Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Kemarin (12/11), Kementerian Kesehatan mengajak seluruh pihak bertepuk tangan selama 56 detik pada pukul 12.00. Ini salah satu bentuk apresiasi kepada nakes yang memberikan pelayanan saat pandemi Covid-19.
Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto kemarin menyatakan arah kebijakan pembangunan kesehatan 2020-2024 adalah meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan semesta. Terutama penguatan kesehatan dasar. “Caranya dengan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif didukung dengan pemanfaatan teknologi,” kata Terawan.
Dia menyatakan pandemi Covid-19 menuntut adanya perubahan dari segala aspek. Masyarakat dapat melakukan aktivitas dengan menerapkan protokol kesehatan. ”Pemeintah terus berupaya tangani pandemi Covid-19 dengan dukungan dan peran serta stakeholder dan masyarakat,” tutur Terawan.
Bagi sektor kesehatan, pandemi ini memberikan pelajaran bahwa harus ada kemandirian produk obat dan alkes demi ketahanan nasional. Terawan menjelaskan, Kemenkes dan pemangku kebijakan laintelah mencoba mewujudkan adanya bahan baku obat, alkes, dan low medium tekhnologi dafi dalam negeri untuk dimanfaatkan dalam penanganan Covid-19.
Pekerjaan rumah lain di sektor kesehatan adalah pemberantasan stunting. Sebab stunting menyebabkan kerugian jangka panjang dalam pembangunan negara. ”Untuk mengatsi masalah kesehatan, perlu ada inovasi dan harmonisasi seluruh pemangku kesehatan,” katanya. Tujuannya untuk meningkatkan layanan kesehatan yang terjangkau bagi masyarakat. Produk obat dan alkes yang diprodukai harus sesuai standar dan mutu.
”Melalui momentum HKN ini saya mengajak seluruh pihak bekerja sama dalam berinivasi untuk percepatan pembangunan kesehatan tanpa menyalahi aturan yang berlaku,” ungkapnya.
Terkait dengan layanan kesehatan dan tenaga kesehatan, Waketum 1 Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dr Adib Khumaidi SpOT memberikan komentar bahwa pandemi ini harusnya dijadikan sinyal untuk memperbaiki layanan kesehatan. Mulai dari kemampuan sarana dan prasaranan kesehatan. Belakangan berita terkait kekurangan ruang isolasi mauapun ICU khusus Covid-19 menjadi masalah. Akhirnya angka kesakitan dan kematian cukup tinggi.
”Maldistribusi SDM juga terlihat,” tuturnya kemarin. Sehingga ketika ada satu dokter yang positif Covid-19 atau meninggal maka akan jadi masalah serius dalam layanan kesehatan. Bisa jadi satu wilayah pelosok hanya ada satu atau dua dokter spesialis tertentu. Jika ada yang meninggal maka layanan kesehatan di wilayah tersebut akan kelimpungan.
Tidak bisa dipungkiri bahwa dokter banyak di kota-kota besar. Selain soal kesejahteraan, alat pendukung untuk praktik di wi-layah menjadi persoalan. ”Supply chain (rantai pasok, Red) obat dan vaksin di Indonesia juga lemah,” tuturnya. Begitu juga soal teknologi terkini dalam pengobatan.
Adib menyatakan bahwa dokter di tanah air bukannya tak mampu untuk menggunakan alat-alat yang modern. Banyak dokter yang belajar dari luar negeri. ”Namun sampai sini tidak bisa praktik karena alkes luar masuk ke Indonesia mendapat pajak yang besar,” katanya.
Selain itu, transfer ilmu dari dokter luar negeri juga perlu difasilitasi oleh negara. Terutama terkait dengan dokter sub spesialis yang membutuhkan keahlian yang lebih detil dan terkini. Indonesia harus menyediakan alat kesehatan yang didukung dengan kemampuan tenaga kesehatan dalam mengoperasikannya.
Apalagi mengingat lulusan dokter tiap tahunnya selalu melimpah. ”Agar masyarakat tak perlu berobat ke luar negeri,” katanya. Namun dia mengingatkan, adanya peluang ini bukan berarti dokter asing bisa bebas praktik dan memberikan layanan kesehatan di Indonesia.
Selanjutnya Adib membandingkan negara tetangga yang bisa menyediakan layanan kesehatan yang murah. Adib mencontohkan Malaysia yang mampu membangun institut jantung nasional. ”Ini masalah komitmen pemerintah dalam menyediakan alkes dan obat yang mudah dan murah,” bebernya.
Sudah jamak diketahui 90 persen bahan baku obat didapat dari luar negeri. Adib pun mendorong agar industri farmasi dalam negeri juga mendapatkan perhatian. ”Ini bisa menekan harga obat,” katanya.
Selanjutnya program promotif dan preventif di tingkat fasilitas primer yang lemah. Apa yang digaungkan pemerintah terkait gerakan pencegahan Covid-19 merupakan salah satu bentuk promotif dan preventif. Untuk itu, Adib berharap pada momen HKN ini ada perhatian serius pada sektor kesehatan.
Adib berharap ada peningkatan harga layanan untuk tenaga kesehatan dan standar pelayanan ditingkatkan pada era jaminan kesehatan nasional (JKN) ini. INA-CBGs yang merupakan standar pelayanan untuk BPJS Kesehatan menurut Adib sejauh ini masih dalam konsep layanan minimal. Belum mengarah standar kemanan pasien. ”Layanan BPJS Kesehatan ini sangat menguntungkan masyarakat tapi kita harus bicara rasionalisasi layanan kesehatan,” ucapnya. (lyn/wan/jpg)
Advertisement
Advertisement
Padang EkspresIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement




