PSBB atau New Normal, Pemkab Mentawai Tergantung Putusan Pemko Padang

99
Juru Bicara Penanganan Covid-19 Kabupaten Kepulauan Mentawai, Serieli BW. (Foto: Arif)

Keputusan perpanjangan Pemberlakuan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan menunda rencana penerapan new normal atau tatanan normal baru di Kabupaten Kepulauan Mentawai tergantung kebijakan Pemko Padang.

Pasalnya, mobilitas orang ke luar masuk ke Mentawai terpusat di kota Padang yang merupakan daerah zona merah Covid-19.

Hal itu disampaikan Juru Bicara Penanganan Covid-19 Kabupaten Kepulauan Mentawai, Serieli BW, Kamis (4/6/2020) siang.

Ia mengatakan, sulit untuk menerapkan new normal di Mentawai, jika Kota Padang belum bisa mengendalikan pandemi Covid-19.

“Mengingat daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai yang memiliki akses langsung (lewat laut) dengan daerah zona merah (Kota Padang, red) pandemi Covid-19, maka tidak mungkin menerapkan tatanan normal baru jika Padang belum bisa mengendalikan penyebaran Covid-19 sesuai standar WHO,” ungkap kepala bagian hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai tersebut.

Oleh karena itu, kata dia, dari diskusi antara gubernur dan bupati/ wali kota pada 3 Juni 2020, Pemkab Mentawai sangat tergantung kebijakan Pemko Padang.

Apabila Kota Padang masih menerapkan PSBB, kata dia, maka Mentawai akan mendukung dengan tetap menerapkan PSBB, terutama pergerakan orang dari dan ke Padang.

“Jika Mentawai berjalan sendiri dengan tidak mengikuti kebijakan dari Kota Padang, maka ini akan berisiko tinggi bagi penyebaran Covid-19 di Mentawai. Walaupun begitu, keputusan apakah PSBB diperpanjang atau memberlakukan new normal di Mentawai masih menunggu hasil rapat 7 Juni 2020 bersama gubernur dan bupati/wali kota, serta kebijakan yang diambil oleh Kota Padang,” tuturnya.

Saat ini kasus positif Covid-19 di Mentawai, kata dia, pada umumnya sudah dapat dikendalikan. Salah satu indikatornya, yakni, jumlah orang yang telah dilakukan traking dan pemeriksaan, baik secara rapid test maupun secara swab, terutama bagi pelaku perjalanan dari daerah terjangkit seperti dari Kota Padang.

Terkait pergerakan dalam daerah sendiri, kata dia, sedang dipertimbangkan untuk memberlakukan relaksasi pelonggaran aktivitas masyarakat di berbagai bidang dengan tetap mengacu pada protokol tatanan normal baru produktif dan aman Covid-19. (rif)