sejumlah tokoh adat menjalani klarifikasi laporan dugaan penyerobotan.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer