LKAAM Tetap Eksis meski tanpa Dukungan Dana, tak Memihak di Pilkada

43

Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat merupakan payung panji besar para penghulu di ranah Minang.

Sebagai lembaga penjaga Adat Basandi Syarak dan Basandi Kitabullah sepanjang 2020 tetap eksis, meski tanpa dukungan dana di APBD Sumbar.

“Insya Allah menjalankan amanah untuk eksis LKAAM sebagaimana fungsinya tak akan terhalang oleh ketidakadaan dana disediakan pemerintah Sumbar, LKAAM tetap lakukan kegiatan,” ujar Ketua Umum LKAAM Sumbar M Sayuti Dt Rajo Pangulu dalam rilis akhir tahun LKAAM Sumbar, Rabu (30/12/2020).

LKAAM Sumbar telah menggelar berbagai kegiatan seperti Rapat Kerja (Raker) LKAAM Provinsi Sumatera Barat sebanyak sembilan kali.

“Terakhir pada November 2019 di Dharmasraya. Selama dalam tahun 2020 tidak ada melaksanakan raker karena adanya Wabah Covid-19,” ujar Dt Pangulu.

Dijelaskannya bahwa pada raker-raker sebelumnya telah dibahas dan ditetapkan tentang

Revisi AD/ART LKAAM Provinsi Sumbar. Kemudian, penyisipan Kepengurusan LKAAM Provinsi Sumbar karena ada yang meninggal dan tidak aktif. “Begitu juga untuk kepengurusan yang lain, dari pucuak sampai ka urek,” katanya.

Selain itu, pihaknya melaksanakan Musda LKAAM Kabupaten/Kota bagi yang sudah habis masa kepengurusan.

Selanjutnya, menetapkan Program Kerja LKAAM Provinsi Sumbar dalam jangka pendek, seperti kegiatan Safari Ramadhan pada bulan puasa 2019, mendukung kegiatan musyawarah dari Panitia Penggagas Daerah Istimewa Minangkabau (DIM).

“Kita juga mendukung Program Pemerintah Daerah Sumatera Barat yang berkaitan dengan “Adaik basnadi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah,” tegasnya.

Meski demikian, katanya, semua program yang telah ditetapkan tidak semua dapat dilakukan LKAAM Sumbar karena keterbatasan tenaga dan dana.

“Kita berharap Pemprov Sumbar yang akan datang dapat mengatasi keterbatasanan ini,” ujar Sayuti.

Dalam menangani persoalan di daerah, kata Sayuti, selama 2020 ada 189 surat masuk. Di antaranya pengaduan tentang adanya a ketimpangan kepengurusan KAN di nagari, seperti dualisme pengurus KAN, pengurus yang tidak aktif, dan legalitas kepengurusan KAN yang tidak jelas tentang penerbitan SK-nya.

Baca Juga:  Jokowi Jelaskan Alasan Pemerintah Larang Mudik Lebaran Tahun Ini

Di samping itu, ada juga permintaan keterangan ahli dari Pengurus LKAAM Provinsi Sumbar untuk memberikan keterangan tentang sengketa tanah, baik di kepolisiaan maupun di pengadilan.

“Ada juga pengaduan tentang sengketa tanah dalam kaum yang berkaitan dengan tanah kaum dan ulayat. Lalu, pengaduan tentang legalitas pengangkatan pangulu dalam kaum yang tidak manuruik alua jo patuik. Kemudian, pengaduan tentang fungsi niniak mamak yang telah menyimpang dari ketentuan adik salingka nagari, maupun adaik sabatang panjang, ataupun melanggar ABS-SBK,” jelasnya.

Menurut Sayuti, LKAAM Sumbar peduli dengan pemimpin, terutama Gubernur Sumatera Barat karena gubernur juga memperhatikan eksistensi LKAAM secara moral.

Dalam ajang pilkada gubernur/wakil gubernur Periode 2021-2026, LKAAM tidak berpihak terhadap satu pasang calon saja karena semua pasangan calon merupakan putra terbaik Minangkabau dan sanak-kemenakan kita semua.

“Pada tanggal 26 November 2020, LKAAM mengadakan pertemuan dengan keempat pasangan calon gubernur/wakil gubernur Provinsi Sumatera Barat Periode 2021-2026. Semua pasang calon menyampaikan visi-misinya terutama tentang ABS-SBK di depan pengurus LKAAM Sumbar dan LKAAM Kab./Kota,” katanya.

Wakil Ketua LKAAM Sumbar yang juga pengusaha nasional Ricky Donals Dt Panduko Marajo mengatakan LKAAM Sumbar dalam Pilkada Sumbar telah menempatkan diri sebagai lembaga independen.

“LKAAM sudah menunjukan keberadaan sebagai lembaga yang tidak memihak tapi tetap menyampaikan bulir pikir LKAAM kepada semua calon dalam menjaga marwah adat Alam Minangkabau yang terkenal dengan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah,” ujar Ricky Donals.(rel)

Previous article104 Taman yang Menenangkan Jiwa
Next articlePembangunan Terminal Anak Air Rampung 99%, Dilengkapi Sarpras Modern