Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Kepala Dinas Komunikasi dan dan Informatika Kabupaten Pasaman Budhi Hermawan mengatakan, pengelolaan pengaduan pelayanan publik, juga merupakan bentuk peran aktif masyarakat dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan di segala bidang dan diharapkan bisa menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam membuat arah kebijakan pembangunan yang tepat sasaran, berdaya guna dan berhasil guna.
Dengan terselenggaranya pelayanan publik yang baik, cepat, mudah dan biaya rendah, akan membangun kepercayaan masyarakat kepada penyelenggara pemerintahan.
“Untuk terlaksananya pelayanan publik yang cepat, tepat murah dan biaya rendah oleh badan publik kepada warga negara dan masyarakat, perlu didukung dan diatur dengan regulasi, petunjuk teknis, petunjuk pelaksana serta SOP yang dikeluarkan oleh Pemkab Pasaman,” ujarnya.
Ia menjelaskan, Kabupaten Pasaman sudah memiliki website atau aplikasi yang bernama pasaman.lapor.go.id, yang merupakan saluran bagi masyarakat untuk menyampaikan laporan, pengaduan dan aspirasi terkait dengan pelayanan publik yang diberikan oleh badan publik kepada masyarakat.
“Pasaman.lapor.go.id ini merupakan amanat dari Undang-undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Tata Kelola Sistem Pelayanan Pengelolaan Layanan Pengaduan dan Aspirasi Online Rakyat (LAPOR) yang diatur dalam peraturan MenPAN-RB No. 62 Tahun 2018,” tuturnya.
Dalam pelaksanaannya, Pemkab Pasaman telah menindaklanjuti dengan Keputusan Bupati Pasaman No: 188.45/288/BUP-PAS/2022 tanggal 31 Maret 2022 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Administrator Pengelola Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat.
Dalam tahun 2022 ada 9 pengaduan masyarakat terkait dengan pelayanan publik pada aplikasi pasaman.lapor.go.id. semua pengaduan telah ditindaklanjuti oleh OPD terkait.
Kemudian, untuk menindaklanjuti Undang-undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pemkab Pasaman telah mengakomodir dengan Peraturan Bupati Pasaman No. 11 tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Layanan Informasi Publik Bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, melalui channel ppid.pasamankab.go.id.
Sementara itu, untuk tata kelola PPID, Pemkab Pasaman telah menindaklanjuti dengan Keputusan Bupati Pasaman No. 188.45/260/BUP-PAS/2021 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Pasaman.
Setiap tahun, semua dokumen informasi publik yang bersifat terbuka, berkala, periodik dan serta merta telah di upload pada masing-masing PPID utama, PPID pembantu dan PPID Nagari dalam rangka memenuhi hak-hak dari masyarakat akan informasi publik, baik permintaan tersebut secara online maupun offline.
Budhi Hermawan juga menyampaikan bahwa pada tahun 2022 ada empat permintaan dokumen informasi publik yang berasal dari LSM dan wartawan, dan permohonan informasi tersebut telah diakomodir oleh PPID Pembantu.
Sementara, untuk meningkatkan pelayanan pengaduan publik dan informasi publik bagi masyarakat yang cepat, mudah, tidak berbelit, mudah diakses dan biaya murah, Dinas Kominfo Pasaman telah melakukan bimtek kepada pengelola SP4N- LAPOR dan PPID, dengan tujuan agar pengelola pelayanan pengaduan publik dan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan aturan yang berlaku dan agar pengelola pengaduan pelayanan publik dan pejabat PPID memahami regulasi agar tidak terjadi sengketa informasi antara si pemohon informasi dengan badan publik. (cr8)
Advertisement
Advertisement
Padang EkspresIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement




