BEM Unand dan Andre Rosiade Berdialog, Tegaskan Pentingnya Etika dalam Demokrasi
PADEK.JAWAPOS.COM—Polemik antara Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Andalas (BEM KM Unand) dengan anggota DPR RI Andre Rosiade berujung pada dialog terbuka yang digelar di sekretariat BEM KM Unand, Kampus Universitas Andalas, Limau Manis, Kota Padang, Kamis (9/4/2026).
Polemik tersebut bermula dari unggahan BEM KM Unand di Instagram yang berisi kritik terhadap Presiden Prabowo Subianto. Dalam unggahan itu, mahasiswa menyoroti sejumlah isu nasional, mulai dari dugaan pemborosan anggaran dalam APBN, respons pemerintah terhadap bencana di Sumatera, hingga arah kebijakan luar negeri yang dinilai lebih berfokus pada forum internasional seperti Board of Peace (BoP).
Unggahan tersebut menjadi viral dan memicu beragam respons publik, termasuk dari Andre Rosiade yang kemudian mengajak mahasiswa berdiskusi secara langsung. Pertemuan berlangsung sejak pagi hingga menjelang siang, menghadirkan suasana dialog yang terbuka dan dinamis.
Baca Juga: Wawako Payakumbuh Salurkan Bantuan ATENSI Kemensos Rp188 Juta
Diskusi ini turut menghadirkan akademisi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas, di antaranya Indah Adi Putri, Malse Yulivestra, serta Harry Efendi.
Dalam forum tersebut, Andre Rosiade menegaskan bahwa kritik merupakan bagian penting dalam sistem demokrasi, namun harus disampaikan dengan cara yang beretika. “Silakan mengkritik, itu hak mahasiswa. Tapi harus beretika,” ujarnya.
Ia juga menekankan bahwa mahasiswa tidak hanya berperan sebagai pengkritik pemerintah pusat, tetapi juga perlu aktif mengawal kebijakan di daerah, termasuk isu ekonomi dan pembangunan infrastruktur di Sumatera Barat.
Menanggapi hal tersebut, Presiden BEM KM Unand, Shabbarin, menegaskan bahwa kritik yang disampaikan merupakan bagian dari fungsi advokasi mahasiswa sebagai kontrol sosial terhadap kebijakan publik.
“Kami tidak sekadar mengkritik, tetapi juga menjalankan fungsi advokasi sebagai bentuk keberpihakan kepada masyarakat,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa advokasi mahasiswa tidak hanya terbatas pada isu lokal, tetapi juga mencakup kebijakan nasional yang berdampak luas bagi masyarakat di daerah. Menurutnya, kritik terhadap pemerintah merupakan upaya untuk mendorong kepekaan terhadap kondisi masyarakat, khususnya dalam situasi bencana.
Sementara itu, Indah Adi Putri menilai fenomena polemik ini mencerminkan perubahan pola komunikasi politik di era digital.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
