Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) Sumbar mendorong Pemerintah Provinsi Sumbar untuk bisa melakukan pemerataan dokter gigi spesialis di Sumbar.
Hal ini diungkapkan Ketua PDGI Sumbar Busril yang baru saja dilantik di Auditorium Gubernur Sumbar Minggu (18/12) bersama pengurus wilayah serta 11 cabang se-Sumbar periode 2022-2025.
“PDGI Sumbar ingin berkontribusi lebih bersama pemerintah untuk menyukseskan program-program kesehatan terutama di bidang kesehatan gigi dan mulut, sekaligus ingin mendorong kecukupan dokter spesialis gigi untuk seluruh kabupaten/kota di Sumbar,” jelas Busril.
Dalam masa kepengurusannya nanti, PDGI Sumbar juga akan mendorong dua Fakultas Kedokteran Gigi yakni di Universitas Andalas dan Universitas Baiturahmah agar bisa mendirikan Pendidikan Program Dokter Gigi Spesialis (PPDGS) di Sumbar.
Ini semua dilakukan untuk mencukupi jumlah kekurangan dokter spesialis gigi yang presentasenya sangat jauh dari jumlah dokter spesialis dengan masyarakat Sumbar.
“Bayangkan saja, saat ini Sumbar hanya memiliki 942 dokter gigi aktif dan 42 dokter spesialis. Sedangkan masyarakat Sumbar ada sekitar 5,53 jiwa. Ini tentu tidak sebanding,” ungkapnya.
Apalagi, katanya, lebih dari setengah dokter spesialis gigi itu berada di Kota Padang sehingga kurang dari setengahnya tersebar di kabupaten/kota lainnya. “Ini catatan bagi kita. Semoga melalui Dinkes Sumbar, ketersediaan dokter spesialis gigi di daerah bisa terpenuhi,” harap Busril.
Ketua PB PDGI, Usman Sumantri meminta pemprov agar mempercepat untuk penambahan dokter spesialis gigi tersebut. Ia juga mengharapkan lebih banyak dilakukan diskusi dengan pemerintah agar terjalin kerja sama yang akan menguntungkan anggota PDGI sendiri.
“Kita harus seiring sejalan agar tak dirugikan. Organisasi ini untuk memperbaiki kesejahteraan anggotanya,” ucap Usman.
Kepala Dinkes Sumbar Lila Yanwar mengakui tak meratanya penempatan dokter gigi di kabupaten/kota di Sumbar. Salah satunya karena fasilitas yang belum memadai.
“Ternyata dokter spesialis kita sangat dibutuhkan karena untuk melakukan operasi gigi saja masyarakat harus menunggu hingga 6 bulan untuk mendapatkan giliran. Sebab itu, penambahan dokter spesialis beserta alatnya juga sangat diperlukan,” jelas Lila.
Upaya pemerintah saat ini sudah membantu pembiayaan alat untuk penyakit kanker, jantung dan stroke ke rumah sakit yang masuk dalam rumah sakit jejaring, dan untuk kesehatan gigi dan mulut ke depannya juga bisa dikembangkan.
“Masih banyak rumah sakit yang tak memiliki alat rontgen gigi dan lainnya karena harganya yang tak murah,” ucap Lila.
Dalam hal ini, Lila juga meminta agar kepala daerah di kabupaten/kota bisa mempertahankan dokter-dokter spesialis yang ada di daerah masing-masing agar tak menumpuk di RS yang ada di Kota Padang saja.
Dalam mendukung tujuan mulia ini, Bank Nagari turut menciptakan sistem digitalisasi bernama Nagari Klinik Integrasi Sistem Solusi (N-KISS) untuk peningkatan layanan di klinik gigi di Sumbar yang akan memberikan kemudahan dari segala sisi, baik untuk dokter, masyarakat sendiri, pun Bank Nagari.
“Aplikasi ini akan memudahkan masyarakat jika ingin membuat janji dengan dokter, jadi tidak perlu datang untuk mendaftar. Hanya melalui aplikasi ini, semua informasi sudah jelas. Begitupun untuk keuangan juga akan lebih akuntabel,” ujar Direktur Keuangan Bank Nagari Sania Putra.
“Harapannya, semoga aplikasi ini nantinya akan lebih berkembang, tak hanya digunakan oleh dokter gigi yang ada di klinik saja tapi juga dokter-dokter lainnya,” tuturnya.
Pada pelantikan pengurus PDGI cabang Padang, Sawahlunto/Solok, Agam, Tanah Datar, Sijunjung, Bukittinggi, Dhamasraya, Pasaman, Pesisir Selatan, Pariaman, Lima Pulih Kota itu, juga dilakukan seminar kepemimpinan oleh Ketua PB PDGI Usman Sumantri dan Wakil Rektor Unand Insannul Kamil sebagai pemateri, serta dilakukan juga rapat kerja di hari yang sama. (cr7)
