Kisah Korsel yang Dinilai Berhasil Hadapi Covid-19 tanpa Lockdown

Ketika banyak negara di dunia melakukan karantina sebagian atau total (lockdown) untuk mencegah penyebaran virus korona (Covid-19), Korea Selatan (Korsel) menjadi salah satu negara yang mengendalikan pandemi tanpa harus mematikan aktivitas ekonomi.

Pada Kamis (2/4), Seoul, mengumumkan 101 kasus baru Covid-19, menandai hari ke-20 ketika infeksi virus tersebut kurang dari 150 orang per hari di ibukota Korsel itu. Perubahan nyata, ketika pada akhir Februari lalu negara itu melaporkan ada 909 kasus dalam sehari.

Tidak seperti negara-negara seperti Italia atau Spanyol yang terjadi peningkatan besar dalam jumlah kasus saat dilakukan lockdown di seluruh negeri.

Korsel tidak pernah memberlakukan jam malam atau menghentikan penduduknya untuk pergi bekerja. Meski demikian, negara itu terlihat berhasil menstabilkan kasus Covid-19 atau “meratakan kurva.”

“Awalnya orang khawatir tentang wabah, tapi kemudian mereka mulai melihat angka-angka (kasus Covid-19, red) yang sulit dipercaya di Eropa dan di tempat lain. Mereka mulai menyadari bahwa pemerintah Korsel benar-benar telah melakukan pekerjaan yang sangat baik. Telah menangani krisis dengan sangat baik,” kata wartawan Al Arabiya di Korsel, Ashwaq Al Atoli.

Keberhasilan negara itu telah menarik perhatian seluruh dunia sebagai model yang potensial untuk ditiru. Negara-negara seperti Jerman dilaporkan mencoba meniru pendekatan Korsel.

Sementara seorang pejabat Kementerian Luar Negeri Korsel pada Rabu (1/4) mengatakan, bahwa negara itu telah menerima permintaan dari 121 negara lain untuk membantu mereka melakukan tes virus.

Bagaimana cara Korsel “meratakan kurva” dan akankah pendekatan di negara itu bisa berhasil di tempat lain?

Respons Cepat
Salah satu ciri khas keberhasilan Korsel adalah pihak berwenang bereaksi sangat cepat ketika ada laporan Covid-19 pertama menyebar di dekat Tiongkok.

Hanya seminggu setelah negara melaporkan kasus pertama pada 20 Januari, pemerintah memerintahkan pabrik untuk mulai memproduksi alat uji (rapid test) Covid-19 secara massal. Dalam dua pekan, negara itu memproduksi lebih dari 100.000 alat tes dalam sehari.

“Kami sangat khawatir. Kami percaya bahwa itu dapat berkembang menjadi pandemi,” kata Lee Sang-won, seorang ahli penyakit menular di Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Korea (KCDC) kepada Reuters. “(Lalu) kami bertindak seperti tentara,” katanya.

Untungnya, KCDC telah menjalankan skenario pengujian pada Desember 2019, tepat sebelum wabah, dan dipersiapkan relatif baik ketika Covid-19 “datang” menyerang.

Sebaliknya, AS-yang mendeteksi kasus pertamanya pada hari yang sama dengan Korsel-gagal bereaksi cepat. Meski Presiden Donald Trump sekarang telah memberlakukan tanggap darurat yang dapat memaksa perusahaan memproduksi alat-alat medis. Negara ini menghadapi kekurangan alat tes, dan hanya menguji 60.000 dari sekitar 350 juta penduduk pada pertengahan Maret.

Tes Massal
Respons cepat itu membuahkan hasil karena menerapkan fitur kunci kedua keberhasilan Korsel. Banyak melakukan tes, dan tes secara efektif.

Tes massal dilakukan pemerintah terhadap penduduk untuk mengetahi secara dini virus korona. Tersedia lebih dari 600 pusat tes yang melakukannya secara mudah. Data ini memungkinkan pihak berwenang memantau penyebaran virus dan merawat mereka yang terinfeksi.

