Dr. Andani: Batasi Orang Antarprovinsi, Gencarkan Tracing dan Testing

Dr. Andani Eka Putra menjadi salah satu narasumber dalam webinar kawal covid. (IST)

Pencegahan dan pengendalian virus korona atau Covid-19 yang dilakukan Pemerintah Indonesia mendapat perhatian serius organisasi kesehatan dunia atau WHO. Kendati jumlah kasus positif masih kecil bila dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya seperti India dan Filipina, namun Indonesia dianggap masih belum siap “memerangi” korona karena masih terbatas dengan ketersedian fasilitas kesehatan saat terjadi lonjakan kasus.

“Indonesia menjadi perhatian dari WHO, karena beberapa hal. Bahkan ini dibahas di pertemuan dunia, terutama mengenai kesiapan rumah sakit atau fasilitas kesehatan yang dimiliki Indonesia dalam menangani pasien korona,” ungkap Epidemiolog /Konsultan Penanganan Bencana di WHO, dr John Prawira saat menjadi narasumber dalam Webinar Kawal Covid-19 Sumbar Series 8 dengan tema “Suara Gerbong Pamungkas: Kondisi Covid Hari Ini”, Sabtu (05/09/2020).

Menurut John, persoalan fasilitas kesehatan (faskes) ini perlu menjadi perhatian. Perlu kesiapsiagaan faskes ini saat terjadi lonjakan kasus. Termasuk kesiapan jumlah oksigen, alat pelindung diri (APD) dan lain sebagainya.

John menjelaskan, secara umum satu minggu belakangan banyak terjadi kasus Covid-19 di dunia, salah satunya India, dimana kurva penambahan kasusnya menanjak. Namun India terus berupaya melakukan berbagai cara untuk menekan laju penyebaran virus tersebut. Mereka bahkan melakukan testing kepada 1 juta orang warga setiap harinya.

Pemerintah India juga melakukan PSBB yang lebih ketat dengan membatasi banyak hal. Tidak saja aktivitas manusia dan ekonominya, tapi juga menutup akses keluar masuk orang.

Selain persoalan kesiapan negara dalam penanganan Covid-19, WHO juga melakukan monitoring terhadap tenaga kesehatan yang ikut terpapar korona. WHO kata John, menerima laporan dari berbagai negara, terkait data seberapa banyak tenaga kesehatan yang terinfeksi korona. Namun berbeda dengan Indonesia, menurut John itu tidak dilakukan. “Tapi di Indonesia tidak dilaporkan. Seperti contoh, di Belanda, sekitar 35 persen dari kasus meninggal adalah dari tenaga medis. Kemudian Kanada, dari kasus yang meninggal itu, 27 persen adalah tenaga medis. Banyak faktor, selain karena terkena virus, juga karena faktor kelelahan,” paparnya.

Tracing dan Testing
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang, dr. Ferimulyani Hamid, menjelaskan, Pemko Padang telah melakukan berbagai upaya untuk menekan penyebaran korona. Salah satunya dengan tracing, yakni dengan melakukan identifikasi kontak, mendaftarkan kontak, tindak lanjut kontak.

Mengapa kasus di Padang meningkat? Menurutnya karena gencarnya tracing yang dilakukan, sehingga setiap orang yang kontak dengan pasien positif dapat juga dilakukan testing.

Pemko Padang katanya memberdayakan masyarakat untuk membantu petugas kesehatan melakukan tracing dan pengawasan. Salah satunya dengan membentuk kongsi covid yang kini sudah terbentuk di hampir 1.500 RT dan RW.

Ferimulyani menyebut, hampir semua wilayah di Padang masuk zona merah. Semua kecamatan sudah memiliki kasus positif. Hanya 9 kelurahan yang masih zona hijau atau belum ada kasus. “Beberapa hari terakhir jumlah kelurahan yang terpapar Covid bertambah. Tapi di satu sisi, jumlah kesembuhan kita cukup tinggi,” akunya.

Menurutnya, ada trend perubahan yang terjadi kepada pasien positif. Ini terjadi satu bulan terakhir, dimana pasien positif itu kebanyakan berasal dari kluster perkantoran, hingga tenaga kesehatan, bukan lagi masyarakat. “Ini menjadi perhatian dan perlu kita evaluasi apakah terpaparnya karena faktor virus itu sendiri, atau memang karena belum patuh protokol kesehatan,” ulasnya.

