Garda Terdepan, Nakes Honorer Diusulkan jadi ASN

53
ilustrasi tenaga kesehatan. (net)

Hari ini tahun kedua Hari Perawat diperingati di tengah pandemi Covid-19. Tak bisa dipungkiri, profesi ini menjadi garda depan dalam penanganan Covid-19. Sayangnya, masih ada berbagai permasalahan.

Ketua Persatuan Perawat Indonesia (PPNI) Harif Fadillah menuturkan harapannya agar hari ini merupakan perayaan terakhir Hari Perawat di tengah Covid-19. Untuk itu, dia meminta seluruh pihak bisa bergerak sesuai perannya.

Dia meminta masyarakat agar mematuhi protokol kesehatan. Dengan cara ini, maka dapat membantu tenaga kesehatan. Tak terkecuali perawat. ”Laksanakan protokol kesehayan untuk mengurangi transmisi dam penyebaran virus Covid-19,” bebernya.

Pemerintah diminta membuat aturan dan kebijakan yang efektif dalam penanganan pandemi ini. ”Termasuk di sektor penyelenggaraan pelayanan kesehatan,” ungkapnya kemarin. Tracing, testing, dan treatmen (3T) menurutnya harus diketatkan.

Selanjutnya, membuat perlindungan keselamatan bagi tenaga kesehatan (nakes). Harif menginginkan pada saat pandemi ini jadi refleksi untuk melihat peran perawat. Sehingga, ada penghargaan yang layak. ”Semoga penghargaan yang layak dapat terwujud,” ungkapnya.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin sebelumnya mengungkapkan dua skema pemberian insentif bagi nakes. Insentif tersebut berdasarkan rumah sakit tempat kerja nakes.

Jika rumah sakit berada di bawah pemerintah daerah, maka pembiayaan insentif dilakukan oleh pemda. Dananya dari Kementerian Keuangan yang langsung ditransfer ke pemda. ”Kalau rumah sakit di bawah Kemenkes pembiayaan ada di kami,” ungkapnya.

Menurut catatan yang dimilikinya, Budi mengatakan masih ada selisih insentif yang diberikan oleh pusat. Jumlahnya sebanyak Rp 1,2 triliun. ”Terdiri dari insentif nakes RS KKP atau balai lab sebesar, insentif untuk RS Lapangan di Desember, insentif relawan, dan insentif PPDS,” kata Budi.

Dia mengakui ada penundaan pemberian klaim. Sebab, klaim pada Desember diajukan Januari. Sedangkan pada Januari, Kemenkes belum bisa mengeluarkan anggaran. Solusinya adalah pembayaran secara bertahap untuk nakes di RS pusat.

Terpisah, Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto menilai, nakes sudah bekerja sangat keras dalam perang melawan pandemi ini. Termasuk, perawat yang bersinggungan langsung dengan pasien Covid-19 di lapangan.

”Apresiasi tertinggi untuk kerja perawat se-Indonesia,” ujarnya. Bahkan, perawat merupakan nakes paling banyak terpapar dan meninggal akibat virus SARS CoV-2 ini. Tercatat, 5.494 orang terkonfirmasi positif dan 275 orang gugur.

Tragisnya, fakta tersebut berbanding terbalik dengan insentif yang diterima perawat. Meski Kementerian Kesehatan (Kemenkes) telah mengeluarkan surat edaran soal besaran insentif para perawat yang langsung menangani Covid-19, nyatanya banyak yang menerima angka di bawah ketentuan. Seperti Rp 200 ribu per bulan. ”Bahkan mungkin ada yang tidak menerima sama sekali,” ungkapnya.

Baca Juga:  Positif Covid-19 bakal Melonjak usai Lebaran, Tempat Isolasi Dibuka

Tak seragamnya insentif para perawat ini, kata dia, disebabkan banyak faktor. Salah satunya, distribusi yang diserahkan pada bupati/wali kota. Ada sejumlah bupati/wali kota memutuskan untuk membaginya pada seluruh perawat di wilayahnya.

Tak hanya di rumah sakit, namun juga di puskesmas. Mengingat, saat ini banyak kasus juga yang ditangani mulai dari fasilitas kesehatan tingkat pertama. ”Jadi, mungkin diberikan pada lebih banyak perawat di daerahnya,” jelas politisi PDIP tersebut.

Karenanya, ia mendorong agar insentif nakes, termasuk perawat ini tak hanya mengandalkan APBN saja. Tapi, juga anggaran APBD yang dimiliki oleh daerah. Dengan begitu, setidaknya insentif untuk nakes bisa layak. ”Kami juga telah mengusulkan adanya kenaikan anggaran insentif untuk nakes, dari Rp 5,9 triliun menjadi Rp 14 triliun,” sambungnya.

Selain soal insentif, yang menjadi perhatian pihaknya ialah status 82 ribu perawat honorer. Ia berharap, agar mereka mendapat kejelasan statusnya. Pengabdian mereka selama pandemi dapat dijadikan catatan untuk pengangkatan menjadi aparatur sipil negara (ASN) baik status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) maupun pegawai negeri sipil (PNS). ”Harapannya seiring berakhirnya pandemi, mereka bisa diangkat menjadi ASN. Ini harus sejalan dengan pengangkatan PPPK guru,” tegasnya.

Edy mengungkapkan, pihaknya sudah membentuk panja khusus honorer nakes untuk membahas masalah ini. Selain status, lama pengabdian menjadi honorer juga dijadikan salah satu fokus. Pemerintah diminta untuk bisa mengkonversi lama pengabdian menjadi nilai khusus dalam seleksi ASN nakes. ”Tidak semua dihitung instrument rigidnya. Lama kerja bisa dihitung juga sebagai penghargaan atas pengabdian yang dilakukan,” paparnya.

Bagi Aneu Diara, salah satu perawat di RSUD di Kabupaten Bogor, bekerja di masa pandemi tentu lebih berat dibanding masa normal. Ada risiko besar yang membayangi. Namun, baginya ini risiko dari sumpah yang dilakukannya. Semua dijalankan sesuai dengan amanat yang diberikan padanya.

Di perayaan hari perawat ini, Aneu berharap agar tahun ini jadi perayaan terakhir di masa pandemi. Ia berdoa, semoga pandemi cepat berlalu dan masyarakat lebih sadar lagi akan pola hidup sehat. Minimal untuk diri sendiri dan selalu melakukan protokol kesehatan 3M di mana pun berada. (lyn/mia/jpg)

Previous articleMUI: Vaksinasi tak Batalkan Puasa
Next articleDaihatsu Sediakan Low Cost Service hingga Diskon