“Pengujian itu penting sebagai deteksi dini, meminimalkan penyebaran lebih lanjut dan dengan cepat mengobati yang positif,” ujar Menteri Luar Negeri Korsel Kang Kyung-wha kepada BBC. Dia menggambarkan bahwa tes tersebut sebagai “kunci” di balik rendahnya angka kematian di negara itu.

Di Korsel 169 orang meninggal akibat Covid-19, dan 5.828 orang sembuh. Sebagai perbandingan, lebih dari 13.000 meninggal di Italia dan lebih dari 10.000 orang meninggal di Spanyol.

Pengalaman dan Teknologi

Korsel juga belajar dari pengalaman ketika menghadapi wabah MERS tahun 2015 yang menewaskan 36 orang.

Pemerintah tidak hanya bergantung pada orang-orang punya gejala yang secara sukarela untuk tes, tapi pihak berwenang proaktif membantu mengidentifikasi kasus tanpa gejala yang mungkin berlanjut pada penyebaran virus lebih lanjut. MERS pertama kali muncul pada 2012, tetapi Korea mengalami wabah pada 2015.

Selain tes massal, Korsel juga menggunakan teknologi yang dikembangkan selama merebaknya MERS. Pihak berwenang dapat melacak kasus Covid-19 menggunakan catatan kartu kredit, GPS dan rekaman kamera keamanan, untuk menemukan dengan siapa orang-orang positif itu berhubungan dan memastikan mereka juga diuji.

Transparansi
Sebagai bagian dalam upaya tes warga, pihak berwenang membuat informasi tentang penyebaran virus ke publik. Kampanye informasi publik dimulai sejak dini.

Pengalaman dari kasus MERS membuat banyak warga Korsel mengenakan masker wajah dan mempraktikkan kebersihan yang baik.

Di samping itu, pemerintah mengirim SMS kepada penduduk untuk memberi tahu ketika sebuah kasus ditemukan di dekatnya, dan memungkinkan akses ke data pelacakannya.

“Pemerintah sudah sangat transparan. Mereka telah mengumumkan semua kasus di negara ini dan berbagi informasi tentang daerah mana mereka berada, dan di mana mereka pergi, dan restoran atau mal mana yang dituju,” jelas Al Atoli.

“Warga memiliki akses ke peta langsung di mana mereka dapat melihat semua informasi pada sistem pelacakan langsung. Mereka melacak orang-orang melalui kartu kredit dan CCTV mereka untuk melihat dengan tepat di mana mereka berada,” tambahnya.

Kersediaan informasi tersebut memungkinkan pemerintah dan warga negara bisa bertindak secara efektif dan bertanggung jawab, memperlambat penyebaran virus-tanpa harus menegakkan peraturan nasional yang berdampak pada matinya perekonomian.

Alih-alih memaksakan larangan, pemerintah menggunakan datanya untuk membatasi pergerakan hanya jika diperlukan. Seperti ketika terjadi kasus di Daegu, terkait dengan sebuah gereja di kota, pemerintah dengan cepat melakukan tindakan darurat.

“Korsel dapat menanganinya tanpa membatasi pergerakan orang karena tahu sumber utama infeksi jemaat gereja sejak awal,” kata Ki Mo-ran, seorang ahli epidemiologi yang memberi nasihat terhadap tindakan pemerintah menangani Covid-19 kepada New York Times.

“Jika kita mempelajarinya lebih lama dari yang kita lakukan, segalanya bisa jauh lebih buruk,” tambahnya.

Menurut Al Atoli, banyak juga warga negara memilih membatasi kontak dengan orang lain selama periode dua minggu pada akhir Februari dan awal Maret.

Banyak yang memilih mengkarantina diri secara mandiri, dan menggunakan data pelacakan. Mereka juga dapat melihat ruang publik mana yang berisiko tinggi Covid-19 dan mereka menghindarinya.

