Keluar dari Status B3, Banyak Peluang Ekonomi di Balik Limbah FABA

68

Dialog bertemakan “Mengkaji Potensi Ekonomis Limbah Fly Ash Bottom Ash (FABA)” yang ditayangkan live dalam dialog di Padang TV, Kamis (25/3/2021) malam berlangsung menarik.

Pembahasan terkait penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang merupakan aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

PP tersebut mengeluarkan FABA dari limbah Bahan Beracun Berbahaya (B3). Dari aturan sebelumnya, PP Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, memasukan limbah Fly Ash Bottom Ash (FABA) sebagai limbah Bahan Beracun Berbahaya (Limbah B3).

Dalam acara yang dipandu host Oktafril Febriansyah tersebut, makin memperjelas plus minus dari keberadaan limbah FABA yang kini banyak menumpuk di berbagai Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Indonesia.

Dosen Teknik Lingkungan Unand, Fadjar Goembira, ST, M.Sc menjelaskan, di berbagai negara di dunia, FABA banyak dimanfaatkan untuk material konstruksi, seperti material pelapis jalan dan sebagainya.

Dari data yang dimilikinya, Jepang sudah memanfaatkan FABA sampai 96 persen, kemudian Eropa 90 persen, Amerika Serikat dan Australia masih 40 persen, Tiongkok sekitar 64-65 persen.

“Sehingga FABA bukanlah hal yang baru bagi negara tersebut. Namun mereka tetap memperhatikan faktor kehati-hatian. Kalau pun masih ada yang memiliki potensi membahayakan, bagaimana itu tidak menimbulkan hal yang buruk,” jelasnya.

Dari literatur yang didapatkannya terkait pengujian FABA yang dilakukan dari pembakaran batubara bersuhu tinggi, ternyata karakteristik limbah B3 tidak ada yang terlampaui dan itu tetap saja limbah. Karena itu yang namanya limbah tidak boleh ditaruh sembarangan.

“Sama halnya dengan memperlakukan sampah dari rumah tangga yang harus ditempatkan, diangkut, kemudian dibawa ke tempat yang lebih aman. Agar dampaknya tidak melebar ke mana-mana. Jadi, pemikirannya harus sama dan ini tetap limbah,” kata Fadjar Goembira.

Namun karena sudah dikeluarkan dari B3, kemungkinan pemanfaatannya akan menjadi lebih besar. Kemudian dari aspek perizinannya cukup dicantumkan di perizinan lingkungan, walaupun sekarang berubah nama jadi persetujuan lingkungan.

“Ini penting dicantumkan, agar si penghasil nantinya betul-betul bertanggung jawab ke mana FABA ini dimanfaatkan,” tegasnya.

Sedangkan Guru Besar Faperta Unitas, Prof. DR. Ir. M Zulman Harja Utama, MP menyebutkan, FABA adalah limbah yang sudah berada di alam. Di pertanian unsur hara yang dibutuhkan itu adalah unsur hara makro dan mikro. Kalau makro dibutuhkan dalam jumlah besar dan mikro jumlahnya lebih kecil. Kemudian ada lagi unsur hara esensial dan non-esensial.

Di FABA unsur hara non-esensial. Jadi tidak semua hara, atau unsur yang ada di FABA bisa dipakai atau diserap oleh tanaman. Seperti misalnya aluminium dan sebagainya yang termasuk jenis logam berat.

“Tapi kalau saya perhatikan FABA itu dominan silika, aluminium, besi dan lainnya. Itu unsur-unsur hara non-esensial. Tidak semua tanaman membutuhkan unsur-unsur hara itu. Namun ada juga tanaman yang membutuhkan unsur hara itu,” ungkap Zulman Harja Utama.

Dicontohkannya,tanaman padi membutuhkan silika sebesar 25 persen dari komponen FABA. Tanaman padi menyerap silika di gabah, kemudian di jerami. Di gabah, setiap 1 ton gabah itu sekitar 15 kilo kandungan silika. Kemudian dari jerami, setiap 1 ton jerami, itu kandungan silikanya lebih banyak, atau mencapai 65 kilogram.

