Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Sekjen Kemenkes Oscar Primadi menjelaskan Tim Task Force Covid-19 memberikan dukungan dan pendampingan terhadap daerah 12 provinsi prioritas. Tujuannya agar daerah punya pola interfensi penanganan covid-19 yang sama dengan pusat.
”12 provinsi ini yang kasus Covid-19 signifikan,” ucapnya. Provinsi tersebut adalah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, Sumatera Utara, dan Papua. Lalu bertambah lagi tiga provinsi yakni Banten, Aceh, dan Riau.
Bentuk pendampingan 12 provinsi tersebut adalah memetakan cara bagaimana menurunkan angka kasus Covid-19 baru. Selain itu menurunkan angka kematian dan meningkatkan angka kesembuhan dari Covid.
Kegiatan yang dilakukan tim tersebut tidak hanya turun ke lapangan. Namun, menurut Oscar, Tim Task Force Covid-19 melakukan advokasi dan pendekatan ke tokoh-tokoh kunci di daerah. ”Kami mendengar dan berdiskusi lalu memetakan apa yang harus dilakukan,” tuturnya.
Setelah dilakukan kunjungan hingga kedua kali, Tim Task Force Covid-19 masih perlu melakukan kunjungan ketiga yakni pada akhir bulan ini. Oscar berharap setelah ada pendampingan ini akan terjadi perbaikan. ”Kami juga melakukan kunjungan lapangan khusus untuk penguatan,” bebernya.
Sejauh ini perbaikan sudah terlihat. Misalnya di beberapa provinsi prioritas mengalami penambahan jumlah rumah sakit rujukan. Jumlah keterisian tempat tidur ruang isolasi dan ICU untuk pasien Covid-19 berkurang. ”Jika dibandingkan dengan sebelum tim diterjukan, sekarang angka kesembuhan meningkat dan angka kematian di beberapa provinsi menurun,” tuturnya.
Terkait vaksinasi, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menuturkan, tidak semua masyarakat bakal jadi sasaran vaksinasi. Terutama di tahap awal.
Sebab sasaran yang dikejar ialah untuk memperoleh herd immunity atau kekebalan imunitas. Artinya, 70 persen populasi harus mendapat vaksinasi Covid-19. ”Ini dengan asumsi dari seluruh penduduk punya tingkat kerentanan atau level keterancaman terhadap wabah sama. Asumsinya viral loadnya merata dan sama,” tuturnya.
Namun, bila dilihat dari kasus yang ada di Indonesia, tidak semua daerah memiliki viral load sama. Pada tingkat satu provinsi saja, hanya terpusat di beberapa kota. Itu pun, tidak seluruh bagian kota memiliki viral load tinggi. Karenanya, nantinya akan dilakukan pemetaan secara detail bagaimana kondisi di lapangan termasuk viral load masing-masing sebelum dilakukan vaksinasi.
”Kalau viral load-nya tinggi bisa 70 persen divaksin,” katanya. Sementara untuk wilayah keterancamannya rendah bisa jadi penduduknya tidak divaksinasi dalam program ketercapaian herd immunity.
Misalnya, untuk daerah-daerah 3T yang aksesnya sulit dijangkau. Menurutnya, masyarakat untuk ke sana saja sulit apalagi Covid-19 yang penularannya dibawa oleh manusia. ”Kalau orangnya saja tidak pernah ke sana, tidak mungkin Covid-19nya jalan sendiri ngelencer ke tempat itu,” papar Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) tersebut.
Hal sama juga berlaku untuk TNI, Polri, hingga guru yang sebelumnya ditargetkan jadi sasaran vaksinasi tahap awal. Muhadjir mengatakan, itu baru skenario awal. Nanti akan didetailkan kembali. Sebab, bisa jadi TNI tersebut berada di daerah 3T yang belum tentu satu bulan sekali akan bertemu dengan orang lain.
”Jadi tidak otomatis semua TNI divaksin. Presiden sudah meminta panglima untuk memetakan,” jelasnya. Begitu juga untuk guru di wilayah 3T. ”Beda dengan guru di daerah merah, yang viral load-nya tinggi. Itu yang diprioritaskan,” sambungnya.
Selain itu, lanjut dia, Presiden selalu mewanti-wanti supaya hati-hati terhadap vaksin ini. Meski diinstruksikan cepat tapi tidak boleh grasak-grusuk. Harus dihitung betul termasuk by name by address-nya siapa, orangnya siapa, hingga alasannya kenapa harus dia.
Kehati-hatian ini juga menyangkut penanganan prosedur, termasuk penyiapan tenaga ahli. Karena vaksin berasal dari berbagai macam jenis maka penanganannya dan tenaga medisnya juga harus dilatih dengan sungguh-sungguh. ”Jangan sampai jadi kesalahan human error dalam vaksinasi,” pungkasnya. (lyn/mia/jpg)
Advertisement
Advertisement
Padang EkspresIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement


