Lagi, Kasus Korona Varian Baru Ditemukan

31
ilustrasi varian baru korona. (net)

Kementerian Kesehatan kembali mengumumkan adanya pasien yang terpapar SARS-CoV 2 jenis b.1.1.7 atau varian baru. Di sisi lain, pemerintah mengumumkan adanya perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan bahwa ada empat orang yang sudah terkonfirmasi terpapar virus korona varian baru. Empat orang itu berasal dari Palembang, Kalimantan selatan, Balikpapan, dan Medan. ”Identifikasi merupakan hasil kerja sama lab antara Kemenkes Kemenristekbrin,” ucapnya kemarin (8/3).

Masing-masing yang terinfeksi virus baru ini dinyatakan positif Covid-19 pada waktu berbeda. Pasien asal Palembang diketahui positif pada 11 Januari. Kasus di Kalimantan Selatan terkonfirmasi positif pada 6 Januari. Lalu, kasus di Balikpapan dan Medan masing-masing terkonfirmasi pada 12 Februari dan 28 Januari. ”Mereka sudah sembuh dan keluar rumah sakit,” kata Budi.

Sebagai tindak lanjutnya, Kemenkes melakukan surveilan di masing-masing kota yang terdapat kasus varian baru. Lalu, mereka yang kontak erat dilakukan tes. Khusus hasil tindakan terhadap dua kasus varian baru di Karawang yang datang dari Arab Saudi, menurut dia, seluruh orang yang melakukan kontak erat dengan dua orang tersebut sudah dites dan negatif.

Budi mengapresiasi sistem karantina untuk penumpang di Bandara Soekarno Hatta. Berkat isolasi yang mereka lakukan, dua orang yang baru datang dari Arab Saudi itu tidak keluar bandara. Karena menunjukkan gejala, maka langsung dikirim ke rumah sakit.

Juru Bicara Kemenkes terkait vaksin Covid-19 Siti Nadia Tarmizi menyatakan, virus baru ini memang lebih cepat menular. Namun, tidak lebih mematikan dari virus sebelumnya. ”Mutasi pada tanduk menyebabkan virus, lebih mudah masuk ke sel sasaran,’ ujarnya.

Untuk itu, Nadia mengimbau agar masyarakat disiplin protokol kesehatan. Sementara itu, Menko Perekonomian Airlangga Hartanto menuturkan, pemerintah kembali memperpanjang PPKM berskala mikro hingga 22 Maret 2021.

Penerapan PPM mikro juga diperluas di tiga provinsi yakni Kaltim, Sulsel, dan Sumut. Perluasan itu dipicu kenaikan kasus Covid-19 yang cukup tinggi pada tiga provinsi itu. Meski begitu, selama tujuh minggu pemberlakukan PPKM, kasus aktif Covid-19 di 6 provinsi Jawa Bali mengalami penurunan. Mulai dari DKI, Banten, Bali, DIY, Jateng, dan Jabar.

”Kalau kita lihat secara keseluruhan bahwa PPKM (mikro) berhasil menekan laju penambahan kasus aktif. Tadi, indikatornya baik itu bed occupancy ratio (BOR) tingkat kesembuhan dan kematian baik tingkat nasional maupun 7 provinsi pelaksana PPKM mikro,” jelasnya.

Airlangga memastikan, masyarakat yang melakukan isolasi mandiri selama 14 hari akibat terinveksi Covid-19 akan mendapat beras gratis 20 kg. Penyaluran bantuan akan dikoordinasikan dengan TNI dan Polri. Selain itu, pemerintah juga akan membagikan masker kain sesuai standar kepada masyarakat desa.

Pemerintah juga masih melarang ASN, TNI, Polri, dan pegawai BUMN, dan BUMD untuk keluar daerah pada masa liburan Isra Miraj dan Hari Raya Nyepi. ”Pegawai swasta pun juga diimbau tidak melakukan kegiatan di luar daerah,” tambahnya.

