Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Alokasi belanja untuk tahun 2023 pada KPPN Lubuksikaping sebesar Rp 333.082.457.000 dalam bentuk belanja pemerintah pusat Kementerian/Lembaga.
“Lalu, sebesar Rp 1.815.617.194.000 untuk Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2023,” ujar Kepala KPPN Lubuksikaping, Ikasari Heniyatun di Lubuksikaping, kemarin. Kegiatan ini diikuti oleh 52 Kuasa Pengguna Anggaran yang berada di lingkup KPPN Lubuksikaping.
Adapun yang menerima secara simbolis DIPA Petikan Tahun Anggaran 2023 adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasaman, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasaman Barat, Pengadilan Negeri Lubuksikaping, Pengadilan Negeri Pasaman Barat, Pengadilan Agama Lubuksikaping, dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pasaman Barat.
Heni menyampaikan bahwa ketidakpastian global masih menggelayuti perekonomian dunia sejauh ini. Belum berakhirnya perang Rusia-Ukrania membuat gejolak ekonomi juga belum mereda. Situasi menjadi lebih rumit saat tensi geopolitik antara Taiwan dan China yang semakin membara di Semester II yang lalu.
“Sehingga tensi geopolitik yang awalnya hanya terjadi di Eropa, saat ini bergeser ke Asia, tentunya dari sisi keuangan juga akan berimplikasi respons cepat. Namun demikian, sampai dengan kuartal III-2022 yang berakhir 31 Oktober yang lalu Ekonomi Indonesia tumbuh 5,72% dan diprediksi akan tetap tumbuh walaupun mengalami perlambatan,” ujar dia.
APBN TA 2023 disiapkan untuk responsif, antisipatif dan fleksibel terhadap kondisi ekonomi yang tidak pasti. APBN menjadi instrumen perlindungan sosial kepada masyarakat yang rentan sekaligus berperan dalam mendorong kelanjutan pemulihan ekonomi dan reformasi struktural.
Menurut dia, tahun 2023 APBN difokuskan pada enam kebijakan utama yaitu, 1. Penguatan kualitas SDM (sumber daya manusia); 2. Akselerasi reformasi sistem perlindungan sosial.
Ini untuk memperbaiki data terpadu kesejahteraan sosial, antara lain melalui registrasi sosial ekonomi; 3. Melanjutkan pembangunan infrastruktur prioritas, khususnya infrastruktur pendukung transformasi ekonomi; 4. Pembangunan infrastruktur untuk menumbuhkan sentra-sentra ekonomi baru, termasuk di dalamnya adalah Ibu Kota Nusantara.
Lalu, 5. Revitalisasi industri. Ini penting, yaitu dengan terus mendorong hilirisasi, dan 6. Pemantapan reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi Bertepatan dengan pelaksanaan Hari Antikorupsi Sedunia yang jatuh setiap tanggal 9 Desember, dilaksanakan juga sosialisasi mengenai pemahaman, pelaporan dan pengendalian gratifikasi sekaligus penandatanganan Nota Kesepakatan Mendukung Reformasi Birokrasi KPPN Lubuksikaping.
Bertindak selaku narasumber adalah Yuda, Kepala Seksi Verifikasi dan Kepatuhan Internal.
Heni juga menyampaikan agar DIPA Kementerian/Lembaga dan Daftar Alokasi Transfer Ke Daerah dan Dana Desa dapat segera ditindaklanjuti.
“Sehingga APBN 2023 dapat dilakukan di awal tahun dan masyarakat, serta perekonomian dapat merasakan manfaat secara langsung,” harap dia. (cr7)
Advertisement
Advertisement
Padang EkspresIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

