Aturan Mudik masih Dibahas, Naik Pesawat Bisa GeNose

41
Direktur Utama PT Bio Farma (Persero) Honesti Basyir sesaat sebelum mengikuti rapat kerja dengan Komisi IV DPR di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (29/3/2021). Rapat membahas membahas kesiapan dan pelaksanaan serta realisasi penyediaan vaksin Covid 19. FOTO: HENDRA EKA/JAWA POS

Satgas Covid-19 mengeluarkan Surat Edaran (SE) terbaru dengan nomor 12 tahun 2021 yang bakal mengatur perjalanan orang dalam dan luar negeri selama masa Pandemi Covid-19.

Sebagian besar aturan dalam SE terbaru ini serupa dengan SE sebelumnya, hanya saja kali ini pemerintah memperluas cakupan penggunaan tes dengan alat deteksi GeNose C-19 yang sebelumnya hanya digunakan di moda Kereta Api dan penggunaan terbatas pada moda transportasi darat saja, kini GeNose bakal dipakai di moda transportasi udara dan laut.

Jubir Kementerian Perhubungan Adita Irawati mengungkapkan saat ini Kementerian Perhubungan tengah menindaklanjuti SE dimaksud dengan menyusun Surat Edaran (SE) Kementerian Perhubungan yang nantinya akan mengatur detail penerapan protokol kesehatan terhadap pelaku perjalanan orang di dalam negeri pada masa pandemi Covid-19 ini.

Adita mengatakan, SE ini memuat beberapa poin tambahan sebagai pembaharuan dari SE Gugus Tugas sebelumnya yaitu pemberlakuan tes GeNose C19 bagi calon penumpang angkutan udara dan angkutan laut sebelum keberangkatan.


Tes ini adalah persyaratan perjalanan orang dengan angkutan udara. ”Tes GeNose bagi penumpang angkutan udara dan laut ini menjadi alternatif yang dapat dipilih penumpang sebagai persyaratan perjalanan selain RT-PCR maupun rapid test antigen yang sudah berlaku sebelumnya,” jelas Adita kemarin (29/3).

Adita berharap agar seluruh operator transportasi termasuk stakeholder untuk dapat mematuhi aturan yang telah ditetapkan baik oleh Satgas maupun SE Kementerian Perhubungan yang saat ini masih dalam proses penyusunan. ”Dalam waktu dekat kita akan menetapkan dan mensosialisasikan aturan Kemenhub terkait SE ini di masyarakat luas ini,” katanya.

Adita menekankan bahwa aturan SE maupun turunannya berlaku pada kondisi umum dan tidak termasuk pengaturan di masa mudik atau libur lebaran yang akan diatur secara khusus.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan larangan mudik yang didasari oleh pertimbangan untuk mengantisipasi lonjakan kasus Covid-19 dan hasil keputusan rapat koordinasi tingkat menteri. ”Sebagai tindak lanjutnya, saat ini kami tengah menyusun aturan pengendalian transportasi yang melibatkan berbagai pihak,” kata Budi kemarin.

Dalam melakukan penyusunan aturan tersebut, Kemenhub juga merujuk pada hasil survey persepsi masyarakat terhadap pergerakan perjalanan pada masa Idul Fitri yang dilaksanakan pada bulan Maret 2021 secara online oleh Balitbang Kemenhub bekerja sama dengan Institut Teknologi Bandung dan lembaga media. Survei tersebut diikuti oleh 61.998 responden yang berprofesi sebagai karyawan swasta 25,9 persen sisanya PNS, Mahasiswa, BUMN, Wiraswasta, Ibu Rumah Tangga dan lainnya.

Baca Juga:  Coca-Cola bersama Polda dan Apindo Beri Layanan Vaksinasi Covid-19 

Berdasarkan hasil survei tersebut, jika mudik dilarang, 89 persen masyarakat tidak akan mudik, 11 persen nya akan tetap melakukan mudik atau liburan. Estimasi potensi jumlah pemudik saat ada larangan mudik secara nasional sebesar 27,6 juta orang. Dengan tujuan daerah mudik paling banyak ialah Jawa Tengah 37 persen, Jawa Barat 23 persen dan Jawa Timur 14 persen.

Selain merujuk pada survei tersebut, Kemenhub juga meminta masukan dari berbagai pihak termasuk pengamat transportasi, sosiolog dan stakeholders lainnya. Masukan ini akan menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun aturan terkait pengendalian transportasi maupun sanksinya jika ada pelanggaran.

Sementara itu, Ketua Umum Organisasi Gabungan Angkutan Darat (Organda), Adrianto Djokosoetono mengungkapkan bahwa sudah dilakukan pertemuan antara Organda dan Kemenhub, namu ia menyebut bahwa aturan masih terus dirumuskan hingga hari ini.

Organda sendiri kata Adrianto meminta agar pemerintah memiliki rencana yang matang dalam penerapan larangan tersebut. Agar kejadian tahun lalu tidak terulang lagi. ”Tahun lalu dilarang tapi banyak yang melanggar. Banyak muncul angkutan liar. Sehingga saya minta agar mekanisme kontrolnya benar-benar disiapkan,” jelas Adrianto.

Selain itu, ia meminta pemerintah memperhatikan kondisi para pengusaha angkutan darat yang selama ini berjuang untuk bertahan di tengah pandemi. Para pengusaha tersebut akan kembali terpukul dengan kebijakan larangan mudik.

Beberapa insentif perlu disiapkan pemerintah. Utamanya soal kredit kendaraan. Sebagian besar kendaraan dibeli oleh pengusaha angkutan darat dengan mekanisme leasing. ”Yang mana para kreditur leasing itu sangat jarang memberikan keringanan cicilan. Buktinya banyak bus yang sudah ditarik oleh leasing. Jadi para pengusaha yang selama ini ada harapan bertahan bisa kolaps,” jelasnya.

Insentif lain kata Adrianto bisa berupa stimulus pajak dan perizinan. Kemudian juga mempercepat alokasi vaksin bagi para sopir kru dan pelaku angkutan darat. ”Karena mudik nanti mereka tidak beroperasi. Maka kesempatan ini bisa digunakan. Setelah liburan kalau demand meningkat lagi, mereka bisa lebih tenang,” pungkasnya. (tau/jpg)