Kemenko Polhukam Dukung Percepatan Pembangunan Monumen Bela Negara

39

Pembangunan Monumen Bela Negara (Monumen PDRI) di Kabupaten Limapuluh Kota, Sumatera Barat mendapat dukungan penuh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) Republik Indonesia.

Hal itu disampaikan Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah usai menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pembahasan Dasar Hukum Percepatan Penyelesaian Pembangunan Monumen Nasional Bela Negara bersama Kemenko Polhukam di Jakarta, Rabu (3/3/2021).

“Alhamdulillah, apa yang menjadi keinginan masyarakat Sumatera Barat yaitunya pembangunan lanjutan monumen bela negara beserta fasilitas pendukung di Jorong Aie Angek Nagari Kototinggi, Kecamatan Gunuang Omeh, Kabupaten Limapuluh Kota mendapat dukungan dari Kemenko Polhukam RI,” ujar Mahyeldi yang juga Ketua Forum Bela Negara Sumatera Barat itu.

Mahyeldi mengungkapkan, dukungan itu terlihat dengan digelarnya rapat oleh Kemenko Polhukam bersama kementerian dan lembaga terkait pada 11 Februari lalu tentang perlunya menyepakati dasar hukum percepatan pembangunan monumen bela negara.

Rapat tersebut juga merekomendasikan adanya rapat lanjutan guna mematangkan konsep penyelesaiannya, sekaligus berapa kebutuhan anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan monumen tersebut.

“Kita bersyukur apa yang kita sampaikan kepada Menko Polhukam, Pak Mahfud MD ketika berkunjung ke Sumatera Barat Oktober tahun lalu telah direspons dengan sangat baik,” ungkapnya.

Mahyeldi melanjutkan, sejatinya pembangunan monumen bela negara merupakan keinginan masyarakat Sumatera Barat sejak lama.

Masyarakat telah menghibahkan tanahnya untuk pembangunan monumen seluas 50 Ha. Dari 50 Ha lahan yang direncanakan untuk bangunan monumen bela negara beserta fasilitas pendukungnya, baru 20 Ha yang dapat dibangun sejak 2013.

Baca Juga:  Terapkan Prokes Ketat, Gubernur Beri Lampu Hijau DBL 2021 Seri Sumbar

Hal itu dapat dilihat berdirinya dua bangunan gedung yang megah sesuai masterplan berupa museum dan auditorium. Sedangkan 30 Ha lagi untuk pembangunan Kawasan Indonesia Mini (bangunan monumental yang mewakili provinsi seluruh Indonesia) belum dibangun apa-apa.

“Dengan digelarnya rapat bersama Kemenko Polhukam masyarakat Sumatera Barat memiliki rasa optimisme baru agar pembangunan monumen bela negara dapat berlanjut, sebagaimana yang telah direncanakan sebelumnya. Dan kita pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten/kota sangat menyambut baik kelanjutan pembangunan monumen bela negara ini,” jelasnya.

Pertemuan yang dikoordinasikan langsung Kantor Kemenko Polhukam ini untuk membahas Instruksi Presiden (Inpres) tentang percepatan pembangunan monumen bela negara diharapkan akan membawa hal yang baik untuk keberlanjutan monumen tersebut.

“Rancangan Inpres tersebut bernama Inpres Percepatan Penyelesaian Pembangunan Monumen Bela Negara Di Provinsi Sumatera Barat. Isinya antara lain mengambil langkah-langkah sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing Kementerian dan Lembaga serta Provinsi dan Kabupaten/Kota secara terkoordinasi dan terintegrasi untuk mempercepat penyelesaian pembangunan Monumen Bela Negara,” pungkasnya.

Kemenko Polhukam melalui Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa, Janedjri M Gaffar, mengatakan, rapat yang digelar tersebut bentuk keseriusan pemerintah melanjutkan pembangunan monumen bela negara di Sumatera Barat.

“Untuk itu diharapkan keseriusan dan kesungguhan bersama agar pembangunan bela negara dapat berjalan, baik itu kesungguhan dari Kementrian dan lembaga terkait, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Barat,” ujarnya.(rel)

Previous articleBPR JKT-PRM, RoA 3,23 kali, Labanya Rp 1,18 Miliar
Next articleKasus Tukang Cabuli Bocah 6 Tahun Telah P19