Baca Juga:  1,5 Juta Nakes Prioritas Pertama Dapat Vaksin

Ia menyebut, dari semua kasus positi di Kota Padang, 80 persen tanpa gejala dan sisanya dengan gejala. Kemudian yang meninggal 3 persen, dengan kesembuhan mencapai 80 persen.

Kepala Laboratorium Fakultas Kesehatan Unand, dr. Andani Eka Putra, menjelaskan, terkait dengan testing yang dilakukan pemerintah India sebanyak 1 juta orang per hari adalah hal yang patut ditiru. Dimana dengan pemeriksaan 1 juta per hari, jika positivity ratenya 10 persen, maka setiap hari India akan menemukan 100 ribu kasus.

Bedanya ketika di Indonesia ditemukan 100 ribu kasus dalam empat bulan, justru membuat masyarakat panik. Mengapa ini terjadi? Menurut Andani, pemerintah Indonesia belum bisa mengontrol penyebaran korona. Padahal tracing, testing, isolasi dan pengobatan pasien sudah dilakukan secara optimal.

Katanya, daerah yang gagal mengendalikan kasusnya, maka angka positivity ratenya akan tinggi, demikian sebaliknya.

Ia berharap ke depan, proses tracing dapat dilakukan secara efektif dan efisien. “Dengan kasus sekarang, kita harap proses tracing dilakukan secara efektif dan efisien. Lab kita terbatas, hanya 2.500 sehari. Jadi kita harus melakukan tracing dengan efektif dan efisien. Rencananya ada penambahan alat baru. Kalau sudah ada, kita bisa periksa lebih banyak sampel sehingga hasilnya pun akan lebih optimal,” jelasnya.

Diakuinya, Sumbar lebih baik dari daerah lain. Testing ratenya sudah bagus. Demikian juga dengan positivity ratenya berada di kisaran 2-3 persen atau di bawah syarat aman yang dianjurkan oleh WHO. “Kasus kita memang banyak, tapi positivity rate kita masih rendah dibanding tetangga kita, salah satunya Riau,” jelasnya.

Ia meminta masyarakat tidak panik. Tetap tenang sehingga tidak muncul kepanikan di tengah masyarakat, sehingga upaya yang dilakukan pemerintah provinsi Sumbar dalam penanggulangan korona ini bisa terlaksana dengan baik.

Kemudian katanya, perlu upaya yang lebih komprehensif dari pemerintah daerah, dengan membuat perda sehingga protokol kesehatan dapat benar-benar diterapkan.

Lalu, katanya lagi, lakukan pembatasan orang antar provinsi bukan orang antar kabupaten. Karena akan lebih efektif jika mobilisasi antar provinsi dibatasi ketimbang antar kabupaten yang hanya akan mengganggu ekonomi di Sumbar.

Selanjutnya, tambah Andani, lakukan pembatasan terhadap keramaian, atau pesta. Apalagi dalam waktu dekat akan diselenggaran Pilkada Serentak. Perlu ada pengaturan yang ketat soal keramaian.

“Kemudian bentuk rumah-rumah isolasi, terutama di tingkat nagari. Supaya pasien tanpa gejala yang tidak memiliki fasilitas bagus di rumahnya, dapat fasilitas dan tidak menularkan pula kepada anggota keluarga di rumahnya ketika melakukan isolasi mandiri di rumah,” tegasnya.

Rumah sakit katanya, juga harus siap menangani pasien dengan gejala atau kasus ringan dan sedang tidak hanya kasus berat saja.

Kritik Permenkes Revisi Kelima
Kebijakan pemerintah yang tertuang di dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) revisi kelima tentang Pedoman, Pencegahan dan Pengendalian Covid-19, menurut Andani sangat rancu dan sulit untuk diterapkan.

Dimana di dalam Permenkes itu, ada kebijakan pemerintah yang menyatakan bahwa bagi orang-orang yang pernah kontak erat dengan pasien positif tidak perlu ditesting. Menurut Andani ini sangat berbahaya dan justru akan memperparah penyebaran korona dan membuat semakin banyak orang yang terpapar virus ini. (bis)