Sekarang, tidak seperti banyak kota lainnya di dunia. Kota-kota di Korsel penuh dengan orang-orang yang melakukan bisnis seperti biasa. Terpenting, banyak yang menjaga jarak dan hampir semua orang memakai masker.

Lockdown yang tidak diberlakukan pemerintah, membuat ekonominya tidak ditutup. Berbeda dengan banyak ekonomi utama dunia lainnya.

“Kebijakan ini telah menempatkan Korsel dalam posisi bisa mengatasi perlambatan ekonomi global di saat negara-negara lain memberlakukan lockdown telah lumpuh,” kata Profesor Stephen Thomas, pakar keuangan dan dekan program MBA di Cass Business School di Dubai dan London kepada Al Arabiya. “Cukup sederhana, lockdown melumpuhkan aktivitas ekonomi,” katanya, mengutip peningkatan besar pengangguran Amerika Serikat ketika ekonomi negara itu berhenti.

Namun, Thomas menambahkan bahwa seperti semua negara, Korsel masih akan dilanda resesi ekonomi global yang disebabkan Covid-19.

“Dengan ekspor yang terdiri dari 40 persen dari produk domestik bruto (PDB), maka tidak ada cara Korsel dapat lolos dari perlambatan global yang lebih luas, jika negara-negara seperti Amerika Serikat masuk ke dalam resesi, dan itu adalah kepastian sekarang,” imbuhnya.

Para pakar Dana Moneter Internasional (IMF) memperingatkan bahwa Covid-19 “seperti perang”, dan beberapa analis memperkirakan PDB global akan turun hingga 30 persen. Bahkan, model Korsel yang sukses mungkin tidak cukup untuk melindunginya dari kerusakan ekonomi yang parah dan perubahan yang berkelanjutan.

Risiko Kasus Impor
Meski Korsel relatif sukses dalam “meratakan kurva” pandemi Covid-19, tapi negara ini masih menghadapi risiko munculnya kembali virus dalam jumlah lebih besar, terutama dari pendatang yang mengimpor virus ketika masuk ke negara itu.

“Di dalam negeri, virusnya terkendali. Satu-satunya ketakutan sekarang adalah orang-orang yang datang dari luar. Tiga puluh lima persen dari kasus baru adalah orang-orang yang datang dari luar,” kata Al Atoli.

Saat ini bandara terbuka, perjalanan ke Korsel relatif mudah dibandingkan negara-negara yang telah mencoba menutup perbatasan mereka.

Untuk menghadapi risiko para pelancong dari luar negeri yang menyebarkan virus, pihak berwenang pada Rabu (1/4) mengumumkan aturan ketat bagi siapa pun yang datang dari luar negeri. Mereka wajib dikaratina selama dua minggu.

Langkah-langkah tersebut sejauh ini terlihat berhasil, mengingat jumlah kasus harian baru yang relatif stabil dan rendah di negara itu. Namun, yang diperlukan adalah mengingat bahwa jika satu “penyebar” lolos dari pembatasan, maka bisa menginfeksi ratusan orang, dan wabah di negara ini belum berakhir.

Pekan lalu, media Korsel menyoroti tiga kasus wisatawan asing yang tidak mematuhi periode karantina wajib dua minggu saat kedatangan.

Satu kasus di kota Suwon, seorang pria Inggris yang dilaporkan kembali dari luar negeri tanpa masker wajah dan menolak mengisolasi diri, lalu mengunjungi tiga kota dan kontak langsung dengan sekitar 23 orang.

Meski pria itu tidak memiliki gejala ketika dia tiba di negara itu, tapi ketika dites positif Covid-19. Kondisi itu membuat wali kota Suwon berjanji akan menerapkan sanksi.

Setelah ancaman itu, dan dengan sekitar 100 kasus masih dilaporkan setiap hari, Korsel telah menunda ujian masuk perguruan tinggi tahunan dan membatalkan rencana pembukaan kembali sekolah-sekolah yang dijadwalkan awal April.(AlArabiya/esg)