Lantas, kapan PPKM akan berakhir? Airlangga menyebut, PPKM mikro akan terus berjalan dan sifatnya dinamis. Pemerintah juga terus memonitof dampak PPKM dibarengi dengan pelaksanaan vaksinasi.

”Kapan PPKM mikro ini dihentikan? Sesudah dalam tanda petik herd immunity tercapai, dan kalau daerah-daerah tersebut (yang melaksanakan PPKM mikro) relatif dari empat kriteria merah, orange, kuning, hijau, minimal semuanya sudah mencapai kuning atau hijau,” jelas Ketum Partai Golkar itu.

Sementara itu, Plt Sekjen Kementerian Desa dan PDTT Taufik Madjid mengungkapkan, hingga saat ini sudah 23 ribu desa di 6 provinsi yang melakukan PPKM skala mikro. Hal ini turut mempercepat penyerapan Dana Desa (DD) di lokasi PPKM Mikro. ”Pagu anggaran DD tahun 2021 sebesar Rp 24 triliun lebih. Sejauh ini sudah diserap 3,16 triliun atau sekitar 12 persen,” jelas Taufik.

Jumlah desa yang sudah mencairkan DD untuk membantu PPKM mikro yakni 12.192 desa atau baru 53 persen dari total desa yang melakukan PPKM mikro. Taufik mengatakan, tiga hari lalu pihaknya sudah mengirimkan tim survei ke lapangan.

”Pos relawan sampai sejauh ini telah berdiri 16.964 desa. Diikuti dengan tempat isolasi sebanyak 10 ribu lebih dengan jumlah total bed 30.801. Saat ini, jumlah orang dalam pengawasan yang ditangani desa ada 19.620 orang,” jelas Taufik.

Sementara itu, Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Doni Monardo mengungkapkan bahwa pelarangan bepergian bagi ASN, TNI Polri dan karyawan BUMN dimaksudkan untuk mencegah bertambahnya kasus positif harian dan kasus aktif. Sebagaimana sebelumnya, setiap libur panjang mulai dari lebaran Idul Fitri hingga Nataru tahun lalu selalu diikuti oleh peningkatan kasus harian dan aktif.

Baca Juga:  Reshuffle Kabinet Bergulir Pekan Ini?

Data yang ada, kata Doni menunjukkan bahwa pada periode Januari akhir hingga awal Februari, kasus aktif menduduki peringkat yang tinggi sekali yakni sampai 170 ribu kasus aktif per hari.

Akibatnya, angka kematian juga meningkat. Tercatat angka kematian pada periode itu menduduki peringkat 7.860 orang. ”Setelah libur panjang, selain angka kematian dan aktif yang tinggi, diikuti kematian dokter dan perawat yang juga tinggi. Pada Januri tercatat 58 orang tenaga kesehatan yang meninggal,” katanya.

Berangkat dari pengalaman tersebut, maka dipandang perlu membuat surat edaran larangan bepergian bagi para ASN, TNI Polri dan BUMN. Serta himbauan bagi karyawan swasta. ”Pencapaian kita sudah bagus. Tinggal angka kematian yang masih tinggi. Tapi, Februari sudah menurun. Rata-rata per hari sekitar 220 orang. Pada bulan Januari per hari 254 orang,” katanya.

Sehingga pada liburan Isra’ Mi’raj 11 Maret mendatang dan libur Hari Raya Nyepi 14 Maret pemerintah memberlakukan larangan ini. Sementara soal pengawasannya, Doni berharap pimpinan instansi TNI-Polri dan Kemendagri, serta BUMN betul-betul mengawasi anggota dan karyawan masing-masing,” katanya.

Jika hal ini bisa bisa dipatuhi, maka Doni yakni Covid-19 bisa dikendalikan pada periode yang akan datang. ”Sementara untuk karyawan swasta, pemerintah tidak bisa melarang. Tapi, kami sudah mengingatkan Menko Perekonomian untuk koordinasi dengan kadin. Agar bisa membantu menyampaikan pesan,” jelasnya.

