Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

PN Padang Tolak Praperadilan Tersangka Korupsi BSN, Status Dinyatakan Sah

S
Suasana persidangan kasus korupsi BSN di PN Padang, Selasa (14/4/2026). (SUYUDI/PADEK)
Suasana persidangan kasus korupsi BSN di PN Padang, Selasa (14/4/2026). (SUYUDI/PADEK)

Advertisement

PADEK.JAWAPOS.COM--Pengadilan Negeri Padang menolak seluruh permohonan praperadilan yang diajukan kuasa hukum tersangka BSN dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait pemberian fasilitas kredit modal kerja dan bank garansi oleh salah satu bank Himbara.

Putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang berlangsung pada Selasa (14/4/2026) dan berkaitan dengan kasus distribusi semen oleh PT Benal Ichsan Persada periode 2013 hingga 2020.

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, Benyamin Arsis, menjelaskan bahwa terdapat tiga permohonan praperadilan yang telah diregister dan diputus oleh pengadilan.

“Ketiga permohonan praperadilan tersebut seluruhnya telah diputus oleh Pengadilan Negeri Padang dengan amar menolak permohonan pemohon,” ujarnya.

Ia merinci, ketiga perkara tersebut masing-masing teregister dengan Nomor 1/Pid.Pra/2026/PN Pdg tertanggal 2 Februari 2026, Nomor 2/Pid.Pra/2026/PN Pdg tertanggal 10 Februari 2026, dan Nomor 7/Pid.Pra/2026/PN.Pdg tertanggal 14 April 2026.

Advertisement

Menurut Benyamin, perkara ini berkaitan dengan dugaan korupsi dalam pemberian fasilitas kredit dan bank garansi yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara. Dalam kasus tersebut, BSN disebut sebagai pihak yang terkait dengan PT Benal Ichsan Persada.

Berdasarkan hasil persidangan, hakim praperadilan menyatakan penetapan tersangka terhadap BSN sah menurut hukum. Hakim menilai penyidik telah memiliki alat bukti yang cukup sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

“Penyidik dinilai telah memiliki alat bukti yang cukup sesuai ketentuan KUHAP, sehingga penetapan tersangka dinyatakan sah,” jelasnya.

Selain itu, seluruh dalil yang diajukan oleh pemohon dinilai tidak terbukti dalam persidangan. Hakim juga menegaskan bahwa proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik kejaksaan telah sesuai dengan prosedur hukum acara pidana yang berlaku.

Dalam aspek penyitaan, pengadilan turut menolak seluruh keberatan pemohon. Penyitaan terhadap sejumlah aset berupa tanah, bangunan, serta lima Sertifikat Hak Milik (SHM) milik tersangka dinyatakan sah karena merupakan bagian dari jaminan kredit dan relevan dalam pembuktian perkara.

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Padang EkspresIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Pengadilan Lapor ke Polisi Dugaan Perusakan Dokumen Negara Buntut Perobekan Surat Penetapan Eksekusi

Pengadilan Lapor ke Polisi Dugaan Perusakan Dokumen Negara Buntut Perobekan Surat Penetapan Eksekusi

PN Padang laporkan dugaan perusakan surat penetapan eksekusi pengosongan ruko ke polisi setelah dokumen tersebut disobek termohon

Kejati Sumbar Perkuat Pendampingan Hukum PT Semen Padang, Perlindungan Aset Jadi Fokus

Kejati Sumbar Perkuat Pendampingan Hukum PT Semen Padang, Perlindungan Aset Jadi Fokus

Kejati Sumbar memperkuat pendampingan hukum PT Semen Padang, termasuk mendukung pengelolaan dan perlindungan aset perusahaan melalui Jaksa

PT Semen Padang Gandeng Kejati Sumbar, Antisipasi Risiko Hukum Sejak Dini

PT Semen Padang Gandeng Kejati Sumbar, Antisipasi Risiko Hukum Sejak Dini

PT Semen Padang menggandeng Kejati Sumbar untuk memperkuat pendampingan hukum, mencegah sengketa, dan mengantisipasi risiko dalam pengelolaa

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer