Menyoal Kebijakan Masuk Sekolah Pukul 5 Pagi di NTT

24
Rezi Rahmat, M.Pd (KETUA MGMP PAI SMP SOLOK SELATAN)

Beberapa waktu lalu Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Viktor Laiskodat mengeluarkan kebijakan agar siswa jenjang Sekolah Menegah Atas (SMA) atau sederajat masuk sekolah pukul 5 pagi waktu setempat.

Kebijakan itu dia keluarkan dengan alasan meningkatkan etos kerja. Kebijakan tersebut akhirnya menjadi trending topik di media sosial dan menuai pro dan kontra dari berbagai kalangan. Hal itu Viktor sampaikan dalam pertemuan bersama kepala sekolah pada hari Kamis (23/2) yang terekam dalam video berdurasi 1 menit 43 detik yang beredar di media sosial.

“Anak itu harus dibiasakan bangun pukul 04.00 WITA. Pukul 04.30 WITA, mereka sudah harus berjalan ke sekolah sehingga pukul 05.00 WITA sudah harus di sekolah. Supaya apa? Itu etos kerja,” ujar Viktor dalam video yang dilansir dari cnnidonesia.com.

Benarkah dengan memajukan jam kerja dan masuk sekolah bisa meningkatkan etos kerja? Untuk meningkatkan etos kerja guru dan siswa dengan memajukan jam masuk pukul 5 pagi rasanya kurang tepat.

Dari sisi efektifitas pembelajaran, pukul 5 pagi kondisi masih gelap. Walaupun ada lampu listrik untuk penerang ruangan, suasana belajar pun tidak akan kondusif. Bagi siswa muslim pukul 5 pagi itu digunakan untuk beribadah shalat subuh dirumah atau berjamaah di Masjid.

Setelah selesai beribadah barulah mereka menyiapkan diri untuk berangkat ke sekolah. Disamping itu, guru-guru juga mesti menyiapkan diri dan keluarga, terutama guru perempuan yang memiliki anak, tentu mereka akan menyiapkan segala keperluan anak-anaknya sebelum berangkat ke sekolah.

Kebijakan memajukan masuk sekolah pukul 5 pagi berseberangan dengan kurikulum merdeka yang sedang dijalankan di Indonesia. Dalam kurikulum merdeka siswa harus diberikan hak-hak belajarnya.

Pembelajaran yang diberikan mesti mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan sesuai dengan gagasan Ki Hajar Dewantara. Saat siswa merasa terpaksa dan berat datang dan masuk sekolah pukul 5 pagi, maka secara tidak langsung diri mereka tidak bahagia untuk belajar dan pada akhirnya tujuan pendidikan tidak akan tercapai secara sempurna.

Diskriminasi Kebijakan

Masuk sekolah pukul 5 pagi bagi guru dan siswa merupakan bentuk dari diskriminasi kebijakan. Sebab, terjadi perbedaan perlakuan antara kebijakan di bidang pendidikan dengan bidang-bidang yang lainnya.

Alih-alih untuk meningkatkan kinerja guru dan mutu pendidikan, malah akan membuat kinerja guru menjadi turun. Hal ini disebabkan adanya perbedaan perlakuan dan adanya keterpaksaan.

Baca Juga:  UPTD SMPN 1 Kecamatan Guguak, Menggelegar Lewat Ekspresi Sagu IV

Jika ingin membuat dan mengeluarkan sebuah kebijakan seharusnya pemerintah melakukan kajian yang mendalam terlebih dahulu. Seperti halnya kebijakan jam masuk sekolah yang dikeluarkan Gubernur NTT.

Perlu adanya berkolaborasi dan koordinasi dengan lembaga yang menaungi instansi terkait serta adanya tim ahli yang akan mengkaji kebijakan tersebut sebelum diterapkan. Sehingga tidak terjadi pro dan kontra di kalangan masyarakat.

Stategi Meningkatkan Etos Kerja dan Mutu Pendidikan

Ada banyak cara untuk meningkatkan etos kerja guru dan mutu pendidikan. Menurut Ginting (2016) etos kerja adalah semangat kerja yang menjadi ciri khas seseorang atau sekelompok orang bekerja, yang berlandaskan etika atau perspektif yang diyakini, dan diwujudkan melalui tekad dan dan perilaku konkret di dunia nyata.

Apa upaya yang bisa dilakukan untuk meningkatkan etos kerja? Menurut Siregar dalam Octarina (2013), usaha meningkatkan etos kerja dapat dilakukan dengan membina aspek kecerdasan dalam diri seseorang, di antaranya, 1) Kesadaran; 2) Semangat; 3) Kemauan; 4) Komitmen; 5) Inisiatif; 6) Produktif; 7) Peningkatan; dan 8) Wawasan.

Pemerintah selaku pembuat kebijakan bisa meningkatkan etos kerja guru dengan memberikan sosialisasi atau pelatihan yang berhubungan tugas pokok dan fungsi mereka sebagai seorang guru. Sehingga kesadaran, kemauan dan lain sebagainya muncul dalam diri masing-masing guru dan pada akhirnya etos kerja dapat meningkat.

Disamping itu, meningkatkan mutu pendidikan bisa dilakukan dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Dalam hal ini kemampuan atau kompetensi yang dimiliki guru. Peningkatan kompetensi guru juga bisa dilakukan dengan memberikan pelatihan, bimtek, workshop dan lain sebagainya.

Dari sisi guru pun harus menyadari bahwa zaman berubah, peserta didik pun berubah. Guru mesti mengikuti perkembangan zaman. Menambah pengetahuan dan wawasan dengan banyak mengikuti pelatiha-pelatihan yang sudah disediakan oleh pemerintah.

Salah satu media tersebut adalah aplikasi Platform Merdeka Mengajar (PMM)  yang bisa di akses di gadget masing-masing. Dengan hal itu, guru akan memiliki banyak strategi dalam pembelajaran dan tujuan pembelajaran pun akan tercapai, sehingga mutu pendidikan akan meningkat.

Semoga tidak ada lagi kebijakan yang diskriminatif, terutama dalam bidang pendidikan. Setiap guru lebih meningkatkan etos kerja yang berujung pada mutu pendidikan Indonesia meningkat ke arah yang lebih baik. Aamiin.(Rezi Rahmat, M.Pd, KETUA MGMP PAI SMP SOLOK SELATAN)