Peserta BPJS Kesehatan yang Menunggak Segera Manfaatkan Program Rehab

73

Peserta JKN-KIS di BPJS Kesehatan harus taat membayar iuran setiap bulan sebelum tanggal 10. Keterlambatan membayar berbulan-bulan bahkan menahun, mengakibatkan status kepesertaan menjadi tidak aktif.

Dan ketika perlu pengobatan maupun perawatan di fasilitas kesehatan dan rumah sakit, peserta harus mengaktifkan dulu kepesertaannya dengan membayar iuran yang tertunggak beserta dendanya.

“Masalah menunggak iuran BPJS Kesehatan kerap dialami Peserta Mandiri. PeseĊ•ta kategori Bukan Penerima Bantuan Iuran (BPBI) ini seperti PNS, TNI, Polri Karyawan Swasta yang iurannya dibayarkan oleh Pemberi Kerja dan Pekerja. Disebut juga dengan PPU (Pekerja Penerima Upah),” ujar Kepala Cabang BPJS Kesehatan Padang, Yessy Rahimi, kepada wartawan, Selasa (7/6/2022).

Kategori BPBI atau peserta mandiri lainnya yakni PBPU (Pekerja Bukan Penerima Upah) seperti Petani, Nelayan, Pedagang, yang iurannya dibayar oleh yang bersangkutan secara rutin setiap bulan.

Kemudian Pensiunan (Bukan Pekerja) yang iurannya dibayar oleh Pemerintah atau oleh yang bersangkutan secara rutin setiap bulan.

Jadi kelompok peserta inilah yang sering bermasalah saat ingin menggunakan haknya sebagai peserta BPJS Kesehatan.

“Sedangkan peserta kategori PBI (Penerima Bantuan Iuran) tidak akan mengalami masalah denda ataupun penonaktifan kepesertaannya karena dibayar oleh Pemerintah, baik via APBN atau APBD,” jelas Yessy.

Penerima Bantuan Iuran atau PBI yang dibiayai APBN ini adalah fakir miskin dan orang tidak mampu. Pemerintah Pusat mengambil data penerimanya dari DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) Kemensos RI.

Baca Juga:  Padang Dapat 100 Dosis Vaksin PMK! Penyuntikan Dilakukan Selasa Esok!

“Saat ini DTKS sedang diperbarui melalui validasi oleh petugas yang direkrut Dinas Sosial Kabupaten/Kota dan Provinsi. Setelah validasi ini selesai, bisa kemungkinan jumlah peserta PBI akan berkurang atau bertambah,” ujarnya.

Data per Mei 2022, jumlah peserta BPJS Kesehatan di Sumbar 4.821.498 orang atau 86.03% dari jumlah penduduk Sumbar yang 5.604.457 orang.

“Jumlah peserta BPJS di Sumbar itu terbanyak dibiayai oleh APBN yakni 64%. Nah, validasi oleh Kemensos itu disebabkan ada NIK yang tidak valid, dan belum/tidak masuk DTKS.Jika belum 6 bulan masanya dinonaktifkan kepesertaannya, dan membutuhkan pengobatan/perawatan, maka ia bisa re-aktivasi dengan melapor ke Dinsos setempat yang akan melakukan validasi. Hasil validasi direkomendasi Dinsos ke BPJS kesehatan untuk diaktifkan kembali kepesertaannya,” jelas Yessy.

Program Rehab

Yessy Rahimi pun menginformasikan Program Rehab (Rencana Pembayaran Bertahap) sebagai solusi dan cara mudah membayar tunggakan iuran BPJS Kesehatan.

Program Rehab khusus bagi PBPU yang menunggak 4 hingga 24 bulan. Rehab dilakukan di aplikasi Mobile JKN. Tahapan/cicilan tunggakan harus dilunasi dalam tempo 12 bulan.

“Status kepesertaan akan kembali aktif setelah seluruh tunggakan, dan iuran berjalan, lunas dibayar. Ayo manfaatkan program rehab ini,” tutup Yessy Rahimi. (*)