Vaksinasi Covid-19 di Sumbar Banyak Kendala, Tapi Tetap Optimistis

45

Kepala Dinas Kesehatan Sumbar Arry Yuswandi mengatakan hingga hari ini (18/6/2021), total 48.441 orang warga Sumbar dinyatakan positif terinfeksi Covid-19. Sebanyak 44.295 orang atau 91,44 persen di antaranya dinyatakan sembuh.

“Kendala dalam penanganan Covid-19 di Sumbar di antaranya, makin menurunnya proses tracing dan tracking. Hal disebabkan keengganan masyarakat yang terkontak erat dengan penderita covid untuk tes swab,” ungkap Arry di hadapan Gubernur Sumbar saat menerima rombongan Komisi IX DPR RI, Jumat (18/6/2021).

Arry melanjutkan, tenaga tracer di Puskesmas punya beban ganda, karena juga bertugas sebagai vaksinator. Namun persoalan itu mulai teratasi karena dibantu Babinsa dan Bhabintamtibmas.

Terkait vaksinasi tahap I dan II, sasaran di Sumbar 882.307 orang sementara capaian secara umum 23,44 persen. Vaksinasi lansia masih cukup rendah dari 442.033 orang sasaran baru tervaksinasi 2,36 persen atau 10.435 lansia.


Arry tetap optimistis cakupan vaksinasi di Sumbar bisa terus terdongkrak. Salah satunya dengan menggelar Gebyar Serentak Vaksinasi COVID-19 untuk Pelayan Publik, Lansia, Pralansia serta tenaga pendidikan yang telah dilakukan sejak 16 Juni 2021.

Baca Juga:  Di Solsel 3 Jorong Zona Merah, Angka Kesembuhan Covid-19 Rendah

Pemprov Sumbar, katanya, juga akan meminta dukungan lembaga keagamaan seperti MUI untuk mensosialisasikan vaksin Covid-19.

Sementara itu, Gubernur Sumbar Mahyeldi mengharapkan dukungan Komisi IX DPR RI dalam penanganan dan pengedalian COVID-19 di daerah itu sekaligus memberikan masukan dan solusi untuk meningkatkan cakupan vaksinasi.

“Kita berharap kedatangan Komisi IX ini, ke depan penanganan COVID-19 di Sumbar bisa lebih baik lagi,” katanya.

Pimpinan rombongan Komisi IX DPR RI Ansory Siregar mengatakan kunjungan kerja spesifik itu dilakukan dalam rangka pengawasan vaksinasi, menghimpun data dan informasi yang komprehensif dan akurat tentang akses vaksin dan vaksinasi di Sumbar.

Kemudian menganalisa kebijakan yang telah dan akan ditempuh pemerintah daerah dalam vaksinasi. “Kami juga meminta masukan apakah ada masalah dalam persiapan, pelaksanaan dan pascavaksinasi di Sumbar,” katanya.

Data yang terhimpun itu nanti akan dibawa ke pusat sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam kebijakan vaksinasi ke depan. (hms)