Karyawan Rumah Makan Wajib Tes Swab

ilustrasi. (jawapos.com)

Semakin meningkatnya kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di Kota Padang, disinyalir akibat ketidakdisiplinan masyarakat menjalankan protokol kesehatan khususnya di rumah makan, restoran, kafe dan sejenisnya.

Untuk itu, Gubernur Sumbar Irwan Prayitno mengeluarkan instruksi tentang pengawasan dan penegakkan protokol kesehatan di rumah makan/restoran/kafe dan sejenisnya di Kota Padang.

Instruksi bernomor 360/223/Covid-19-SBR/X-2020 itu ditujukan kepada wali kota Padang dan para pelaku usaha rumah makan/restoran/kafe dan sejenisnya di Kota Padang. Gubernur menginstruksikan kepada wali kota Padang agar memperketat pengawasan dan penegakan Perda No 6 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19 di seluruh rumah makan, restoran, kafe dan sejenisnya.

“Seluruh pengelola dan karyawan rumah makan, restoran, kafe dan lainnya, wajib mengikuti tes swab, pemeriksaan RT-PCR paling lambat dua minggu setelah ditetapkan instruksi ini,” kata Irwan Prayitno.

Berarti deadline tanggal 3 November 2020 mendatang. Sementara untuk pelaksanaan tes swab tersebut tidak dipungut biaya atau gratis dan gubernur harap pada pihak-pihak yang bersangkutan segera menghubungi Dr Andani Eka Putra di Labor Fakultas Kedokteran Unand.

Bagi rumah makan, restoran, kafe dan sejenisnya yang telah melakukan tes swab dan mengikuti protokol kesehatan akan diberi sertifikat. Namun jika ada pengelola dan karyawan rumah makan, restoran, cafe dan sejenisnya itu tidak mengikuti tes swab dan tidak mematuhi protokol kesehatan, maka tempat usahanya akan ditutup/disanksi berdasarkan Perda No 6 Tahun 2020.

“Instruksi ini mulai berlaku pada Selasa (20/10). Saya minta Satpol PP untuk melakukan penertiban di setiap rumah makan, restoran, kafe dan sejenisnya. Kalau ada yang melanggar aturan Perda tersebut akan dilakukan tindakan tegas,” sebutnya.

Sebelumnya dalam menekan kasus positif Covid-19 di Kota Padang, Gubernur telah memerintah Satpol PP Sumbar untuk melakukan penindakan hukum bagi masyarakat Sumbar yang melanggar Perda Nomor 6 Tahun 2020, tentang AKB.

“Kita telah melakukan kerja sama dengan Kapolda Sumbar, untuk melakukan penindakan hukum Perda AKB mulai dari sanksi administrasi sampai dengan sanksi Pidana kurungan,” jelas Gubernur.

Selain itu Gubernur Sumbar juga memberikan sanksi tambahan pada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang melanggar Perda AKB. Mulai dari penundaan kenaikan pangkat atau golongan sampai pengurangan tunjangan.

Menyikapi instruksi Gubernur tersebut, Kepala Disparbud Kota Padang, Arfian mengatakan Pemko Padang sepenuhnya mendukung dan melaksanakan instruksi Gubernur Sumbar sebagai langkah antisipasi dan upaya pemutusan mata rantai penularan Covid-19 khususnya di sektor industri pariwisata.

“Ya, kami baru saja menerima surat instruksi dari Gubernur Sumbar. Intinya mewajibkan seluruh pengelola dan karyawan tempat makan, restoran, dan cafe di Kota Padang untuk ikut tes swab paling lambat 2 minggu setelah instruksi itu keluar,” jelas Arfian kepada Padang Ekspres, Selasa (20/10).

Baca Juga:  Perusahaan Teknologi Kesehatan Sambut Baik Pengadaan Vaksin Covid-19

Ia menambahkan, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan akan langsung memanggil dan bertemu seluruh pengelola tempat makan, restoran, dan kafe di Kota Padang. “Dalam pertemuan itu nantinya, kami langsung menjelaskan dan mensosialisasikan apa-apa saja yang disebutkan di dalam instruksi termasuk tes swab itu,” ungkapnya.

Lebih lanjut Arfian menyampaikan, bagi pengelola tempat makan, restoran, atau kafe yang tidak mematuhi instruksi Gubernur tersebut, maka akan ada sanksi yang diberikan sesuai dengan yang tertulis di surat instruksi. “Sanksi yang diberikan bagi pengelola yang tidak patuh, maka tempat usaha mereka akan ditutup atau disanksi sesuai dengan Perda No. 6 Tahun 2020 tentang AKB,” tegasnya.

Arfian menjelaskan, tes swab yang diperuntukkan bagi pengelola dan karyawan tempat makan, restoran dan cafe diberikan secara gratis dan ditanggung oleh Pemprov Sumbar.
Terpisah, Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Provinsi Sumbar, Maulana Yusran mengatakan, pihaknya mendukung langkah dari Pemprov Sumbar untuk mewajibkan kepada pengelola dan karyawan rumah makan, restoran, kafe, dan sejenisnya untuk ikut tes swab.

“Ini kan sebagai satu langkah atau upaya yang dilakukan oleh Pemerintah untuk melakukan tracing agar mengetahui siapa saja yang terinfeksi Covid-19 dan dilakukan langkah selanjutnya,” ujarnya.

Apalagi Maulana menyebutkan, tes swab itu dilaksanakan secara gratis dan tidak memberatkan pengelola rumah makan, restoran, kafe, dan sejenisnya untuk membayar tes swab tersebut. “Kalau dilaksanakan secara gratis, ya kami pada dasarnya mendukung. Nah, tapi kalau diberatkan biayanya kepada pengelola maka pasti sangat terbebani. Pasalnya

perekonomian mereka juga sangat berdampak akibat pandemi Covid-19 ini,” ungkapnya.
Ia menyebutkan, tes swab secara massal untuk pengelola dan karyawan rumah makan, restoran, kafe dan sejenisnya di Kota Padang belum pernah dilakukan. “Namun kalau secara personal atau satu tempat usaha, mungkin sudah dilakukan tes swab bagi pengelola dan karyawan mereka,” jelasnya.

Dia berharap, instruksi Gubernur itu dilakukan secara konsisten, baik di restoran, rumah penduduk, hotel, rumah makan. Begitu ditemukan maka segera dilakukan isolasi.
“Kasusnya ini banyak Orang Tanpa Gejala (OTG) karena protokol kesehatan tidak dijalankan dengan baik, seperti penggunaan masker. Ketika makan di restoran pasti pakai masker, lalu setelah itu tidak dilakukan lagi. Jadi kalau tracing kami setuju, asal tidak membebani pelaku usaha,” tukasnya. (eri/a)