Tepat satu tahun lalu Presiden Joko Widodo didampingi Terawan Putra Hartanto yang waktu itu menjabat menjadi Menteri Kesehatan mengumumkan pasien 01 dan 02 Covid-19. Kemarin (1/3), Satgas Penanganan Covid mengumumkan dalam setahun ada 1.341.314 orang terkonfirmasi, dan 36.325 orang meninggal karena Covid-19.
Karut marut penanganan Covid-19 pun masih terjadi. Epidemolog dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (UI) Tri Yunis Miko Wahyono menuturkan, setahun pandemi Covid-19 ada capaian positif dan negatif yang dilakukan oleh pemerintah. Di antara, jumlah lab pengujian PCR naik dari ratusan sekarang menjadi ribuan.
Jumlah ini membuat sampel yang dites naik drastis hingga 70 ribuan sampel setiap harinya. Kemudian, penanganan pasien juga terus mengalami peningkatan. Banyak pemerintah yang sebelumnya tidak menyediakan fasilitas isolasi mandiri, saat ini sudah membuka fasilitas tersebut.
Sementara itu yang mengalami penurunan adalah kontak tracing. Dia menjelaskan pada April 2020 lalu kontrak tracing dilakukan pada 20 sampai 30 orang untuk setiap kasus positif. ”Minggu ini hanya empat sampai 10 kontak tracing untuk satu kasus positif,” jelasnya kemarin.
Dia menegaskan, idealnya kontak tracing tetap dipertahankan di angka 20-30 orang untuk satu kasus positif. Sementara untuk pembatasan sosial, menurut dia, ideal hanya terjadi saat pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) gelombang satu dan dua tahun lalu. Setelah itu, pelaksanaan pembatasan sosial cenderung mengarah ke longgar.
Terkait dengan vaksinasi Covid-19, dia berharap untuk bisa dipercepat. Sehingga, supply vaksin Covid-19 harus disiapkan. Sementara stok yang tersedia saat ini masih untuk 14 juta orang. Dia juga berharap sasaran vaksinasi harus tepat sesuai dengan roadmap yang sudah ditetapkan.
Yunis menilai, saat ini sasaran vaksinasi Covid-19 cenderung keluar dari roadmap yang sudah ditetapkan. Dia khawatir ketika stok vaksin terbatas, sementara sasaran vaksinasinya tidak sesuai dengan pemetaan, maka hasilnya tidak efektif. ”Skala prioritas vaksinasi harus fix mengikuti road map vaksinasi,” paparnya.
Dia juga sudah melakukan modelling dampak vaksinasi Covid-19. Dia mengatakan jika yang divaksin masih 10 juta orang, dampaknya belum kelihatan. Sementara itu jika masyarakat yang sudah divaksin mencapai 100 juta orang, ada penurunan kasus baru sekitar 30 persen.
Dokter Spesialis Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi Menaldi Rasmin menyatakan untuk menangani Covid-19 ada beberapa kunci yang harus dilakukan. Pertama, perilaku publik. Menurutnya, penanganan tak bisa hanya dipasrahkan pada pemerintah saja. ”Masih belum berjalan 5M di tengah publik menunjukkan bahwa kita harus berpikir, (kasus, red) di dunia mulai turun tapi Indonesia belum turun,” ujarnya.
Kunci kedua tentang si virus. Kalau publik masih lalai, menurut Menaldi, bisa menyebabkan mutasi virus. Pada awal pandemi, membutuhkan 1 hingga 2 minggu untuk ”menangkap” virus. ”Kalau ”dibantu” mutasi maka kita dalam kesulitan baru,” katanya. Maksudnya adalah sulit menemukan virus hingga mengobati.
Ketiga soal vaksinasi. Menurutnya, hal ini merupakan cara yang paling etis untuk membentuk kekebalan masyarakat. Ada dua cara melakukan kekebalan masyarakat. Yang menurut Menaldi, tidak etis adalah dengan membiarkan masyarakat terpapar virus dan akan kebal sendiri.
Sementara, vaksinasi adalah cara yang paling baik. Untuk memenuhi kekebalan komunal atau herd immunity, harus ada 70 persen masyarakat yang divaksin.
Selanjutnya adalah obat. Hingga saat ini belum ada obat yang definitif untuk virus SARS-Cov 2. ”Maka harus 5M dan vaksinasi,” katanya.
Salah satu upaya yang dilakukan untuk mengatasi pandemi di tanah air adalah dengan vaksinasi. Menurut website Covid19.go.id, kemarin ada 1.720.523 orang yang sudah divaksin tahap 1. Lalu 1.002.218 orang yang sudah mendapatkan vaksinasi Covid-19 tahap 2. Sementara target pemerintah adalah 181.554.465 orang atau 70 persen masyarakat Indonesia yang mendapatkan vaksinasi gratis.
Jumlah 70 persen ini merupakan syarat untuk mencapai herd immunity. Pemerintah menargetkan bahwa dalam 1 tahun akan menyelesaikan vaksinasi. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan bahwa vaksinasi gelombang pertama untuk tenaga kesehatan selesai lebih cepat. Targetnya adalah 1,5 bulan. Namun dapat diselesaikan dalam kurun waktu 1 bulan saja.
