
Anggota DPR RI Komisi VI Nevi Zuairina pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi VI dengan BUMN Farmasi yang dihadiri para direksi PT Biofarma(Persero), PT Kimia Farma, Tbk dan PT Indofarma, Tbk meminta tindak lanjut kasus alat rapid test antigen bekas dan progress pembuatan vaksin untuk vaksinasi tahap berikutnya agar dapat dituntaskan secara cepat dan efektif.
Nevi mengatakan, kasus alat rapid test antigen bekas di Bandara Kualanamu menjadi pelajaran berharga bangsa ini akan keseriusan dalam penanggulangan Covid-19 di tanah air.
"Kejadian penggunaan alat rapid test antigen bekas (daur ulang) di Bandara Internasional Kualanamu mencoreng bangsa ini baik dari dalam maupun pandangan orang luar negeri," ujar Nevi.
Untuk itu, dia meminta agar kontrol dan monitor SDM di BUMN Farmasi diperketat agar kejadian seperti di Kualanamu tidak terulang.
Kemudian, dia berharap pada tahap selanjutnya, penanganan Covid-19 -19 yang berhubungan dengan vaksin dapat dilakukan dengan cara yang efektif dan efisien. Program vaksin gotong-royong akan menjadi simbol keseriusan negara dalam upaya penanggulangan pandemi yang sudah berlangsung lebih satu tahun ini.
Politisi PKS ini menekankan, bahwa Program Vaksin Mandiri atau kegiatan vaksin yang tidak tergabung dalam program pemerintah jangan sampai menjadi kegiatan bisnis oleh pihak manapun.
Semangat melawan pandemi dengan mengedepankan vaksin nusantara atau vaksin merah putih dapat terus dijalankan dengan uji klinis terus menerus. Dengan menerapkan manajemen vaksinasi yang berujung pada "herd imunity" akan menjadi jalan yang baik pada penyelesaian pandemi ini.
Nevi tetap meminta agar prioritas vaksin produksi dalam negeri, seperti vaksin merah putih menjadi terdepan dalam mengiringi program vaksinasi di masa depan.
"Pemerintah dan holding BUMN farmasi sudah membangun sistem yang bersifat terbuka dan dapat diakses oleh publik. Saya minta tidak ada yang dirugikan. Keterbukaan baik pendataan, distribusi, pelaksanaan, serta edukasi vaksinasi yang benar bagi warga merupakan langkah nyata bagi negara ini dalam mengurai satu persatu persoalan pandemi ini" jelasnya.
Legislator asal Sumatera Barat II ini juga menyampaikan aspirasi dari daerah pemilihannya, bahwa terkait produksi alat pelindung diri (APD) yang nantinya akan digunakan pada program vaksinasi gotong-royong diharapkan melibatkan UMKM.
Pelibatan UMKM dalam proses pelaksanaan program yang masif se-Indonesia ini setidaknya akan memberi dukungan yang baik pada ekonomi kerakyatan di masa pandemi.
"Harus terus dilakukan evaluasi untuk perbaikan program sebelumnya hingga memastikan ketersediaan vaksin merata dan cukup untuk rakyat Indonesia. Yang juga tidak kalah penting pada sorotan dunia adalah kepastian semua vaksin beredar di Indoensia mendapatkan Emergency Use Listing (EUA) dari WHO. Manajemen Informasi tentang vaksin ini menjadi sangat penting," ingatnya lagi.(rel)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

