Kuota Jalur Zonasi SD 70 Persen, Pemda Bisa Sertakan Sekolah Swasta

42
ilustrasi. (net)

Semester genap tahun pelajaran 2020-2021 sudah separuh jalan. Itu berarti sebentar lagi masuk masa penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun pelajaran 2021-2022. Kemendikbud menetapkan sejumlah ketentuan baru dalam pelaksanaan PPDB.

Ketentuan baru dalam pelaksanaan PPDB tertuang dalam materi sosialisasi yang dibuat oleh Kemendikbud. Jalur PPDB masih sama yaitu zonasi, afirmasi, perpindahan orang tua atau wali, dan jalur prestasi. Ketentuan kuota untuk setiap jalur PPDB hampir tidak berubah.

Perbedaan sedikit berlaku untuk jenjang SD. Tahun lalu kuota jalur zonasi dipatok minimal 50 persen. Sementara tahun ini ditambah menjadi minimal 70 persen. Selain itu di PPDB jenjang SD tidak ada jalur prestasi. Tahun lalu masih ada jalur prestasi PPDB SD menyesuaikan sisa kuota.

Perbedaan yang cukup menonjol tahun ini adalah pemerintah daerah (pemda) dapat melibatkan sekolah swasta dalam pelaksanaan PPDB. Sementara tahun lalu sekolah swasta masuk dalam kelompok pengecualian pelaksanaan PPDB. Ketentuan pelaksanaan PPDB untuk sekolah swasta tahun ini ditetapkan oleh masing-masing pemda.

Dirjen PAUD-Dikdasmen Kemendikbud Jumeri mengatakan Kemendikbud terus sosialisasi ketentuan baru PPDB 2021. ”Saat ini kami di Medan mengumpulkan Kadinas (Pendidikan, red) se-Sumatera dan se-Kalimantan,” katanya, kemarin (8/3). Dia mengatakan, pemda diberikan keleluasaan untuk mengatur keterlibatan sekolah swasta dalam sistem PPDB.

Jumeri menjelaskan di dalam ketentuan baru itu memang dimungkinkan sekolah mengikuti pola PPDB seperti di sekolah negeri. Misalnya ikut dalam sistem online dengan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh pemprov, pemkot, atau pemkab masing-masing.

Menurut dia ada sejumlah alasan membuka kesempatan bagi sekolah swasta untuk tergabung dalam sistem PPDB pemerintah. Misalnya memberikan kesempatan kepada sekolah swasta untuk menerima siswa seperti di sekolah negeri. Keterlibatan sekolah swasta dalam sistem PPDB pemerintah sifatnya adalah pilihan. ”Belum tentu sekolah swasta mau gabung dengan mengikuti mekanisme yang ditetapkan pemda,” katanya.

Baca Juga:  KIP Apresiasi Inovasi Keterbukaan Informasi Publik UNP

Berkembang dugaan alasan dibukanya kesempatan PPDB di sekolah swasta untuk pemerataan. Misalnya di suatu zona jumlah sekolah negerinya terbatas, sementara sekolah swastanya banyak. Nah ketimbang anak-anak di sekolah tersebut harus berjuang ke sekolah di luar zonanya, lebih baik ke sekolah swasta namun masih satu zona. Jumeri mengatakan distribusi siswa seperti itu terjadi secara otomatis. ”Apabila ada kelebihan daya tampung di sekolah negeri, pasti meluber ke swasta,” katanya.

Pengamat pendidikan Indra Charismiadji menyoroti dibukanya kesempatan bagi pemda untuk menarik sekolah swasta dalam sistem PPDB. Meskipun ketentuannya tidak wajib, sekolah swasta bisa jadi sulit untuk menolak jika diajak pemda untuk tergabung dalam sistem PPDB.

Indra menegaskan, sekolah swasta itu adalah mitra pemerintah pusat atau pemda. Sekolah swasta bukan milik pemerintah sehingga tidak bisa diatur sampai teknis seperti urusan PPDB. ”Kok jadi makin kacau tata kelola pendidikan kita. Katanya merdeka,” jelasnya.

Dia mendapatkan informasi kebijakan itu dikeluarkan untuk mencegah penurunan angka partisipasi kasar (APK) pendidikan. Dengan kebijakan tersebut, sekolah swasta seperti diwajibkan menerima siswa-siswa yang tidak tertampung di sekolah milik pemerintah.

Indra mengatakan, pemerintah tidak boleh mengorbankan sekolah swasta untuk menampung dan menanggung biaya pendidikan peserta didik yang tidak sekolah. Seharusnya pemerintah pusat atau daerah dapat berkolaborasi supaya persoalan daya tampung sekolah negeri dapat diselesaikan. Seperti diketahui tidak semua sekolah swasta menerima dana BOS. Selain itu besaran dana BOS dihitung menurut standar minimal layanan.

Informasi yang beredar saat ini baru Pemprov Jawa Barat yang sudah resmi mengumumkan melibatkan sekolah swasta dalam sistem PPDB. Indra mengatakan daerah-daerah pasti akan menyusul. Saat ini Indra juga sedang terlibat pembahasan pelibatan sekolah swasta ke sistem PPDB di wilayah DKI Jakarta. (wan/jpg)

Previous articleProduksi Massal Drone Elang Hitam
Next articleBNN Minta Jurnalis Ambil Peran Penting