Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Sikapi Kasus Keracunan Obat, Nevi Minta BPKN Tingkatkan Tindakan Preventif
A
Penulis: Admin Padek❯

Saat ini, kata Nevi, pemerintah telah memastikan bahwa kasus gagal ginjal yang melanda 245 anak di sejumlah daerah di Tanah Air, disebabkan zat kimia yang ada di dalam pelarut obat-obatan yang dikonsumsi oleh para pasien.
Menurutnya, ketika tindakan preventif ketat dilakukan, maka akan menjadi pertahanan pertama agar kejadian seperti ini tidak terjadi.
“Selama ini BPKN bekerja memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah sesuai UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Saya mempertanyakan, apakah BPKN dapat melakukan kegiatan tanpa harus menunggu aduan yang masuk. Karena ini dapat menjadi pertahanan pertama pada perlindungan konsumen,” tutur Nevi.
Legislator asal Sumatera Barat II ini menilai, nasib perlindungan konsumen di Indonesia masih jauh dari harapan yang ideal. Berbagai kejadian keracunan obat seperti ini, katanya akan menjadi pelajaran berharga bagi negeri ini. Betapa pentingnya menjaga aset bangsa berupa SDM yang terancam nyawanya sejak usia dini.
Nevi menambahkan, BPKN sesuai fungsinya mesti semakin gencar menyebarluaskan informasi melalui media tentang perlindungan konsumen dan memasyarakatkan sikap keberpihakan pada konsumen. Hal ini sangat penting agar masyarakat kembali percaya dalam menjalankan kehidupan di negeri ini.
Dalam RDP tersebut, politisi PKS ini mempertanyakan BPKN terhadap persoalan gangguan ginjal akut pada anak yang mencapai 304 terdiagnosis, 159 meninggal. Apa saja yang telah dilakukan BPKN untuk menindaklanjuti permasalahan ini. Bagaimana koordinasi BPKN dengan BPOM selaku lembaga pengawasan untuk melindungi konsumen terhadap pemakaian obat dan makanan. Kemudian, dia menanyakan bagaimana koordinasi kepolisian dalam melindungi konsumen dari penggunaan barang dan jasa agar tidak merugikan konsumen.
“Saya berharap, tidak ada kasus besar seperti ini yang mengorbankan nyawa calon penerus bangsa. Agar tidak terjadi kebingungan di masyarakat dan semakin meningkatkan kepercayaan dan pemahaman konsumen, BPKN mesti tampil di depan sebagai lembaga representasi pemerintah yang kompeten, kredibel dan terpercaya,” kata Nevi Zuairina.(rel)
Advertisement
Advertisement
Padang EkspresIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement




