Tigo Tungku Sajarangan mesti Jadi Lokomotif Penanganan Covid-19

Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nasional Letjen TNI Doni Monardo saat video konferensi. (Foto: Humas Pemko)

Untuk memutus mata rantai penyebaran virus korona (Covid-19), Presiden Joko Widodo telah mengambil sejumlah kebijakan. Karena itu, setiap gugus tugas mulai dari pusat sampai daerah harus mendukung dan mematuhinya.

Hal tersebut disampaikan Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Virus Korona (Covid-19) Nasional Letjen TNI Doni Monardo, saat video konferensi bersama Ketua Umum Gebu Minang Oesman Sapta Odang, gubernur, bupati dan wali kota, Sabtu malam (2/5/2020).

Doni menjelaskan, gugus tugas Covid-19 ibarat sebuah kereta api. Presiden menjadi lokomotif dan pimpinan daerah, TNI, Polri dan sebagainya menjadi gerbongnya. Gerbong harus mengikuti lokomotifnya. Maju-mundur lokomotif, gerbong harus ikut.

“Jika gerbongnya tak ikut atau keluar jalur, maka tidak selamatlah lokomotif dan gerbongnya. Begitu juga penanganan wabah virus korona, kita harus satu komando agar berhasil,” ujarnya.

Sumatera Barat sebagai daerah yang dikenal dengan kepemimpinan tigo tungku sajarangan, diharapkan juga bisa jadi lokomotif dalam penanganan pandemi.

Tigo tungku sajarangan terdiri dari niniak mamak, alim ulama dan cadiak pandai. “Ketiganya juga dapat menjadi lokomitif dalam penanganan wabah virus korona ini,” imbuhnya.

Dalam kesempatan ini, mantan Komandan Paspampres itu menegaskan bahwa keselamatan rakyat adalah hukum yang tertinggi.

Maka, pemerintah daerah harus memikirkan dan melakukan penanganan yang tepat sehingga bencana lainnya tidak terjadi.

“Jika alim ulama, niniak mamak dan candiak pandai serta pemerintah dapat bersinergi dengan baik, insya Allah penanganan wabah virus korona dapat ditekan penyebaran di Sumatera Barat,” harapnya.

“Apalagi jika kasus COVID-19 terus meningkat drastis dan menyebabkan daya tampung rumah sakit dan kemampuan tenaga medis tidak lagi memadai, tentunya tidak luput dari pentingnya peran serta masyarakat,” katanya.

Agar kesadaran masyarakat meningkat dan mereka mengerti bahaya Covid-19, maka perlu sosialisasi secara terus-menerus di seluruh daerah. Kemudian, edukasi publik agar membudayakan pola hidup bersih.

“Kunci keberhasilan kita dalam memerangi Covid-19 ini adalah dengan melakukan hidup bersih, physical distancing, dan disiplin warga dalam menghadapi virus korona ini,” ingatnya.

Jika itu dilakukan, kata Doni, diharapkan pada bulan Juni Indonesia dapat menurunkan kasus Covid-19 dan pada Juli sudah bisa mulai mengawali hidup normal kembali.

“Presiden menegaskan berulang kali tentang pentingnya upaya kita melakukan tes masif pada April dan Mei. Lalu, dilanjutkan pelacakan yang agresif serta isolasi yang ketat,” katanya.

Sementara itu, Ketua Umum Gebu Minang Oesman Sapta Odang mengapresiasi penangangan wabah virus di daerah Sumbar.

Ia juga mengimbau masyarakat di rantau untuk tidak melakukan mudik dulu sampai pandemi Covid-19 berakhir.

“Sekarang kita sedang diuji oleh Allah SWT. Kita ketakutan dan berdiam diri di rumah. Maka, jangan mudik dulu. Banyak-banyaklah berdoa dan ikuti semua anjuran pemerintah, agar wabah Covid-19 segera berakhir,” imbaunya.

Pada kesempatan ini, Gubernur Sumbar Irwan Prayitnio melaporkan penanganan Covid-19 dalam pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Sumbar.

Menurut Irwan, pemprov telah mempersiapkan RSUD di daerah sebagai rumah sakit khusus menangani Covid-19, yaitu RSUD Pariaman dan RSUD Dr Rasyidin di Padang serta enam rumah sakit rujukan di Sumbar.

Ada juga RS khusus Covid-19, yaitu RSUD Pariaman berkapasitas 160 orang dan RSUD Dr Rasyidin untuk 112 orang.

Selanjutnya RS rujukan provinsi, yaitu RSUP M Djamil Padang dengan kapasitas 40 orang dan RSUD Dr Achmad Mochtar Bukittinggi berkapasitas 24 orang, Semen Padang Hospital untuk 54 orang, RS Unand untuk 12 orang, RSUD Solok 20 orang dan RST Dr Reksodiwiryo.

Di samping itu, Gubernur menyampaikan pihaknya secara tegas telah melarang masyarakat mudik sesuai imbauan presiden dan Permenhub 25 Tahin 2020.

“Bagi yang sudah tiba di kampung halaman harus karantina mandiri di rumah atau di tempat yang sudah disediakan,” imbuhnya.

Pemprov sudah menyediakan 465 tempat tidur untuk karantina bagi orang dalam pemantauan (ODP), termasuk mereka yang baru kembali ke kampung yang mayoritas dari daerah terjangkit.

Dengan adanya Permenhub Nomor 25 Tahun 2020, katanya tugas Pemprov Sumbar hanya mengurusi penyebaran Covid-19 di dalam provinsi saja.

Pemprov bekerja keras mengambil langkah-langkah yang tepat dan cepat, maka cepat dalam melawan virus mematikan ini.

Selain itu masyarakat membantu kampanye physical distencing, memverifikasi bantuan tunai Jaring Pengamanan Sosial (JPS) kepada masyarakat terdampak Covid-19.

Kemudian, Gubernur Sumbar menyampaikan bantuan JPS dari pemprov untuk masyarakat terdampak Covid-19 sudah mulai disalurkan oleh PT Pos Indonesia ke alamat penerima di tiga kabupaten dan Kota.

“Tiga daerah yang paling awal melengkapi data dan persyaratannya yaitu Padangpanjang, Sawahlunto dan Agam. Bantuannya sudah disalurkan, walau ada beberapa daerah yang belum penyesuaian data. Namun beberapa hari ke depan semua akan tuntas,” tandasnya.

Sementara itu, Wali Kota Padang Mahyeldi menyampaikan sejak PSBB di Sumbar termasuk Kota Padang, terjadi penurunan jumlah PPT yang sangat signifikan.

“Pemerintah Kota Padang saat ini tengah memaksimalkan peran dan fungsi RT/RW untuk karantina wilayahnya masing-masing demi memutus penyebaran virus korona ini,” katanya.