Vaksin ke-6 Tiba
Kemarin (8/3), vaksin tahap keenam tiba di Bandara Soekarno Hatta. Berbeda dari sebelumnya, vaksin ini diproduksi AstraZeneca. Jumlahnya sebanyak 1,1 juta dosis. Vaksin ini merupakan hasil jalur multilateral.

”Kami berupaya untuk mengamankan kebutuhan dalam negeri,” ungkap Menteri Luar Negeri Retno Marsudi kemarin. Menurutnya, Indonesia menyuarakan equal access to vaccines for all atau kesetaraan akses vaksin bagi semua negara juga terus dijalankan. Prinsip ini menurut Retno harus didukung antara lain.

”Upaya multilateral ini mulai membuahkan hasil,” kata Retno. Mulai akhir Februari, pengiriman pertama vaksin multilateral telah mulai dilakukan. 1,1 juta vaksin ini merupakan bagian awal. Pada batch pertama Indonesia akan memperoleh 11.704.800 vaksin jadi.

”Pengiriman batch pertama akan dilakukan hingga Mei 2021,” ucapnya. Retno menjelaskan, diplomasi vaksin akan terus diperkuat. Hal ini untuk membantu upaya pemerintah membangun resiliensi kesehatan dan pemulihan ekonomi.

Sejumlah kementerian dan lembaga mulai menjalankan program vaksinasi Covid-19 untuk para pegawainya. Di antaranya, dilakukan oleh sekitar 3.000 orang aparatur sipil negara (ASN) Kemenag di Jakarta kemarin (8/3). Menag Yaqut Cholil Qoumas meninjau langsung pelaksanaan vaksinasi untuk anak buahnya.

”Vaksinasi ini wajib diikuti oleh seluruh ASN Kemenag,’ katanya. Sebab, vaksinasi itu bagian dari ikhtiar bersama untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Menurut dia, vaksinasi Covid-19 menjadi tanggung jawab para ASN sebagai pelayan masyarakat.

Sehingga, tidak boleh ada alasan menolak untuk divaksin. Apalagi sudah ada sertifikat halal yang dikeluarkan oleh Badan Pelaksana Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kemenag.
Kepala Biro Umum Kemenag Yayat Supriyadi menuturkan, vaksinasi diikuti oleh 3.628 pegawai Kemenag. Perinciannya adalah 2.858 orang PNS dan sisanya pegawai non-PNS. Dia menjelaskan, proses vaksinasi dilakukan secara bertahap. ”Targetnya ada 90 orang yang divaksin per jamnya. Sehingga dalam sehari ada 590 orang yang divaksin,” kata dia.

Khusus untuk vaksinasi kemarin dilakukan oleh pejabat eselon I dan II serta perangkat Menag dan Wamenag. Kemudian kepada seluruh ASN yang bertugas di Setjen Kemenag. Berikutnya akan dilakukan vaksinasi untuk ASN di eselon I lainnya. Vaksinasi tahap pertama dilakukan 8-12 Maret. Kemudian tahap kedua pada akhir Maret nanti.

Vaksinasi untuk para ASN juga dilakukan di Kemendikbud. Panitia pelaksana vaksinasi pegawai Kemendikbud dari Seknas Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) Jamjam Muzaki mengatakan vaksinasi di Kemendikbud dilaksanakan empat hari. Yaitu 8-10 Maret dan 12 Maret depan. Target sasaran avksinasi sebanyak 8.750 orang.

Irjen Kemendikbud Chatarina Muliana Girsang berharap dengan vaksinasi itu daya tahan tubuh pegwai Kemendikbud semakin kuat. Sehingga, dapat meningkatkan kinerja. Dia mengatakan, para pegawai Kemendikbud harus bersyukur. Karena, pemerintah memberikan kesempatan vaksinasi kepada seluruh pegawai Kemendikbud. ”Kita berharap semua menggunakan sebaik-baiknya kesempatan ini dan tetap juga mematuhi dan menjaga protokol kesehatan,” katanya. (lyn/dee/tau/wan/jpg)

Previous articleBesok, Ratusan Wartawan di Padang Ramai-ramai Divaksin
Next articleProduksi Massal Drone Elang Hitam