Kader Demokrat Sumbar Solid Dukung Ketum AHY

Seluruh kader Partai Demokrat Sumbar tetap berpegang teguh kepada hasil Kongres V Partai Demokrat tahun 2020, dan tetap setia kepada kepemimpinan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY.

Hal itu disampaikan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Sumbar Mulyadi, usai menyerahkan susunan kepengurusan DPD dan DPC Partai Demokrat se-Sumbar, serta hasil Kongres V yang telah disahkan KemenkumHAM RI kepada Kanwil KemenkumHAM Sumbar, Senin (22/03/2021).

“Ya kader (Partai Demokrat) Sumbar tentu tetap berpegang teguh kepada hasil Kongres V, dan tetap setia kepada kepemimpinan AHY karena mereka sudah lama mengenal,” tegas Mulyadi.

Dia mengakui, kader Partai Demokrat Sumbar, memang sempat kaget dengan adanya Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumut pada Jumat (05/03/2021) lalu dan menetapkan Kepala Staf Presiden Moeldoko sebagai pimpinan baru partai periode 2021-2025 menggantikan AHY.

Meski demikian, sambung Mulyadi, tidak ada kader Partai Demokrat Sumbar yang ikut serta dalam KLB tersebut. Selain itu, sejauh ini kader Partai Demokrat Sumbar tetap solid dan tidak terpengaruh dengan adanya KLB yang diyakini melawan hukum itu.

“Mereka (kader, red) tentu berpatokan kepada sesuatu yang secara fundamental, yang sah secara hukum. Insya Allah, Sumbar semuanya solid dan kita akan berusaha menjaga stabilitas politik karena kalau itu tidak bagus, akan berdampak pada masyarakat,” terangnya.

Mantan anggota DPR RI ini menyebut bahwa dalam waktu dekat KemenkumHAM akan mengambil sikap terkait perseteruan ini. Untuk itu, pihaknya akan menunggu keluarnya sikap dari KemenkumHAM dan instruksi dari DPP Partai Demokrat. “Tentu kita lihat nanti seperti apa,” ucapnya.

Baca Juga:  Hendri Septa Resmi jadi Wako Padang, Begini Pesan Zulhas

Lebih lanjut Mulyadi menyampaikan, yang diberikan pihaknya kepada Kanwil KemenkumHAM Sumbar adalah susunan kepengurusan DPD Partai Demokrat Sumbar, susunan kepengerusan DPC Partai Demokrat se-Sumbar, dan hasil Kongres V Partai Demokrat yang telah disahkan KemenkumHAM RI.

“Jadi, seluruh DPD se-Indonesia menyampaikan dokumen hasil Kongres V Partai Demokrat tahun 2020 ke Kanwil Kemenkumham daerah masing-masing. Tapi yang khusus kepengurusan DPD maupun DPC, khususnya Sumbar, di pusat (Kemenkumham, red) kan gak punya. Jadi itu yang kita berikan,” ucapnya.

“Bisa saja diminta kan, tapi kan ini bagian dari upaya kita untuk mempermudah Kanwil KemenkumHAM Sumbar kalau ada sesuatu hal yang tidak kita harapkan, institusi Kanwil KemenkumHAM Sumbar udah punya bahannya. Jadi, nggak repot lagi,” sambung Mulyadi.

Pria yang pernah mencalonkan diri sebagai Gubernur Sumbar ini berharap, pemerintah bijak dalam mengambil langkah menyelesaikan permasalahan ini sehingga tidak terjadi persoalan politik yang tidak perlu. Apalagi huru hara politik yang akan menimbulkan sesuatu yang sangat kontraproduktif.

“Karena sekarang di masa pandemi ini, masyarakat sedang susah gitu ya, ekonomi sedang turun. Tentu masyarakat nanti semakin tidak simpatik terhadap orang-orang tertentu yang mencari kekuasaan, tapi dengan cara yang tidak sesuai dengan aturan,” kata Mulyadi. (idr)

Previous articlePariyanto: Vaksin Angin Segar untuk Perekonomian Dharmasraya
Next articlePLN Perpanjang Stimulus Listrik Periode April-Juni 2021