Yang masih berjalan adalah vaksinasi untuk petugas pelayanan publik dan lansia. Total ada 38 juta orang. Jika harus mendapatkan dua kali suntikan untuk mendapatkan imunitas, maka membutuhkan sekitar 76 juta dosis vaksin Covid-19. ”Ditargetkan akan selesai Juni,” ungkap Budi.
Besarnya jumlah yang divaksin, Budi menyatakan tak sanggup jika hanya dikerjakan oleh Kementerian Kesehatan saja. ”Harus inklusif bukan ekslusif,” katanya. Vaksinasi ini harus melibatkan pemerintah daerah hingga tokoh agama.
Vaksinasi terus didorong untuk bisa dipercepat. Harapannya, dengan makin banyak cakupan maka herd immunity terhadap Covid-19 dapat segera dicapai. Dalam rangka mempercepat proses vaksinasi ini, mungkin India bisa dijadikan contoh. Pasalnya, angka vakasinasi India hingga 28 Februari 2021 sudah mencapai 14,3 juta orang.
Padahal, India memulai proses vakasinasi tiga hari setelah Indonesia, pada 16 Januari 2021 lalu. Siti Nadia Tarmizi Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan menjelaskan, pelaksanaan vaksinasi Gotong Royong akan diserahkan kepada BUMN, sehingga tidak akan menganggu program vaksinasi nasional Covid-19 pemerintah. ”Vaksinasi Gorong Royong ini tentunya tidak akan menganggu jalannya vaksinasi gratis yang sedang dijalankan oleh pemerintah,” kata Nadia.
Dia menyatakan bahwa layanan vaksinasi Gotong Royong tidak boleh dilakukan di fasyankes milik pemerintah. Penyelenggaraan bisa dilakukan di fasyankes milik swasta dan BUMN yang telah memenuhi syarat sebagai pos pelayanan vaksinasi.
”Dalam pelaksanaan vaksinasi Gotong Royong, pihak pelaksana harus berkoordinasi dengan dinas kesehatan abupaten atau kota setempat,” tuturnya. Secara teknis, pelayanan vaksinasi Gotong Royong mengacu pada standar pelayanan, dan standar prosedur operasional sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan vaksinasi yang selama ini sudah dilakukan.
Jenis vaksin yang akan digunakan pada vaksinasi Gotong Royong tidak boleh menggunakan vaksin Sinovac, AstraZeneca, Novavax, dan Pfizer yang merupakan vaksin gratis program pemerintah. Jenis vaksin Goting Royong harus mendapat izin penggunaan di masa darurat (EUA) atau penerbitan nomor izin edar (NIE) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
”Jadi tinggi sekali cakupannya. Mereka menggunakan dua jenis vaksin, Covishield (by Serum Institute of India Ltd) dan Covaxin (by Bharat Biotech International Ltd),” ujar Mantan Direktur Penyakit menular WHO Asia Tenggara Prof Tjandra Yoga Aditama.
Angka tersebut bahkan mulai kemarin (1/3) ditingkatkan secara besar-besaran. Merujuk artikel di Jurnal Ilmiah Internasional Lancet 1 Maret 2021 yang berjudul The world’s largest COVID-19 vaccination campaign, India mentargetkan memvaksinasi 300 juta orang sampai Agustus 2021. Jumlah ini terdiri dari 30 juta petugas kesehatan dan petugas pelayanan publik lini terdepan serta 270 juta usia tua dan usia di bawahnya tapi dengan komorbid. Hanya dalam tujuh bulan saja.
Menurut Tjandra, ada tiga strategi yang digunakan India dalam meningkatkan target sasarannya ini. Pertama, mengikut sertakan fasilitas pelayanan kesehatan swasta. Mulai awal Maret, selain di fasilitas pelayanan keaehatan pemerintah, fasilitas pelayanan kesehatan swasta juga sudah melayani vaksinasi.
Sehingga masyarakat akan mudah mendapat tempat di vaksin di dekat rumah dan lingkungannya. Tidak perlu antri, mendaftar, dan berbagai prosedur birokrasi lainnya. ”Tinggal langsung datang saja dengan membawa kartu identitas,” tuturnya.
Kedua, vaksinasi di fasilitas pemerintah sepenuhnya gratis. Sementara, di fasilitas swasta baik klinik maupun rumah sakit harus membayar sebesar 250 rupees atau sekitar Rp 50 ribu. ”Meski di rumah sakit yang amat mewah sekalipun,” sambungnya.
Ketiga, fokus pada sasaran. India menargetkan petugas kesehatan dan petugas publik lini terdepan yang belum divaksin pada Januari-Februari, lansia di atas 60 tahun yang belum divaksin pada Januari-Februari, dan semua orang dengan usia 45-59 tahun dengan komorbid.
Pelibatan fasilitas kesehatan swasta ini mungkin bisa ditiru Indonesia yang juga tengah mengejar angka cakupan vaksinasinya. Dengan peningkatan vaksinasi, pengawasan untuk kejadian ikutan pasca imunisasi (KIPI) harus diperketat.
Menurut mantan Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kementerian Kesehatan ini, untuk pengawasan pemerintah tinggal membuat sistemnya di mana diwadahi soal pelaporan dari mereka yang terkena KIPI. ”Tentu ada juga surveilans aktif dari pemerintah,” pungkasnya. (wan/lyn/mia/jpg)
