Pemerintah Diminta Bikin Mekanisme Rujukan Anak-anak Pasien Covid-19

Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Jasra Putra. (Foto.dok)

Sudah ribuan keluarga yang terpapar virus korona (Covid-19). Ada yang meninggal, diisolasi, perawatan maupun isolasi mandiri. Kondisi tersebut membuat mereka kesulitan mengurus keluarga. Salah satunya adalah memastikan kondisi anak-anak mereka.

Menyikapi itu, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Jasra Putra meminta pemerintah merespons isu kemanusiaan ini.

“Kenapa sangat penting? Karena bila terkena wabah Covid-19, dampaknya orangtua tidak bekerja, aktivitas untuk dibantu orang lain sangat terbatas, akses yang dibutuhkan mungkin juga terbatas. Sehingga anak-anak rentan telantar dan mendapatkan kekerasan,” kata Jasra dalam keteranganya, Jumat (3/4).

Maka, kata Jasra, perlu adanya rekomendasi, rujukan dan dukungan terhadap situasi keluarga seperti itu.

Sejauh ini, di permukaan, kata Jasra, baru dua kasus yang dilaporkan. Pertama, ada anak kelas 1 SMP di Jakarta yang ayah dan ibunya dirawat di Wisma Atlet, dan ayahnya telah meninggal dalam perawatan.

“Namun kabarnya ibunya sudah dalam kondisi membaik. Selama ayah dan ibunya dirawat, anaknya tinggal bersama pembantu,” katanya.

Kedua, dilaporkan Gubernur Ridwan Kamil bahwa telah mengasuh anak yang ayah ibunya dirawat di RS akibat Covid-19.

“Negara perlu mendukung keluarga-keluarga yang sedang dalam perawatan akibat Covid-19. Terutama anak-anak mereka yang ditinggalkan karena ada potensi telantar atau diasuh di luar anggota keluarga,” katanya.

Perlu adanya antisipasi agar ke depan tidak ada kasus anak keluarga pasien yang mengalami kekerasan, kejahatan bahkan kekerasan seksual.

“Jadi, situasi krisis berkepanjangan akibat Covid-19, perlu dipetakan sejak dini oleh pemerintah. Terutama di keluarga yang orangtuanya dirawat di rumah sakit.

Apalagi pemerintah dan pemda juga telah menetapkan status bencana nasional non-alam yang di dalamnya ada kewajiban kita semua bersama merespons isu kemanusiaan ini,” tandasnya.

Anak-anak masuk kategori yang membutuhkan perlindungan khusus sebagaimana diatur UU Perlindungan Anak.

Terutama mereka yang terlepas dari keluarga atau asuhan orang tua, bisa juga terlepas asuhan kakek neneknya karena situasi ini.

“Hotline family support harus dihidupkan, yang dapat terkoneksi antara pemerintah di pusat, daerah hingga tingkat RT RW. Agar terpantau dan dapat dilakukan langkah-langkah terbaik buat anak. Setiap rumah sakit perlu memberikan hotline family support yang dimiliki masing-masing kementerian sehingga ada kehadiran negara,” jelasnya.

Salah satu pihak yang bisa langsung membantu dengan mendatangi langsung adalah hotline milik Kementerian Sosial dan Kementerian Pemberdayaan Perlindungan Anak. Kalau di daerah bisa dicantumkan hotline dinas terkait. Ditempelkan di setiap rumah sakit.

“Saya berharap Menteri Sosial, Menteri Meneg PPA dan Mendagri bisa berbagi peran besar, segera membuat mekanisme rujukan anak-anak yang telantar karena kedua orangtuanya Covid-19. Bila sudah ada, diharapkan disosialisasikan dan ditempelkan di setiap kamar pasien Covid-19. Hotline 24 jam, karena bila sewaktu-waktu terjadi permasalahan pada anak dan tidak bisa ditangani petugas, dapat diakses lewat itu,” katanya.

Terakhir, Jasra berharap pemerintah memperhatikan kelompok para pemungut sampah keluarga, pemulung dan tempat pembuangan sampah akhir.

“Karena sangat rentan anak-anaknya telantar akibat sampah medis, masker dan lainnya yang dapat menular ke mereka. Bila orangtuanya positif Covid-19. Untuk itu, penting juga setiap keluarga memisahkan sampah keluarga dan sampah infeksius seperti masker,” jelasnya.(esg)