Baca Juga:  PPIPM dan Prada Peringati Dies Natalis ke 35

Namun beda dengan gabah yang di bawa ke luar sawah, sedangkan jerami biasanya dibakar. Jadi sudah sekitar 80 kg silika yang keluar.

Data Kemen ESDM 2018-2027 kebutuhan batu bara sebesar 162 juta ton. Dengan sistem pembakaran yang sudah lebih baik, FABA dibakar di suhu 1.100-1.500 derajat celcius. Sehingga efisiensinya sudah agak tinggi. Dari jumlah itu, ada sekitar 10 persen yang akan jadi FABA atau sekitar 16,2 juta ton.

Sementara itu, Peneliti Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Sumbar, Ir. Ismon. L, M.Si mengatakan, FABA mengandung logam berat atau mengandung unsur hara non-esensial. Namun bukan berarti tidak dibutuhkan.

FABA itu bisa untuk memperbaiki kualitas atau sifat tanah yang semula tidak bisa mengikat semua unsur hara. Misalnya seperti silika nantinya akan membentuk monosilikat. Dari hasil penelitian, dari 5 ton FABA mampu menghemat pemakai pupuk 50 persen. Artinya ada efisiensi dalam penggunaan pupuk.

FABA bersifat meningkatkan kemampuan tanah untuk menahan air, sehingga tanah tidak cepat kering. Seperti pada tanaman bawang merah yang telah diujicoba, tanahnya mampu menahan kekeringan.

“Namun ini baru penelitian di rumah kaca. Tapi kalau untuk pertanian, memang perlu dicari formulasinya seperti apa. Karena dari hasil penelitian yang telah dilakukan, memang ada takaran yang pas,” ujar Ismon.

Hal ini akan jauh berbeda lagi dengan yang ada di lapangan, karena ada pengaruh unsur-unsur yang lainnya. Namun menurutnya, apa yang dilakukan di rumah kaca itu, sudah menggambarkan kondisi di lapangan.

Sedangkan Kepala Bappeda Sawahlunto Iwan Kartiwan, ST menyebutkan, limbah adalah hasil atau sisa dari suatu kegiatan.

“Dan itu tanggung jawabnya penghasil, itu garis bawahnya. Tidak ada artinya setelah keluar dari B3 enak, tidak. Yang limbah tetap limbah, meski sudah keluar dari PP 22 Tahun 2021. Harus digarisbawahi juga, asas keadilan dalam artian, dari segi pemanfaatan.

Menurutnya, FABA ini jumlahnya besar atau sekitar 10-15 juta ton per tahun. Di Sawahlunto saja, 300-400 ton per hari yang membutuhkan biaya lebih besar untuk menanganinya.

Seluruh lapisan, baik dari industri kecil, masyarakat perorangan, pengusaha menengah dan besar, harua diberi kesempatan. Pemerintah baik di daerah ataupun di pusat harus seimbang. Dalam artian bahwa harus fokus ke atas dan ke bawah. Misalnya, ini untuk pavinblock, industri semen, pupuk dan sebagainya.

“Kalau untuk pertanian sudah selesai. Namun kita juga harus melihat masyarakat sekitar. Mengurangi beban pengelolaan bagi penghasil. Intinya dengan keluarnya PP 22 ini kami dari daerah sangat merespons positif,” sebut Iwan Kartiwan.

Sawahlunto misalnya yang menghasilkan FABA dari PLTU Ombilin. Dengan keadaan ekonomi saat ini akibat pandemi, sangat diharapkan dukungan semua pihak untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan.

“Apalagi saat ini juga ada anggaran desa, BUMDes dan ada instruksi dari presiden kalau semua proyek-proyek harus bersifat padat karya. Dengan adanya FABA hendaknya bisa dihidupkan kembali ekonomi masyarakat tentu dengan berlandaskan PP 22. Dan tidak semua orang bisa mengambil dan memanfaatkannya. Harus melalui kajian,” ingatnya.(zul)

Previous articleSimpan Sabu, Lelaki dan Mahasiswi Ini Ditangkap Polisi
Next articleVaksinasi Anak Diuji Klinis