Komisi V Ingatkan Pesan Jokowi: Pembebasan Lahan Tol Ganti Untung

153

Pembebasan lahan untuk pembangunan jalan tol tidak bisa disamakan dengan pembangunan jalan nasional yang biasanya dikenal dengan istilah ganti rugi. Jadi pembebasan lahan jalan tol harus ganti untung. Kenapa berbeda? Sebab, nilai tanah di kawasan jalan tol, tidak akan naik nilainya.

Hal itu terungkap dalam pertemuan Anggota Komisi V DPR RI dengan mitra kerja dan Pemprov Sumbar, di Aula Kontor Gubernur Sumbar, Senin (15/2/2021).

Anggota Komisi V Syahrul Aidi Maazat meminta agar proses penggantian lahan untuk pembangunan tol harus menguntungkan masyarakat. Karena lahan yang sudah dilewati tol, nilai tidak akan bertambah, karena akses akan tertutup.

“Tolong ya…, pola pikirnya untuk mengganti lahan tol itu harus menguntungkan masyarakat. Jangan lagi beranjak dari ganti rugi. Sampai saat ini masih mengacu pada ganti rugi, masyarakat rugi,” sebut Syahrul, menyikapi pembebasan lahan tol Padang-Pekanbaru tersebut.

Menurutnya penggantian lahan tanah tol saat ini, tidak mempertimbangkan nilai tanah masyarakat. “Mana ada…, selama ini tanah yang sudah dilewati tol, nilai tanahnya tidak pernah naik. Karena akses masyarakat pada tol sudah ditutup. Bahkan, sisa tanah setelah pembebasan sulit dimanfaatkan. Inilah pertimbangannya, nilai tanah di sekitar tol itu tidak naik. Karena akses ke tol tidak terbuka seperti jalan umum lainnya,” sebutnya.

Menurutnya, ada perbedaan harga tanah ketika ada pembangunan jalan nasional dengan pembangunan jalan tol. Ketika jalan tol dibangun, akses ke jalan tidak leluasa, harus melalui pintu. Kondisi ini yang membuat harga tanah tidak ada peningkatan pada warga.

Sedangkan, ketika tanah masyarakat dibebaskan untuk jalan nasional, maka nilai tanah yang tinggal akan lebih tinggi. Karena memang akses ke jalan utama terbuka langsung.

Baca Juga:  Reshuffle Kabinet Bergulir Pekan Ini?

“Pola pikir ini harus menjadi landasan menentukan penggantian tanah. Kalau sekarang masih ganti rugi. Apalagi Presiden Jokowi sudah meminta untuk penggantian lahan itu harus ganti untung,” sebutnya.

Diakuinya untuk menetapkan harga pembebasan lahan tol menggunakan apraisal. Nah mestinya tim apraisal menggunakan acuan berbeda dengan pembebasan lahan tol.

Meski begitu, Syahrul mendukung penyelesaikan pembangunan tol tersebut. Menurutnya, dengan tuntasnya tol Padang-Pekanbaru akan mendongkrak perekonomian dua daerah tersebut.

“Keberadaan tol itu memang untuk memangkas waktu tempuh. Mulai pergerakan orang dan barang. Jika tol ini rampung jelas sangat membantu perekonomian Sumbar dan Riau. Sumbar ada sumber pangan untuk Riau hingga Kepri,” katanya.

Hal yang sama disampaikan Anggota DPR RI Komisi V, Tamanhuri. Legislator asal Lampung ini mendorong agar pembebasan lahan dapat diselesaikan dengan cepat. Karena pembangunan tol itu cukup menguntungkan masyarakat. “Kita membutuhkan tol ini untuk mendukung perekonomian,” sebut Tamanhuri.

Laporan dari pejabat teknis, pembebasan lahan STA 0-4,2 sudah selesai. Beberapa titik yang belum terbebaskan sudah diselesaikan secara konsinyasi.

Sementara STA4,2-36,6 masih dalam proses. Pada ruas itu awalnya ada penolakan dari masyarakat. Penolakan itu diterima gubernur hingga akhirnya dilakukan perubahan trase. Perubahan itu membuat jadwal agak terlambat.

Dalam proses pembebasan lahan di trase baru, ada tuntutan hukum dari masyarakat. Pemprov Sumbar kalah hingga ke MA. Namun pemerintah daerah kembali melakukan pendekatan pada pemilik lahan dan mereka setuju untuk proses ulang. (*)

Previous articleBerinovasi, LLDIKTI Wilayah X luncurkan 4 Aplikasi Baru
Next articleOrangtua Dianjurkan Periksakan Gigi Anak ke SPH 3-6 Bulan Sekali